Mojokerto, Ronggolawe News — Rencana besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membangun Pusat Pemerintahan Terpadu (PPT) memasuki fase penting. Target beroperasi pada 2027 yang dicanangkan Bupati Mojokerto Gus Barra dan Wakil Bupati dr. Rizal Akbar Oktaviian kembali mendapatkan dukungan kuat dari tokoh sentral Jawa Timur, Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam agenda khusus yang digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Sabtu malam (29/11/2025), Kiai Asep menegaskan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan baru tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan “loncatan besar Mojokerto menuju tata pemerintahan modern”.
Dukungan Tokoh Jatim: Proyek Harus Dikebut
Di hadapan jurnalis dan berbagai organisasi masyarakat, Kiai Asep menyampaikan urgensi percepatan pembangunan PPT Mojokerto.
“Dengan izin Allah, tahun 2027 pusat pemerintahan baru sudah bisa digunakan. Ini kebutuhan mendesak demi pelayanan publik yang lebih cepat, profesional dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan pusat pemerintahan modern akan menjadi fondasi tata kelola berstandar global, mulai dari layanan digital, transparansi anggaran, hingga efektivitas birokrasi.
Transformasi Birokrasi, Bukan Sekadar Pindah Lokasi
Menurut Kiai Asep, proyek PPT Mojokerto harus dipahami sebagai upaya mengubah wajah pemerintahan menuju profesionalisme yang lebih kuat.
“Ini bukan soal bangunan megah. Ini transformasi birokrasi. Mojokerto harus berani menjadi contoh nasional,” ujarnya.
Ia menilai potensi Mojokerto—baik sumber daya manusia, konektivitas ekonomi, maupun infrastruktur—harus didorong menjadi kekuatan baru daerah.
Tepis Isu Jual Beli Jabatan
Dalam forum itu, Kiai Asep juga menegaskan tidak adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Mojokerto.
“Tidak ada jual beli jabatan. Penempatan aparatur harus berdasarkan kompetensi, integritas, dan akhlak,” sambungnya.
Ia menggarisbawahi bahwa seluruh kepala OPD kini wajib mengikuti evaluasi kinerja tiap tiga bulan untuk menjaga disiplin dan kesesuaian dengan target pembangunan.
LSM: OPD Tidak Kompatibel Harus Dicopot
Perwakilan LSM, Urip Widodo, turut menambahkan pandangan kritisnya.
“OPD yang tidak konsisten atau justru menghambat kinerja pemerintahan Gus Barra harus segera dievaluasi. Jangan sampai agenda besar ini tersendat,” ungkapnya.
Komentar ini memperkuat desakan agar pembangunan PPT Mojokerto dikelola tanpa kompromi terhadap aparat yang tidak bekerja maksimal.
Ajak Media dan Masyarakat Kawal Proyek 2027
Menutup sesi pertemuan, Kiai Asep mendorong seluruh elemen masyarakat Mojokerto—termasuk media—untuk mengawal jalannya pembangunan pusat pemerintahan terpadu hingga selesai tepat waktu.
“Kerja besar ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Media dan masyarakat harus ikut mengawasi agar semuanya berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Proyek ini kini menjadi salah satu agenda pembangunan paling strategis di Mojokerto, dan publik menanti realisasi target 2027 yang telah dijanjikan.
(Heni – Ronggolawe News)
