Jakarta, Ronggolawe News — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan bahwa koperasi sektor produksi telah disiapkan menjadi motor utama penyediaan bahan baku bagi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam Rakortas Tata Kelola MBG di Kantor Menko Pangan, Rabu (3/12/2025).
Ferry menyebut koperasi memiliki ekosistem paling siap untuk menanggung beban logistik raksasa program MBG. Jaringan petani, peternak, nelayan, hingga produsen lokal yang selama ini bernaung di bawah koperasi dinilai sudah terbukti dapat menyediakan pasokan secara konsisten.
“Dengan penambahan jumlah SPPG, kami mempercepat suplai bahan baku melalui koperasi. Mereka sudah punya struktur produksi dan distribusi yang tinggal kita sambungkan ke dapur MBG,” tegas Ferry.
Eksosistem Koperasi Mulai Bergerak: Susu, Sayuran, Ayam, hingga Produk Olahan
Ferry memaparkan bahwa peluang koperasi untuk masuk ke rantai pasok MBG sangat besar. Kebutuhan susu MBG, misalnya, mencapai 4,1 juta ton per tahun—sebuah pasar raksasa yang dapat langsung diserap oleh koperasi produsen susu.
Ia juga menyoroti keberhasilan Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey, Bandung, yang telah terbukti menyuplai produk pertanian ke jaringan ritel nasional. Model seperti ini, menurut Ferry, dapat direplikasi untuk kebutuhan SPPG.
Koperasi peternak ayam petelur pun disebut siap menyuplai telur dan daging ayam—dua komoditas yang tengah dikejar pemerintah karena pasokan nasional kerap berfluktuasi.
“Kita siapkan koperasi peternak sebagai produsen. Dengan pembiayaan yang tepat, populasi ayam bisa ditambah untuk menjaga suplai SPPG tetap stabil,” ujarnya.
LPDB Turun Tangan: Pembiayaan Koperasi untuk SPPG Dipermudah
Sebagai bentuk dukungan struktural, Kemenkop memastikan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) akan membuka akses pembiayaan bagi koperasi yang menjadi pemasok SPPG.
LPDB diminta untuk bekerja secara presisi:
mendata lokasi SPPG,
menghubungkannya dengan koperasi terdekat,
memastikan modal kerja tersedia,
dan mengawal kelancaran pasokan tanpa hambatan logistik.
Kemenkop juga menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) akan menjadi tulang punggung rantai pasok MBG di tingkat lokal.
Dari Bahan Baku hingga Pengelolaan Sampah: Peran Koperasi Diperluas
Tidak berhenti sebagai pemasok, Ferry menegaskan koperasi berpeluang menjadi:
pengelola dapur MBG,
pengolah bahan jadi (ready to cook/ready to eat),
hingga pengelola limbah makanan dan kemasan plastik.
Dengan skema ini, koperasi tidak hanya hadir sebagai penyedia bahan makanan, tetapi sebagai entitas ekonomi desa yang terintegrasi penuh dalam siklus MBG.
Rakortas Perdana Perpres 115/2025: Sinkronisasi 29 Kementerian/Lembaga
Rakortas yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi titik awal implementasi konkret Perpres 115/2025 dan Keppres 28/2025. Dua regulasi itu mengatur pembagian tugas 29 kementerian/lembaga dalam menjalankan program MBG.
Zulhas menggarisbawahi bahwa koperasi, UMKM, BUMDes, dan usaha kerakyatan harus diberi porsi terbesar untuk memenuhi suplai protein MBG—mulai dari ikan, ayam, telur, hingga olahan pangan lokal.
“Untuk mendukung MBG ini apa pun kita lakukan agar berhasil. Protein adalah sektor yang akan habis-habisan kita kejar,” tegasnya.
BGN: 16.630 SPPG Sudah Berjalan, Target 20 Ribu Unit Akhir Tahun
Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan perkembangan terbaru:
16.630 SPPG telah beroperasi,
melayani 47,2 juta penerima manfaat,
dan ditargetkan naik menjadi 20 ribu SPPG sebelum akhir 2025.
Dadan menyebut kolaborasi dengan Kemenkop sangat strategis, karena banyak SPPG beroperasi di area yang memiliki koperasi aktif.
Catatan Khusus Ronggolawe News: Koperasi Punya Momentum Emas
Kekuatan koperasi sebagai pemasok MBG bukan sekadar isu teknis, tetapi momentum kebangkitan ekonomi rakyat. Dengan perputaran dana MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, pelibatan koperasi dapat menjadi:
rem terhadap dominasi pabrikan besar,
akselerator ekonomi desa,
penjaga harga bahan pangan tetap stabil,
dan garda penyelamat rantai pasok.
Namun, Ronggolawe News mencatat satu hal:
Tanpa pengawasan ketat, integritas koperasi dapat tergerus dan berpotensi disusupi kepentingan politik lokal.
Ronggolawe News
Mengabarkan Tanpa Kompromi — Mengawal Nalar Publik dan Keadilan Sosial
