Blora . Ronggolawenews
Pekan ini rencana pelantikannya Bupati Terpilih, H. Arief Rohman, M.Si , dilaksanakan , dan saat ini sedang mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko secara virtual di Ruang Rapat Bupati pada Senin .22/02/2021.
Turut mendampingi Bupati Terpilih dalam rapat koordinasi ini Plt. Kepala Bappeda Kab. Blora, Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Perwakilan Kantor BPN Kab. Blora serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Hukum serta perwakilan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Blora.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ini diikuti oleh jajaran Pemkab Bojonegoro, Pemkab Blora, Pemkab Ngawi, Kantor Pertanahan Bojonegoro, Kantor Pertanahan Ngawi, Kantor Pertanahan Blora serta jajaran BBWS Bengawan Solo.
Berdasarkan pemaparan kebutuhan lahan, pemanfaatan, serta persoalan teknis dari BBWS Bengawan Solo, Bupati Terpilih menyampaikan dukungannya dalam pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko ini.
“Pada prinsipnya Pemkab Blora sangat mendukung pembangunan kawasan yang pemanfaatanya bagi kepentingan masyarakat.Kepentingan nasional.Meskipun dari sisi Kabupaten Blora hanya mendapat manfaat 100 liter/detik, relative kecil dibanding kabupaten lain kami sangat mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan bendungan ini.” tegas Arief Rohman.
Dalam kesempatan ini, Arief Rohman menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkab Bojonegoro atas dukungan dan kerjasamanya dalam pembangunan kawasan dengan terwujudnya jembaran terusan Bojonegoro-Blora.
“Mimpi warga Blora selatan untuk tersambung ke Ngraho sudah terwujud, saya mewakili seluruh masyarakat Blora dan atas nama Pemkab Blora untuk menyampaikan terimakasih sekali lagi kepada Ibu Pembangunan Bojonegoro, Anna Muawanah, atas dukungan dan kerjasamanya mewujudkan pembangunan kawasan, terutama Blora Selatan,” kata Bupati Terpilih.
Untuk pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko, Arief Rohman menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemkab Blora adalah relokasi lahan masyarakat.
“Wilayah Kabupaten Blora ada dua desa yang paling terdampak dan perlu kami relokasi, dan masyarakat desa terdampak meminta agar relokasi tidak jauh-jauh dari lahan mereka, dan hal ini sudah kami komunikasikan dengan KHDTK UGM serta kami minta kepada BPN untuk memblokir lahan-lahan warga terdampak, sebagai langkah antisipasi pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab.”lapor Arief Rohman.(red)
