JAKARTA | Ronggolawe News – Upaya memutus dominasi tengkulak dalam rantai pangan nasional kini digarap lebih sistematis. Polri mengambil peran strategis dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu ke hilir, melibatkan lintas kementerian, BUMN, perbankan, hingga pelaku industri pakan.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi ketahanan pangan yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat ini diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada konsolidasi strategi produksi jagung nasional tahun 2026, pasca keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami lakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun lalu. Hasilnya positif. Tahun 2026 harus lebih kuat, lebih terukur, dan berpihak kepada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri menempatkan diri sebagai jembatan permodalan bagi kelompok tani (Poktan). Melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara, petani binaan Polri didorong lepas dari ketergantungan modal informal yang selama ini menjerat mereka pada tengkulak.
Implementasi konkret telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani memperoleh akses kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Dari sisi perbankan, BRI sebagai bagian Himbara menyiapkan dukungan besar.
“Pada 2026, BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro, termasuk sektor pertanian dan ekosistem jagung,” ungkap Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI.
Tak berhenti pada pembiayaan, Polri juga mengawal hilirisasi dan stabilitas harga. Bersama Perum Bulog, hasil panen petani dijamin terserap dengan harga layak, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Berdasarkan surat dinas internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026, target pengadaan jagung tahun 2026 ditetapkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dan harga pembelian sesuai HPP,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini tidak sekadar mengejar produksi, tetapi juga menyasar pengaktifan lahan tidur, peningkatan kapasitas manajerial petani, serta keberlanjutan pembayaran kredit agar kesejahteraan petani benar-benar meningkat.
Dengan pola kolaboratif lintas sektor ini, Polri berharap ekosistem jagung nasional menjadi mandiri, berkeadilan, dan mampu menopang ketahanan pangan Indonesia tanpa bergantung pada impor.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
