Yogyakarta, Ronggolawe News — Massa Forum aktivis Cik Di Tiro menggelar aksi simbolik di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman yang menjadi lokasi rapat pleno PP Muhammadiyah, Sabtu (27/07/2024) siang.
Di lokasi itu pula, tepatnya di Convention Hall Masjid Walidah sebelah utara kampus, PP Muhammadiyah bersama pengurus wilayah se-Indonesia akan membahas penawaran pemerintah terkait izin tambang langsung melalui rapat pleno.
Dalam aksi kali ini, massa aktivis membawa dua spanduk dan sejumlah poster. Salah satu spanduk mengandung sindiran untuk PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Spanduk tersebut bertuliskan ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’.
Doa qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah salat Subuh. Warga NU melantunkan doa qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak melakukannya.
Sementara PBNU diketahui telah lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sedangkan PP Muhammadiyah akan mengumumkannya secara resmi lewat pleno 27-28 Juni di Convention Hall Masjid Walidah Unisa.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menjelaskan, aksi simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
“Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, akal sehat bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara,” katanya usai aksi.
“Dalam kasus tambang ini, kami melihat penyakitnya, ancamannya, atau indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak,” sambungnya.
Masduki menerangkan, urusan tambang ini nantinya akan merusak tata kelola ormas itu sendiri.
“Coba kita lihat, Nahdlatul Ulama, udah rusak itu,” sambungnya.
Pertambangan, lanjut dia, telah merusak hak-hak sipil warga negara. Menurutnya, sudah banyak pula korban terpapar bisnis ekstraksi ini.
“Ketiga, dia (tambang) merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, nggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya,” tegasnya.
Dalam aksi ini, Forum Cik Di Tiro akan menyerahkan pernyataan lengkap ke panitia soal desakan penolakan pengelolaan tambang. Harapannya, pernyataan ini jadi masukan bagi PP Muhammadiyah.
Lewat aksi ini pula, salah seorang peserta membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah.
“Sebagai simbol sudah merasa tidak nyaman bahwa beberapa hari ini Muhammadiyah condong menerima konsesi tambang,” pungkasnya.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.
Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Merujuk kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah berdiskusi dengan para pakar sebelum mengambil keputusan itu. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bulan terakhir ini.
Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang karena Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka dunia akan gelap gulita.
Azrul memastikan Muhammadiyah akan menambang dengan memperhatikan dampak lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan organisasinya akan menyampaikan sikap resmi terkait izin tambang usai pelaksanaan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujarnya.
Suara Muhammadiyah Terbelah soal Izin Tambang dari Pemerintah
Merujuk pada Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah menuai pro dan kontra di internal organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut.
Awalnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan Muhammadiyah setuju menerima izin tambang dari pemerintah Joko Widodo.
Azrul mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan Juli lalu.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah, pleno sudah memutuskan setuju. Bismillah, Muhammadiyah akan mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang sudah saya sampaikan,” kata Azrul. Kamis (25/07/2024).
Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan tersendiri, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.
Usai keputusan ini dibuat, kader-kader Muhammadiyah pun melontarkan pernyataan pro dan kontra.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendukung keputusan PP Muhammadiyah yang ingin menerima izin usaha tambang dari pemerintah.
”Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha Tambang yang berkembang belakangan ini. Menurut kami, ini langkah yang cukup berani di tengah diskursus publik yang berkembang,” kata Dzulfikar dalam keterangannya, Kamis (25/07/2024).
Dzulfikar meyakini Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan meluas tentang masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Baginya, wajar jika ada dinamika pro dan kontra di dalamnya.
“Tapi sebagai organisasi yang punya sistem kolektif yang baik, kami terus melakukan dialog dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama,” kata dia.
Di sisi lain, salah satu suara yang keberatan hadir dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan. Ia berharap para pimpinan Muhammadiyah melihat terlebih dulu lubang tambang yang telah merusak alam sebelum memutuskan menerima izin tambang.
“Semoga para pimpinan melihat bagaimana lubang-lubang tambang itu merusak bentang alam,” kata Hening dalam keterangannya, Kamis (25/07/2024).
Hening berharap para pimpinan Muhammadiyah menggunakan berbagai pertimbangan jika memang mengambil keputusan memakai izin tambang.
Dia ingin para pimpinan Muhammadiyah sudah pernah melihat air di lubang tambang yang tidak bisa diminum dan berbahaya untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia ingin para pimpinan sudah bertemu 42 orang tua yang anak-anaknya meninggal karena masuk lubang tambang.
“Para pimpinan telah mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka,” ucap dia.
Hening juga berharap keputusan menerima izin tambang sudah melibatkan berbagai universitas yang mengkaji terkait tambang batubara. Menurutnya, pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.
Kritik juga hadir dari warga Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Rahmat yang menilai konsesi izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.
“Konsesi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik juga. Walaupun Pak Bahlil, Pak Luhut atau juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan tidak ada kaitannya pada politik,” kata Rahmat dalam diskusi secara daring, Kamis (25/07/2024) malam.
Menurutnya, gelagat-gelagat politis itu sudah terlihat, mulai dari pemerintah yang memberikan izin mengelola tambang bagi ormas keagamaan setelah Pemilu 2024 hingga izin tersebut diberikan hanya lima tahun.
“Kita lihat timeline di munculnya setelah pemilu, jangka waktunya lima tahun. Itu kan ada hal-hal yang saling berkelindan kalau kita lihat,” ujar Rahmat.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menilai pihaknya tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka masih banyak yang ragu terkait izin tambang. Sebab selama ini kerap muncul persepsi bernada negatif soal tambang di publik.
“Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita masih banyak yang ragu, masih banyak ingin kepastian, ‘perspektifnya apa sih?’ Dan lain-lain,” kata Hilman dalam pidatonya di acara MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/07/2024).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut berkomentar setelah PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.
Jokowi menyebut sedari awal tujuan pemerintah memberikan izin kelola tambang kepada organisasi keagamaan adalah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
“Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada,” kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/07/2024).@red
