Mojokerto, Ronggolawe News – Bertempat di Rumah Mega yang berarsitektur megah layaknya istana di Kembangbelor, Pacet, Mojokerto, Jumat pagi (7/11/2025), digelar jumpa pers klarifikasi oleh KH Asep Syaifudin Chalim, pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yang juga ayah dari Bupati Mojokerto, Gus Barra.
Dalam kesempatan tersebut, KH Asep membantah keras kabar yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan Pesantren Amanatul Ummah dalam aktivitas tambang galian C di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
“Kami tegaskan, Pondok Pesantren Amanatul Ummah sama sekali tidak memiliki, tidak terlibat, dan tidak pernah melakukan kegiatan tambang di mana pun. Kami sangat dirugikan dengan pencatutan nama ini,” ujar KH Asep di Aula Serba Guna KH Abdul Chalim.
Menurut KH Asep, penggunaan nama ‘Amanatul Ummah’ oleh pihak koperasi di wilayah tersebut tanpa izin telah menimbulkan kerugian moral bagi lembaganya. Ia meminta agar pihak terkait bertanggung jawab dan menghentikan penggunaan nama pesantren untuk kepentingan bisnis atau aktivitas ilegal.
Dijelaskan pula, Ponpes Amanatul Ummah berdiri sejak tahun 1998 dan mulai berkiprah di Mojokerto pada 2006. Lembaga pendidikan ini dikenal luas sebagai pesantren unggulan yang berkomitmen mencetak manusia berilmu, berakhlakul karimah, dan berkontribusi bagi kemuliaan bangsa.
“Nama Amanatul Ummah sudah dikenal masyarakat luas sebagai lembaga pendidikan Islam, bukan koperasi, bukan tambang. Visi kami adalah melahirkan manusia unggul dan berakhlakul karimah demi kemuliaan Islam dan kejayaan bangsa Indonesia,” tegas KH Asep.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak salah persepsi antara Ponpes Amanatul Ummah dan Koperasi Amanatul Ummah yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas tambang.
Sementara itu, Suliono, perwakilan LSM Mojokerto, yang turut hadir dalam konferensi pers bersama KH Asep, menyoroti maraknya aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah Mojokerto.
“Masyarakat sudah jenuh dengan tambang ilegal. Penutupan yang dilakukan selama ini hanya sementara — tutup buka, seperti mengelabui masyarakat. Ini sudah jadi rahasia umum,” ungkap Suliono.
Sebagai langkah konkret, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat membentuk Gerakan Tutup Tambang Ilegal (GTTI) sebagai bentuk dukungan terhadap Bupati Mojokerto, Gus Barra, dalam menciptakan Mojokerto yang adil, makmur, dan bebas tambang ilegal.
“GTTI akan bergerak bersama Satpol PP, Polres, TNI, dan instansi terkait untuk menutup tambang-tambang ilegal. Aktivitas semacam ini selain merusak lingkungan juga tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak membayar pajak dan retribusi,” tegasnya.
Di akhir acara, KH Asep menambahkan bahwa persoalan tambang ilegal bukan hanya soal hukum, melainkan juga masalah moral dan keselamatan rakyat.
“Sebagaimana instruksi Presiden Prabowo, tambang ilegal adalah ancaman bagi sumber daya alam kita. Indonesia harus adil, makmur, dan sejahtera. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga moral seluruh bangsa,” pungkasnya.
Ronggolawe News – Suara Nurani, Penjaga Kebenaran.
