Oleh : Anto Sutanto
Opini, Ronggolawe News — Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memantik perhatian publik. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai bentuk modernisasi dan efisiensi distribusi. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan kritis: apakah kebijakan ini benar-benar menjadi prioritas kebutuhan di lapangan?
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor tersebut telah direncanakan dalam anggaran 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas operasional Kepala SPPG. Ia juga meluruskan isu liar yang menyebut jumlahnya mencapai 70 ribu unit, dengan menyatakan bahwa realisasi hanya 21.801 unit dari total pemesanan 25 ribu unit.
Antara Kebutuhan dan Persepsi Publik
Secara konsep, pengadaan kendaraan operasional memang memiliki dasar logis. Program MBG yang menjangkau ribuan titik di seluruh Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang cepat, efisien, dan fleksibel. Dalam konteks ini, motor listrik bisa menjadi solusi mobilitas, terutama untuk menjangkau wilayah padat maupun pelosok.
Namun, publik tidak melihat kebijakan hanya dari sisi konsep. Yang menjadi sorotan adalah konteks di lapangan. Ketika masih ditemukan dapur SPPG dengan fasilitas minim, kualitas menu yang dipertanyakan, hingga persoalan standar higiene yang belum terpenuhi, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar justru berpotensi menimbulkan kesan “tidak tepat prioritas”.
Pertanyaan sederhana pun muncul: apakah mobilitas sudah menjadi masalah utama, atau justru kualitas layanan dasar yang lebih mendesak untuk dibenahi?
Nilai Anggaran dan Sensitivitas Sosial
Isu lain yang tak kalah penting adalah soal nilai anggaran. Meski pemerintah belum merinci total biaya secara terbuka, publik mulai mengaitkan dengan harga unit motor listrik yang beredar di pasaran.
Dalam sejumlah informasi, motor listrik dengan spesifikasi tinggi bisa mencapai puluhan juta rupiah per unit.
Jika dikalkulasikan secara kasar, pengadaan puluhan ribu unit tentu menyerap anggaran yang tidak sedikit. Di sinilah sensitivitas sosial muncul. Program MBG adalah program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Ketika anggaran besar dialokasikan untuk kendaraan operasional, publik wajar mempertanyakan keseimbangan prioritas.
Polemik Informasi dan Kepercayaan Publik
Viralnya informasi soal “70 ribu unit motor” menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kegaduhan. Meskipun telah dibantah oleh BGN, fakta bahwa informasi tersebut mudah dipercaya menunjukkan adanya celah dalam transparansi dan distribusi informasi resmi.
Kepercayaan publik terhadap program sebesar MBG sangat bergantung pada keterbukaan. Bukan hanya soal angka, tetapi juga penjelasan yang komprehensif: untuk siapa, digunakan di mana, bagaimana mekanisme distribusinya, dan apa dampak langsungnya bagi masyarakat.
Tanpa itu, setiap kebijakan besar akan mudah dipelintir menjadi isu liar di ruang publik.
Efektivitas di Lapangan Jadi Kunci
Yang paling penting bukan sekadar jumlah motor yang dibeli, melainkan bagaimana efektivitas penggunaannya. Apakah benar kendaraan tersebut akan mempercepat distribusi? Apakah akan mengurangi keterlambatan pengiriman makanan? Atau justru hanya menjadi aset yang kurang optimal penggunaannya?
Jika motor listrik ini benar-benar mampu meningkatkan kinerja SPPG—misalnya mempercepat pengantaran, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan pengawasan lapangan—maka kebijakan ini bisa dibenarkan. Namun jika tidak, maka ia berisiko menjadi beban baru dalam tata kelola program.
Antara Inovasi dan Kehati-hatian
Langkah BGN ini bisa dilihat sebagai bagian dari inovasi dalam tata kelola program nasional. Penggunaan kendaraan listrik juga sejalan dengan tren energi ramah lingkungan yang didorong pemerintah.
Namun inovasi tanpa sensitivitas terhadap kondisi lapangan justru bisa menjadi bumerang. Dalam program berbasis pelayanan publik seperti MBG, yang dibutuhkan bukan hanya inovasi, tetapi juga ketepatan membaca kebutuhan riil masyarakat.
Penutup
Pengadaan 21.801 motor listrik oleh BGN adalah kebijakan besar yang tidak bisa dilihat secara hitam putih. Ia berada di antara kebutuhan operasional dan persepsi publik yang kritis.
Ronggolawe News menilai, kunci dari polemik ini ada pada transparansi dan evaluasi. Pemerintah perlu membuka secara detail urgensi, mekanisme, serta dampak dari kebijakan tersebut. Di saat yang sama, perbaikan kualitas layanan dasar MBG harus tetap menjadi prioritas utama.
Karena pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak diukur dari banyaknya kendaraan yang dimiliki, melainkan dari seberapa baik makanan bergizi itu sampai ke tangan yang membutuhkan.
Opini ini menjadi catatan kritis untuk perbaikan bersama. Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
