Batu, Ronggolawe News — Penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua anggota Polri di Polres Batu menuai sorotan tajam. Meski Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Batu menyatakan pelanggaran terbukti dan telah menggelar sidang disiplin, publik mempertanyakan mengapa perkara berhenti di ranah etik tanpa menyentuh proses pidana.
Hal tersebut terungkap dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) ke-6 tertanggal 30 November 2025, bernomor B/109/XI/WAS.2.4/2025, yang dikirimkan kepada pelapor Dwijo Kretarto, S.E., M.M.
Surat itu menegaskan bahwa Aiptu Yose Pribadi dan Aiptu Yoedi Prasetyo Yoewana, S.H. telah dinyatakan bersalah melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, usai menjalani sidang pada 21 November 2025.
Namun, dokumen resmi tersebut tidak memuat uraian sanksi secara rinci—baik jenis maupun tingkatannya—dan yang lebih krusial, tidak menyebutkan adanya pelimpahan perkara ke jalur pidana.
Pelapor: Keadilan Berhenti di Meja Disiplin
Dwijo Kretarto menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, substansi laporan sejak awal bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berdampak hukum langsung terhadap dirinya.
“Kalau hanya sidang disiplin, itu tidak menjawab persoalan. Ini menyangkut perbuatan yang punya konsekuensi hukum. Ketika pidana diabaikan, keadilan menjadi setengah jalan,” tegas Dwijo kepada Ronggolawe News.
Ia menilai praktik semacam ini kian menguatkan persepsi publik bahwa mekanisme internal masih menjadi tameng bagi oknum, bukan instrumen penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Kuasa Hukum: Disiplin Tak Menghapus Pidana
Pandangan serupa disampaikan Agus Sholahuddin, praktisi hukum dari Firma Hukum ELTS selaku kuasa hukum pelapor. Ia menegaskan, sidang disiplin dan proses pidana adalah dua rezim hukum yang berdiri sendiri.
“Putusan disiplin tidak menghapus kewajiban negara untuk menegakkan hukum pidana. Jika unsur pidana terpenuhi, aparat wajib memprosesnya melalui fungsi Reserse,” ujarnya.
Agus merujuk Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang secara tegas mengamanatkan pelimpahan perkara ke penyidikan pidana apabila ditemukan indikasi tindak pidana dalam pemeriksaan Propam.
“Jika perkara berhenti di etik padahal ada dugaan pidana, itu berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan keadilan,” tandasnya.
KUHP Baru, Tantangan Penegakan Hukum
Momentum ini semakin krusial mengingat pemberlakuan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) per 2 Januari 2026. Pasal 482 mengatur pemerasan dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, sementara Pasal 483 mengatur pengancaman dengan ancaman pidana hingga 4 tahun.
Kalangan praktisi menilai, bila dugaan penyalahgunaan wewenang memenuhi unsur-unsur tersebut, maka penyelesaian administratif semata bukan hanya tidak memadai, tetapi juga berpotensi mencederai semangat pembaruan hukum pidana nasional.
Ujian Akuntabilitas Polri
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas Polri. Publik menanti langkah lanjutan: apakah temuan Propam akan berujung pada penegakan hukum pidana, atau justru berhenti sebagai catatan disiplin internal.
Sementara itu, Dwijo Kretarto memastikan tidak akan berhenti. Ia menyatakan siap menempuh jalur hukum lanjutan dan melibatkan pengawas eksternal demi memastikan perkara ini tidak tenggelam di balik tembok institusi.
Reportase Ronggolawe News
Mengabarkan dengan nurani, mengawal keadilan tanpa kompromi.
