MOJOKERTO | RONGGOLAWE NEWS – Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Whicesa, Jalan R.A.A. Basoeni Nomor 35, Kecamatan Sooko, Rabu (28/10/2026).
Dua Raperda yang diusulkan tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dua regulasi tersebut memiliki arti strategis bagi arah pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Raperda APBD 2027 menjadi dasar perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipersiapkan untuk menyesuaikan regulasi desa sekaligus menjawab kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.
Dalam penyampaian penjelasan pemerintah daerah, Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., S.H., M.Hum., atau yang akrab disapa Gus Barra, menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penyusunannya juga memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
Menurut Gus Barra, penyusunan anggaran harus diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan Daerah 2027 Turun Rp111 Miliar
Salah satu poin penting dalam penjelasan Bupati adalah proyeksi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027 yang direncanakan sebesar Rp2.326.845.731.744.
Angka tersebut mengalami penyesuaian atau penurunan sekitar Rp111,05 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp2.437.891.456.477.
Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan perubahan rancangan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Gus Barra menjelaskan, perubahan alokasi itu mengacu pada surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah daerah dituntut mampu menyusun prioritas belanja secara cermat di tengah penyesuaian penerimaan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan dasar pegawai, kewajiban pemerintah daerah, serta keberlangsungan pelayanan publik tetap terpenuhi.
PAD Justru Ditargetkan Meningkat
Di tengah penurunan proyeksi pendapatan secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto justru menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp918.432.979.744, meningkat sekitar Rp36,64 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp881.788.747.477
Peningkatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah.
Target PAD tersebut bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp542,32 miliar. Sementara retribusi daerah direncanakan sekitar Rp346,62 miliar.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sekitar Rp12,99 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp16,49 miliar.
Pemerintah daerah menyatakan peningkatan PAD akan ditempuh dengan memperhatikan potensi ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat.
Artinya, optimalisasi pendapatan tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha, pedagang kecil, UMKM, petani, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan pemungutan pajak dan retribusi perlu dikelola secara transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Dana Transfer Pusat Mengalami Penurunan
Berbeda dengan PAD yang ditargetkan meningkat, pendapatan transfer justru mengalami penurunan cukup besar.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp1.408,41 miliar, turun sekitar Rp147,69 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp1.556,10 miliar.
Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sekitar Rp1.280,21 miliar dan transfer antar daerah sekitar Rp128,19 miliar.
Penurunan transfer ini menjadi perhatian karena pendapatan transfer masih menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan Kabupaten Mojokerto.
Dengan kondisi tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi semakin penting. Namun, peningkatan PAD harus dibarengi dengan pengelolaan belanja yang disiplin dan penentuan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penyesuaian pendapatan tidak mengganggu program pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Belanja Daerah Direncanakan Rp2,48 Triliun
Dari sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Mojokerto merencanakan anggaran sebesar Rp2.486.845.737.744.
Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp111,05 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp2.597.891.456.477.
Meski mengalami penurunan, kebutuhan belanja daerah masih lebih besar dibandingkan target pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan rancangan APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp160 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp160 miliar yang bersumber dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Skema pembiayaan tersebut menjadi bagian dari struktur APBD yang harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
Besarnya kebutuhan belanja dibandingkan pendapatan menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD juga memiliki peran penting dalam mengawal pembahasan agar kebijakan belanja tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 4,51–5,83 Persen
Dalam penyusunan RAPBD 2027, pemerintah daerah turut memperhatikan kondisi dan prospek perekonomian.
Bupati menyampaikan bahwa perekonomian Kabupaten Mojokerto pada 2025 tumbuh sebesar 5,56 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro daerah untuk tahun berikutnya.
Pada 2027, Kabupaten Mojokerto menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,51 hingga 5,83 persen.
Target tersebut didukung oleh prospek perekonomian nasional, konsumsi rumah tangga, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan target pertumbuhan tersebut ke dalam program pembangunan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan sektor usaha lokal, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang sehat menjadi sejumlah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Raperda Pemerintahan Desa Dikebut Jelang Pilkades 2027
Selain RAPBD 2027, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut.
Gus Barra menjelaskan, Raperda tersebut merupakan usulan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Namun, penyusunannya dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027.
Menurut Bupati, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Perubahan regulasi di tingkat pusat tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah peraturan daerah yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto.
Ada tiga Perda yang menjadi perhatian dalam penyesuaian tersebut.
Pertama, Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018.
Kedua, Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018.
Ketiga, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Karena itu, Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih relevan, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Kepastian Aturan Menjadi Kunci Pilkades Serentak
Urgensi penyusunan Raperda Pemerintahan Desa tidak hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi, tetapi juga menyangkut kesiapan daerah menghadapi agenda Pilkades serentak 2027.
Penyelenggaraan Pilkades membutuhkan aturan yang jelas agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari persyaratan calon, proses pemilihan, penyelenggara, hingga mekanisme penyelesaian persoalan yang mungkin muncul harus memiliki dasar hukum yang kuat.
Penyesuaian regulasi juga penting untuk menghindari tumpang tindih aturan antara Perda lama dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, pembahasan Raperda tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
DPRD Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat mencermati substansi Raperda, terutama ketentuan yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat desa, kewenangan pemerintah desa, perangkat desa, serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
DPRD Diharapkan Cermat Mengawal Dua Raperda
Pengajuan dua Raperda tersebut menjadi bagian penting dari agenda legislasi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Di satu sisi, RAPBD 2027 harus mampu menjawab tantangan penurunan pendapatan transfer dengan memperkuat PAD, menjaga kualitas belanja, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Di sisi lain, Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027.
Kedua Raperda tersebut selanjutnya membutuhkan pembahasan mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Masyarakat tentu berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya berkutat pada angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.
Begitu pula dengan regulasi pemerintahan desa. Aturan yang dihasilkan harus memberikan kepastian, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta menjamin proses demokrasi di tingkat desa berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, keberhasilan dua Raperda tersebut nantinya tidak hanya diukur dari selesainya proses legislasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
(Heni/ADV)
