Opini Investigatif Media Ronggolawe News
Oleh: Anto Sutanto
Indonesia dikenal sebagai negeri kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke, tanah Nusantara menyimpan emas, nikel, batubara, minyak, gas, perak, timah, bahkan hasil laut melimpah. Jika semua kekayaan alam itu dikelola dengan benar, mustahil rakyat Indonesia hidup sengsara. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: rakyat diperas lewat pajak, sementara pejabat, birokrasi, hingga legislatif digaji dari keringat rakyat kecil.
Pertanyaan mendasar muncul: Mampukah pemerintah menggaji seluruh pejabat negara, aparat hukum, hingga ASN dari hasil alam tanpa melibatkan pajak rakyat ?
Potensi yang Tak Terbantahkan
Data Kementerian ESDM menunjukkan cadangan nikel Indonesia adalah terbesar di dunia. Tambang emas di Papua menyumbang jutaan ons per tahun. Batubara diekspor hingga ke India dan China. Minyak bumi, meski menurun, tetap ada. Semua ini jika dikelola penuh oleh negara, potensi penerimaan bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Artinya, hanya dari hasil tambang saja, negara seharusnya mampu membiayai gaji presiden, menteri, DPR/DPRD, TNI-Polri, ASN, hingga hakim. Tanpa harus mengorek kantong rakyat lewat pajak.
Fakta Lapangan: SDA Dikuasai Oligarki
Sayangnya, potensi tersebut tinggal mimpi. Sebab:
Konsesi tambang besar justru dikuasai asing atau oligarki lokal. Negara hanya mendapat royalti kecil.
Korupsi dan mafia tambang membuat penerimaan bocor di banyak titik.
APBN kita masih 70% lebih bergantung pada pajak. Bukan SDA.
Artinya, pemerintah lebih mudah menarik pajak dari rakyat kecil ketimbang berhadapan dengan para pemilik modal tambang.
Ketidakadilan yang Nyata
Saat rakyat menjerit karena harga beras, BBM, dan listrik naik, para pejabat duduk nyaman di kursi empuk dengan gaji, tunjangan, hingga fasilitas negara. Mereka bahkan masih berani menuntut kenaikan anggaran.
Inilah wajah ketidakadilan di negeri kaya raya:
Rakyat miskin menanggung beban.
Penguasa dan oligarki menikmati kemakmuran.
Kesimpulannya. Secara potensi, Indonesia mampu membiayai pejabat dan birokrasi dari sumber daya alam tanpa melibatkan pajak rakyat.
Secara kenyataan, tidak. Karena sistem dikuasai oligarki, hasil alam lebih banyak lari ke kantong pengusaha besar dan asing.
Maka pertanyaan reflektifnya:
Kalau SDA cukup untuk menggaji pejabat, mengapa pemerintah tetap memilih jalan termudah: memalak pajak dari rakyat miskin?
Rakyat berhak menuntut jawaban. Rakyat berhak menjerit. Dan media hadir untuk mengingatkan: jangan biarkan bangsa ini makmur hanya di tangan penguasa, sementara rakyat terus sengsara.
Seperti yang penulis sajikan sebagai judul : Mampukah Pemerintah Menggaji Pejabat dari Sumber Alam Tanpa Pajak Rakyat?
Pertanyaan ini sangat menarik dan sering jadi perdebatan publik. Kalau kita bedah secara investigatif ala Media Ronggolawe News, jawabannya bisa dibagi jadi dua sisi: mampu secara potensi, tapi tidak sederhana secara praktik.
🔎 1. Indonesia Kaya Raya
Indonesia punya cadangan tambang besar: nikel, emas, tembaga, batubara, minyak, gas, timah, perak, bauksit, dan hasil laut.
Jika dikelola maksimal tanpa kebocoran, potensi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam bisa jauh melampaui kebutuhan gaji pejabat, ASN, aparat hukum, hingga DPR/DPRD.
Faktanya, korupsi, mafia tambang, permainan izin, dan bocornya pendapatan negara membuat hasil alam tidak sepenuhnya dinikmati rakyat.
⚖️ 2. Hambatan Utama
Ketergantungan pada pajak: Saat ini, lebih dari 70% APBN Indonesia masih ditopang pajak. Artinya, rakyat tetap jadi mesin utama pendanaan negara.
Pengelolaan SDA dikuasai swasta/asing: Banyak konsesi tambang besar dipegang perusahaan multinasional, sehingga negara hanya dapat royalti kecil.
APBN boros: Belanja rutin (gaji, tunjangan, birokrasi, proyek mercusuar) jauh lebih besar dibanding pemasukan dari SDA.
📊 3. Simulasi Singkat
Jika hasil tambang dikelola penuh negara tanpa bocor, potensi penerimaan bisa ratusan triliun rupiah per tahun.
Gaji pejabat, ASN, TNI-Polri, hakim, dan DPR/DPRD sekitar Rp 1.000 triliun/tahun (termasuk pensiun & tunjangan).
Jadi, secara potensi SDA cukup, tapi dengan kondisi sistem sekarang, tidak mungkin lepas dari pajak rakyat.
📝 Kesimpulan ala Ronggolawe News
Mampu? Ya, Indonesia sebenarnya bisa membiayai pejabat dan birokrasi dari hasil kekayaan alam saja.
Nyata? Belum. Karena SDA lebih banyak dinikmati oligarki, pengusaha besar, dan asing.
Akibatnya, rakyat tetap jadi sasaran lewat pajak, sementara penguasa hidup makmur dari kursi empuk.
Pertanyaan pedasnya: Kalau SDA untuk rakyat saja bisa, mengapa pemerintah tetap memilih cara termudah—memalak pajak dari rakyat?
“Jeritan Rakyat di Negeri Kaya Raya”
Rakyat Indonesia menjerit.
Bukan karena negeri ini miskin, bukan karena tanahnya gersang. Justru sebaliknya: Indonesia kaya raya. Gunungnya menyimpan emas, lautnya penuh ikan, buminya mengandung nikel, bauksit, tembaga, timah, bahkan minyak dan gas.
Namun, mengapa rakyat tetap lapar?
Mengapa petani tidak bisa membeli pupuk?
Mengapa nelayan harus berutang untuk membeli solar?
Mengapa anak-anak masih putus sekolah hanya karena biaya?
Jeritan rakyat ini nyata. Suara mereka kerap tenggelam oleh gemuruh pesta politik para penguasa. Di televisi, kita melihat pejabat berpidato panjang lebar tentang pertumbuhan ekonomi. Namun di pasar tradisional, ibu-ibu meneteskan air mata karena uang belanja tak cukup membawa pulang beras.
Di kantor pemerintah, pejabat bergaji puluhan juta menikmati fasilitas negara. Sementara buruh yang menggaji mereka lewat pajak hanya dibayar upah murah yang bahkan tak cukup untuk hidup layak.
Inilah ironi terbesar negeri ini: rakyat membiayai kemewahan penguasa, sementara penguasa lupa membiayai kesejahteraan rakyat.
Apakah para pemimpin negeri ini masih bisa tidur nyenyak mendengar jeritan rakyat?
Ataukah hati mereka sudah tertutup oleh dinding kekuasaan dan harta?
Sejarah mengajarkan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila jeritan ini terus diabaikan, bukan mustahil akan lahir gelombang perlawanan yang mengguncang singgasana kekuasaan.
Jeritan rakyat adalah jeritan nurani. Dan tidak ada kekuasaan yang kekal bila berdiri di atas penderitaan mereka.
Puisi Pendek “Jeritan Rakyat”
Oleh: Anto Sutanto
Di tanah subur ini,
padi tumbuh tak henti,
gunung menyimpan emas,
laut menyimpan mutiara,
namun perut rakyat masih lapar,
anak-anak masih menangis di ujung senja.
Suara rakyat bagai angin,
sering didengar tapi tak dipedulikan,
jerit mereka pecah di jalan-jalan,
tersapu janji manis yang tak pernah ditunaikan.
Di kursi empuk, penguasa tertawa,
dengan gaji dari keringat rakyat jelata,
sementara buruh, petani, nelayan,
berjuang di bawah terik dan hujan.
Oh negeri kaya raya,
mengapa rakyatmu miskin sengsara?
Apakah adil bila jerih payah rakyat,
hanya jadi santapan megah penguasa?
Jeritan rakyat bukan sekadar suara,
ia adalah doa,
ia adalah bara,
yang kelak bisa menjelma api,
membakar singgasana keangkuhan,
hingga runtuh tak bersisa.
Penulis sengaja membuat puisi itu yang bisa dianggap sebagai suara rakyat.
Sementara itu jargon penguasa selalu menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka lowongan kerja besar- besaran.
Pertanyaannya: Lowongan Kerja Besar-Besaran: atau Janji Manis atau Ilusi Pahit?
Pemerintah kembali dengan jargon lamanya: “Kami telah membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.” Sebuah kalimat yang selalu terdengar setiap kali ada pidato kenegaraan, dari kampanye politik, atau peresmian proyek strategis. Namun, benarkah rakyat kecil merasakan janji itu?
Fakta di lapangan menunjukkan jurang yang begitu dalam antara klaim dan kenyataan. Lapangan kerja yang disebut-sebut besar-besaran, ternyata banyak yang hanya berwujud kontrak pendek, outsourcing, atau program padat karya yang tak lebih dari solusi sementara. Setelah proyek rampung, ribuan tenaga kerja kembali terlempar ke jurang pengangguran.
Lebih ironis lagi, pekerjaan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan keterampilan rakyat yang ada. Perusahaan asing yang masuk dengan modal besar membawa teknologi tinggi, tetapi menyisakan ruang kerja terbatas bagi tenaga lokal, yang hanya ditempatkan sebagai buruh kasar dengan upah yang bahkan tak cukup untuk menutup kebutuhan pokok.
Di sisi lain, rakyat tetap dicekik dengan pajak yang semakin menjerat, harga sembako yang melambung, dan ongkos hidup yang kian tak terjangkau. Sementara pejabat dan elite politik menikmati gaji besar yang justru diambil dari keringat rakyat.
Pertanyaannya sederhana namun menohok: apakah pemerintah sungguh menciptakan lapangan kerja, atau hanya menciptakan ilusi kesejahteraan?
Rakyat butuh pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan menghargai martabat manusia. Bukan sekadar statistik untuk mempercantik laporan tahunan atau bahan kampanye lima tahunan.
Ronggolawe News berpandangan: janji lowongan kerja besar-besaran hanya akan menjadi omong kosong bila tidak dibarengi dengan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
