Jakarta, Ronggolawe News —
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai menunjukkan dampak lanjutan di lapangan. Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG kini mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pokok akibat lonjakan kebutuhan dapur MBG di seluruh Indonesia.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa saat ini tercatat 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, melayani lebih dari 40 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Angka ini disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya permintaan bahan pangan seperti ayam, telur, sayuran, dan buah-buahan di pasar lokal.
“Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah persoalan penyediaan bahan baku,” ujar Nanik dalam rapat koordinasi nasional, Sabtu (8/11/2025).
Koordinasi Lintas Kementerian Didorong
Menurut Nanik, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam menjaga rantai pasok pangan. Ia mencontohkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat mengambil peran melalui kader posyandu dengan mengembangkan program ketahanan pangan keluarga, seperti beternak ayam dan menanam sayuran di pekarangan rumah.
“Keterlibatan lintas sektor bukan sekadar dukungan teknis, tapi langkah strategis agar program MBG tidak menciptakan tekanan harga di tingkat petani dan pasar,” jelasnya.
Persiapan SOP dan Standar Higiene
Selain pasokan, persoalan standar mutu dan keamanan pangan juga menjadi perhatian. Tim Koordinasi MBG tengah membahas 19 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan kesehatan, penyusunan menu, serta tata kelola distribusi makanan bergizi untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kementerian Kesehatan mengusulkan agar seluruh dapur MBG memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari total 14.299 SPPG yang beroperasi, baru 4.590 unit yang mengajukan permohonan SLHS, dan 1.218 unit telah mendapatkan sertifikat tersebut.
“BGN dan Kemenkes harus duduk bersama agar dapur-dapur yang sempat dihentikan bisa segera beroperasi kembali dengan standar higienis,” tegas Nanik.
Menuju 83 Juta Penerima Manfaat
Isu pasokan pangan semakin krusial karena pada tahun 2026 pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 83 juta orang, mencakup siswa, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Kementerian Sosial telah mengajukan perluasan cakupan program tersebut yang kini masih dalam tahap pembahasan. Dengan cakupan sebesar itu, beban logistik dan pangan MBG disebut sebagai salah satu tantangan kebijakan gizi terbesar sepanjang sejarah Indonesia modern.
Catatan Redaksi Ronggolawe News
Dari hasil pemantauan lapangan tim redaksi Ronggolawe News, sejumlah dapur MBG di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah mulai menghadapi tekanan harga ayam ras dan telur dalam dua pekan terakhir.
Jika tren ini tidak dikendalikan dengan sinergi lintas sektor, dikhawatirkan terjadi efek domino terhadap daya beli masyarakat kecil, terutama di daerah yang belum memiliki ketahanan pangan memadai.
Program MBG yang sejatinya bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa, kini diuji untuk tetap berjalan tanpa mengguncang stabilitas pasar pangan nasional
Reportase Media Ronggolawe News
Mengabarkan
