Mojokerto, Ronggolawe News – Tambang Galian C adalah kegiatan pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C.
Bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau B (vital). Beberapa contoh bahan galian golongan C adalah:
Batu permata, Pasir kwarsa, Marmer, Granit, Tanah liat, Pasir.
Pertambangan bahan galian golongan C memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian daerah, perkembangan industri manufaktur, dan infrastruktur. Sebagian besar bahan galian golongan C diambil oleh masyarakat karena hasil pengolahannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Untuk melakukan Usaha Pertambangan pelaku usaha harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Pemberian Izin tersebut adalah kewenangan penuh Pemerintah Propinsi, dengan segala pertimbangan teknis sesuai dengan regulasi yang ada.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.
Untuk mendapatkan IUP galian C, pelaku usaha harus melewati tiga tahapan, yaitu:
- Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi.
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk produksi galian golongan C.
Meskipun demikian usaha pertambangan galian C memiliki pro dan kontra, di antaranya dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan penambangan galian C dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti krisis air bersih, alih fungsi lahan, dan sedimentasi sungai.
Dampak negatif terhadap warga
Penambangan galian C dapat menyebabkan lingkungan sekitar tambang menjadi kotor, jalanan umum menjadi berserakan pasir, dan pohon menjadi gersang, makanya kegiatan penambangan galian C sering terjadi penolakan oleh warga.
Seperti halnya Warga Dusun Sawoan, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang beberapa minggu ini sudah viral dibeberapa media warga yang menolak keras adanya aktivitas tambang galian C di wilayah Dusun mereka.
Bahkan warga sempat menghadang alat berat bego (backhoe) yang ada di lokasi penambangan galian C tersebut, 13 September 2024 yang lalu.
Seharusnya Pemerintah daerah mampu memberikan pengawasan terhadap kasus pertambangan. Karena itu memang tugas pemerintah daerah terhadap usaha galian C, seperti antara lain:
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C, baik secara administratif maupun teknis.
- Mengumpulkan data statistik pertambangan, seperti produksi, pungutan, SIPD, perkembangan usaha pertambangan, dan penggunaan tenaga kerja.
- Membuat keterangan pemetaan, yaitu peta pertambangan dan lokasi pertambangan bahan galian golongan C.
Sebelum melakukan kegiatan usaha penambangan sebaiknya langkah awal untuk mengetahui bagaimana proses reklamasi dan rehabilitasi yang akan di lakukan perlu adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena untuk mengetahui dampak-dampak kemungkinan yang akan terjadi.
Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan sangat penting karena aktivitas penambangan dapat dilakukan apabila proses penyusunan telah berdasar pada perkiraan Dampak lingkungan yang akan timbul akibat di jalankan nya proyek pertambangan.
Rehabilitasi atau reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang harusnya menjadi lahan penopang dan penadah air hujan, juga dapat mengatasi berbagai masalah seperti masalah sosial dan ekonomi yang timbul.
Penulis mendapatkan kenyataan bahwa dengan adanya penolakan ratusan warga yang dinyatakan dalam surat pernyataan ketidaksetujuan adanya kegiatan penambangan Galian C itu membuktikan bahwa permasalahan tambang adalah sangat sensitif untuk ditindaklanjuti.
Sudah bukan rahasia lagi bila campur tangan dari pihak pihak terkait untuk memuluskan aksi pertambangan ilegal menambah carut marutnya dunia pertambangan. Dan penolakan oleh warga adalah pembuktian bahwa sebenarnya pertambangan ini adalah momok bagi warga sekitar.
Oleh : si kuncrit