Mojokerto, Ronggolawe News — Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAM DPR RI) menggelar Festival Aspirasi bertema “Revitalisasi Ekosistem Bumi Majapahit” di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara negara dan masyarakat dalam merespons krisis lingkungan yang kian nyata.
Sekitar 100 peserta hadir dalam forum tersebut, mulai dari Ketua BAM DPR RI Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., perwakilan Pemprov Jawa Timur, unsur TNI-Polri, pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, jajaran OPD, hingga tokoh masyarakat, LSM, dan ormas.
Dalam paparannya, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa BAM DPR RI dibentuk untuk memperkuat partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi. Tidak hanya menunggu laporan, BAM juga memiliki mandat menjemput langsung suara masyarakat, khususnya terkait persoalan strategis seperti kerusakan lingkungan.
Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk banjir dan longsor, merupakan alarm serius akibat ketidakseimbangan ekosistem. Meski regulasi lingkungan sudah tersedia, lemahnya tata kelola dan implementasi menjadi persoalan utama.
“Lingkungan adalah pemasok bahan kehidupan. Jika lingkungan rusak, maka kehidupan masyarakat juga ikut rusak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Teguh Gunarko, M.Si., menyatakan festival aspirasi ini menjadi momentum menghimpun gagasan masyarakat demi menjaga kelestarian Bumi Majapahit.
Ia mendorong warga untuk aktif menyampaikan aspirasi agar terbangun kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sekda juga menyoroti dilema sektor pertambangan di Mojokerto. Di satu sisi berdampak pada perekonomian, namun di sisi lain berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan keterbatasan kewenangan Pemkab dalam pengawasan dan perizinan pertambangan, yang berdampak pada persoalan limbah, kesehatan, dan kenyamanan warga.
Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Mojokerto mencatat 23 kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang sebagian besar dipicu alih fungsi lahan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius di tengah perubahan iklim, penurunan kualitas perairan, dan meningkatnya aktivitas masyarakat.
Acara ditutup dengan dialog dan serap aspirasi masyarakat yang dipandu
Kepala Disbudpar Kabupaten Mojokerto, Drs. Ardi Sepdianto, M.Si. Dari dialog tersebut, disepakati beberapa poin penting, di antaranya pelibatan Pemprov Jawa Timur dalam penertiban galian C serta komitmen Pemkab Mojokerto tetap melakukan pemungutan pajak sesuai aturan terhadap hotel dan tempat wisata di wilayahnya.
Festival ini menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan Bumi Majapahit bukan sekadar wacana budaya, melainkan agenda bersama yang menuntut keberanian kebijakan dan partisipasi publik yang nyata.( heni)
Reportase Media Ronggolawe News Mengabarkan
