Mojokerto, Ronggolawe News – Jajaran DPRD kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna, agenda rapat yang dibahas tentang perubahan perubahan, diantaranya. Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 telah melakukan penyesuaian anggaran daerah (APBD) tahun 2025.
Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pelemahan nilai tukar mata uang sebagian negara berkembang dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Bupati Mojokerto Dr. Muhammadi Al Barraa. LC. M.Hum dalam penyampaiannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto tentang Nota Penjelasan atas Raperda Perubahan APBD TA. 2025 di Gedung Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RA. Basoeni 35 Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum’at (18/7/2025). Siang.
Bupati Mojokerto menyebutkan bahwa prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memfokuskan pada empat area utama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, yakni :
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif, dan Berkarakter.
- Membangun Kemandirian Ekonomi pada semua tingkatan, koperasi, usaha mikro, dan BUMDes yang berbasis masyarakat.
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor.
Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk menunjang prioritas tersebut di fokus pada:
Sisi Penerimaan: Melakukan identifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan mengembangkannya secara maksimal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mojokerto.
Sisi Belanja: Meningkatkan kualitas belanja melalui pengendalian yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta efektif mendukung program-program prioritas.
Proyeksi Anggaran Perubahan APBD 2025
Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2.753.976.624.273, mengalami kenaikan sebesar Rp17.959.358.993 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp2.736.017.265.280). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rincian Pendapatan Daerah:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sebesar Rp853.481.102.773, naik sebesar Rp29.763.876.993 dari APBD Induk 2025 (Rp823.717.225.780).
Pajak Daerah: Rp513.850.000.000 (naik Rp9.468.684.937)
Retribusi Daerah: Rp315.531.610.392 (naik Rp11.145.422.049)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp12.038.409.877 (naik Rp423.187.503)
Lain-lain PAD yang Sah: Rp12.061.082.504 (naik Rp8.726.582.504)
Pendapatan Transfer: Sebesar Rp1.900.495.521.500, mengalami penurunan sebesar Rp11.804.518.000 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp1.912.300.039.500).
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Rp1.770.597.381.000 (turun Rp16.351.718.000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah: Rp129.898.140.500 (naik Rp4.547.200.000)
Belanja Daerah
Belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.966.098.300.812, mengalami kenaikan sebesar Rp155.178.506.532 dibandingkan APBD Induk 2025 (Rp2.810.919.794.280).
Defisit Anggaran
Alokasi belanja yang lebih besar dari target pendapatan daerah menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp212.121.676.539.
Pembiayaan Defisit
Defisit anggaran ini akan ditutup dari Pembiayaan Netto sebesar Rp212.121.676.539, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Penyampaian ini merupakan pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, rancangan ini akan dibahas dan dikaji lebih lanjut oleh Dewan untuk memastikan bahwa APBD Perubahan lebih realistis, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, serta pandangan dari Dewan.
Diharapkan pembahasan dapat dilakukan secara konstruktif, lancar, dan
semangat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hadir dalam paripurna tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Ketua dan tiga wakil ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, FORKOPIMDA, para OPD dan Direktur BUMD Kabupaten Mojokerto.
(Heni)
