Jakarta, Ronggolawe News — Skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana efisiensi dengan pengurangan frekuensi distribusi.
Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata pemangkasan, melainkan penyesuaian berbasis aktivitas riil penerima manfaat, khususnya siswa.
Menurut Dadan, distribusi MBG tidak lagi dipatok seragam enam hari dalam sepekan, melainkan mengikuti pola hari aktif sekolah.
Artinya, jika sekolah menerapkan sistem lima hari belajar, maka distribusi MBG juga dilakukan lima hari. Sebaliknya, bagi sekolah dengan enam hari belajar, maka penyaluran tetap berjalan enam hari.
“Pendekatannya berbasis kehadiran. Kalau siswa tidak masuk sekolah, maka MBG tidak disalurkan,” tegasnya.
Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan dari pola distribusi massal menuju sistem yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan aktual.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi tujuan awal MBG sebagai program intervensi gizi nasional.
Efisiensi atau Pengurangan Layanan?
Wacana pengurangan frekuensi ini tak lepas dari dorongan efisiensi anggaran negara. Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa potensi penghematan dari skema tersebut bisa mencapai Rp.40 triliun per tahun. Angka yang cukup signifikan, mengingat total anggaran MBG memang menyentuh ratusan triliun rupiah.
Namun, di tengah narasi efisiensi, muncul kekhawatiran bahwa pengurangan hari distribusi justru berpotensi mengurangi intensitas asupan gizi bagi siswa, terutama di wilayah dengan kerentanan pangan tinggi.
Pengamat kebijakan publik menilai, efisiensi tidak boleh mengorbankan substansi program. Jika MBG dirancang sebagai jaring pengaman gizi, maka kontinuitas distribusi menjadi faktor krusial, bukan sekadar variabel yang bisa disesuaikan dengan kalender akademik.
Distribusi Berbasis Kehadiran
BGN menjelaskan bahwa sistem distribusi MBG kini berbasis data penerima manfaat yang telah diverifikasi. Untuk siswa, makanan disalurkan langsung ke sekolah dalam kondisi siap santap. Sementara bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, distribusi dilakukan melalui posyandu atau langsung ke rumah.
Namun, kebijakan penghentian distribusi saat libur sekolah kembali menimbulkan perdebatan. Sebab, kebutuhan gizi tidak berhenti hanya karena aktivitas belajar dihentikan.
Di lapangan, sejumlah pihak menilai bahwa skema ini berpotensi menimbulkan “kekosongan gizi” sementara, khususnya saat libur panjang seperti Lebaran atau akhir semester.
Fokus Kualitas, Bukan Kuantitas
Di sisi lain, Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan agar BGN lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas program dibanding sekadar kuantitas distribusi. Hal ini menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk evaluasi frekuensi penyaluran.
BGN menegaskan bahwa makanan yang disalurkan harus memenuhi standar gizi, higienitas, serta keamanan pangan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga efektivitas program dalam jangka panjang.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya soal kualitas, tetapi juga pemerataan distribusi dan konsistensi layanan.
Antara Realitas dan Ekspektasi
Program MBG sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu program strategis nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dinamika implementasi menunjukkan bahwa program ini masih berada dalam fase penyesuaian.
Kebijakan distribusi berbasis hari sekolah memang terlihat rasional dari sisi administrasi dan anggaran. Tetapi dari perspektif sosial, kebijakan ini menuntut kehati-hatian agar tidak menciptakan ketimpangan akses gizi.
Jika tidak dikawal dengan baik, efisiensi bisa berubah menjadi pengurangan layanan yang berdampak langsung pada kelompok rentan.
Catatan Kritis
Ronggolawe News mencatat, polemik ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan instrumen kebijakan yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi.
Karena itu, transparansi, evaluasi berkala, dan keterlibatan publik menjadi kunci dalam menjaga arah program tetap pada tujuan awalnya: memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, tanpa tergerus oleh kompromi anggaran.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan.
