“Kami telah menginstruksikan seluruh SPPG di Jawa Timur untuk mengoptimalkan penggunaan telur dalam menu MBG agar penyerapan hasil peternak meningkat dan harga di tingkat produsen tetap stabil,”(Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang)
MAGETAN, Ronggolawe News – Anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak akhirnya memaksa pemerintah bergerak cepat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah intervensi dengan menginstruksikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur untuk memperbanyak penggunaan telur dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini muncul setelah gelombang protes peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan semakin meluas akibat harga telur yang jatuh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah. Situasi tersebut memukul para peternak yang selama beberapa bulan terakhir terhimpit tingginya harga pakan dan lemahnya daya serap pasar.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek distribusi makanan semata, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat.
“Kami telah menginstruksikan seluruh SPPG di Jawa Timur untuk mengoptimalkan penggunaan telur dalam menu MBG agar penyerapan hasil peternak meningkat dan harga di tingkat produsen tetap stabil,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Langkah itu dipandang sebagai bentuk penyelamatan pasar lokal yang mulai mengalami tekanan serius akibat overproduksi. Dalam skema baru tersebut, penggunaan menu berbasis telur di dapur MBG akan ditingkatkan hingga tiga kali dalam sepekan. Sebelumnya, menu telur hanya diberikan dua kali seminggu.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Harga telur di tingkat kandang di Magetan disebut hanya berkisar Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Selisih tersebut membuat banyak peternak mulai mengalami kerugian operasional.
Di sisi lain, langkah BGN juga menunjukkan bahwa MBG kini mulai diarahkan bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai alat stabilisasi ekonomi daerah.
Aksi Peternak Jadi Alarm Pemerintah
Kondisi keterpurukan peternak sebelumnya memuncak dalam aksi damai di kawasan Alun-Alun Magetan. Dalam aksi simbolik itu, peternak membagikan sekitar tiga ton telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas jatuhnya harga pasar.
Aksi tersebut menjadi pesan keras bahwa sektor peternakan rakyat sedang berada dalam tekanan.
Ironisnya, ketika harga di tingkat konsumen masih relatif tinggi di sejumlah daerah, harga di tingkat peternak justru terjun bebas. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan rantai distribusi yang selama ini membebani produsen kecil.
BGN melihat kondisi tersebut sebagai ancaman serius jika dibiarkan berlarut. Sebab bila peternak mulai gulung tikar, maka rantai pasokan pangan nasional ikut terganggu.
Karena itu, optimalisasi telur dalam MBG dianggap sebagai jalan cepat untuk menyerap produksi lokal sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.
MBG Jangan Hanya Jadi Program Seremonial
Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru. Penggunaan telur dalam jumlah besar harus diimbangi dengan pengawasan kualitas dan keamanan pangan yang ketat.
Jangan sampai peningkatan serapan justru membuka ruang masuknya telur kualitas buruk demi mengejar volume distribusi.
Program MBG sendiri belakangan menjadi sorotan karena sejumlah persoalan tata kelola di berbagai daerah, mulai dari dugaan pelanggaran kapasitas dapur, lemahnya standar higiene, hingga minimnya pengawasan tenaga ahli gizi.
Karena itu, langkah memperbesar penggunaan telur harus dibarengi sistem kontrol yang kuat.
Mulai dari kualitas bahan baku, distribusi, penyimpanan, hingga pengolahan di dapur SPPG wajib diawasi secara disiplin. Sebab MBG bukan sekadar soal makanan dibagikan, tetapi soal mutu gizi dan keamanan konsumsi masyarakat.
Peternak Lokal Harus Jadi Prioritas
BGN menyebut selama ini SPPG di Magetan telah menggunakan pasokan telur dari peternak lokal dan tidak mengambil suplai dari luar daerah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat sekitar.
Model seperti ini sebenarnya menjadi roh utama MBG: program negara yang mampu menghidupkan ekonomi lokal.
Ketika dapur MBG membeli telur peternak setempat, maka yang bergerak bukan hanya distribusi makanan, tetapi juga roda ekonomi desa. Peternak hidup, pedagang pakan bergerak, distribusi berjalan, dan daya beli masyarakat ikut terangkat.
Tetapi efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada pengawasan dan transparansi.
Sebab tanpa pengawasan ketat, program sebesar MBG rawan berubah menjadi sekadar proyek penyerapan anggaran tanpa dampak jangka panjang yang nyata bagi rakyat kecil.
Negara Tak Boleh Lambat Membaca Krisis
Kasus anjloknya harga telur di Magetan menjadi pengingat bahwa negara harus lebih cepat membaca gejolak ekonomi rakyat.
Ketika peternak mulai membagikan hasil ternaknya secara gratis sebagai bentuk protes, itu artinya pasar sedang tidak sehat. Dan ketika pasar tidak sehat, yang paling pertama tumbang adalah pelaku usaha kecil.
Langkah BGN patut diapresiasi sebagai respons cepat. Namun publik tentu berharap kebijakan ini tidak berhenti pada solusi jangka pendek.
Karena persoalan utama sektor peternakan bukan hanya soal penyerapan sementara, melainkan stabilitas harga, distribusi, biaya produksi, dan perlindungan peternak rakyat dari permainan pasar yang tidak seimbang.
Jika MBG benar-benar ingin menjadi program strategis nasional, maka keberadaannya harus mampu memberi manfaat ganda: menyehatkan masyarakat sekaligus menjaga denyut ekonomi rakyat kecil.
Dan di titik inilah, negara diuji — apakah hadir hanya saat krisis muncul, atau benar-benar membangun sistem pangan yang berpihak pada rakyat.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
