Minggu, November 22, 2026
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Hukum & Kriminal
  • Info Kesehatan
  • Investigasi
  • Nasional
  • Politik
  • Pendidikan
  • Seputar Jatim
    • Seputar Tuban
  • More
    • Olahraga
    • Tentang Kami
id Indonesian▼
X
en Englishid Indonesian
Ronggolawe News
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Hukum & Kriminal
  • Info Kesehatan
  • Investigasi
  • Nasional
  • Politik
    Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa

    Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa

    Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah

    Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah

    APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut

    APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut

    JERITAN PERANGKAT DESA MOJOKERTO: TAGIH JANJI KESEJAHTERAAN, DESAK REKOMENDASI DPRD

    JERITAN PERANGKAT DESA MOJOKERTO: TAGIH JANJI KESEJAHTERAAN, DESAK REKOMENDASI DPRD

    Ony Pilih Bahas Kemiskinan, Bukan Dapil

    Ony Pilih Bahas Kemiskinan, Bukan Dapil

    Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Mojokerto 2026 Pendapatan Mojokerto Turun Rp124,3 Miliar

    Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Mojokerto 2026 Pendapatan Mojokerto Turun Rp124,3 Miliar

    Trending Tags

    • Tuban
  • Pendidikan
    Dinonaktifkan Usai Ungkap Dugaan Pelecehan Seksual Siswa, Status dan Haknya Dipertanyakan

    Dinonaktifkan Usai Ungkap Dugaan Pelecehan Seksual Siswa, Status dan Haknya Dipertanyakan

    Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban Resmi Dimulai, Bupati Lindra Sebut Jadi Investasi Besar Menuju Generasi Emas 2045

    Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban Resmi Dimulai, Bupati Lindra Sebut Jadi Investasi Besar Menuju Generasi Emas 2045

    Teror Penagihan ke Sekolah: Ujian Perlindungan Privasi dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

    Teror Penagihan ke Sekolah: Ujian Perlindungan Privasi dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

    PGRI Tuban Ketuk Nurani Bupati, Nasib 39 Guru PPPK Terkatung di Tengah Kekosongan Kebijakan

    PGRI Tuban Ketuk Nurani Bupati, Nasib 39 Guru PPPK Terkatung di Tengah Kekosongan Kebijakan

    Absensi Digital Jadi Palu Kebijakan: 41 PPPK Tuban Tersingkir di Era Sistem Tanpa Toleransi

    Absensi Digital Jadi Palu Kebijakan: 41 PPPK Tuban Tersingkir di Era Sistem Tanpa Toleransi

    Dugaan Korupsi Rp64 Miliar di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kejati Jatim Naikkan Status ke Penyidikan

    Dugaan Korupsi Rp64 Miliar di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kejati Jatim Naikkan Status ke Penyidikan

  • Seputar Jatim
    • Seputar Tuban
  • More
    • Olahraga
    • Tentang Kami
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Hukum & Kriminal
  • Info Kesehatan
  • Investigasi
  • Nasional
  • Politik
    Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa

    Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa

    Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah

    Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah Komisi IV DPRD Mojokerto Gelar RDP, APPI Soroti Revitalisasi Sekolah

    APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut

    APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut APBD Mojokerto 2027 Turun, Raperda Pemerintahan Desa Dikebut

    JERITAN PERANGKAT DESA MOJOKERTO: TAGIH JANJI KESEJAHTERAAN, DESAK REKOMENDASI DPRD

    JERITAN PERANGKAT DESA MOJOKERTO: TAGIH JANJI KESEJAHTERAAN, DESAK REKOMENDASI DPRD

    Ony Pilih Bahas Kemiskinan, Bukan Dapil

    Ony Pilih Bahas Kemiskinan, Bukan Dapil

    Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Mojokerto 2026 Pendapatan Mojokerto Turun Rp124,3 Miliar

    Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Mojokerto 2026 Pendapatan Mojokerto Turun Rp124,3 Miliar

    Trending Tags

    • Tuban
  • Pendidikan
    Dinonaktifkan Usai Ungkap Dugaan Pelecehan Seksual Siswa, Status dan Haknya Dipertanyakan

    Dinonaktifkan Usai Ungkap Dugaan Pelecehan Seksual Siswa, Status dan Haknya Dipertanyakan

    Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban Resmi Dimulai, Bupati Lindra Sebut Jadi Investasi Besar Menuju Generasi Emas 2045

    Sekolah Rakyat Terintegrasi I Tuban Resmi Dimulai, Bupati Lindra Sebut Jadi Investasi Besar Menuju Generasi Emas 2045

    Teror Penagihan ke Sekolah: Ujian Perlindungan Privasi dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

    Teror Penagihan ke Sekolah: Ujian Perlindungan Privasi dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

    PGRI Tuban Ketuk Nurani Bupati, Nasib 39 Guru PPPK Terkatung di Tengah Kekosongan Kebijakan

    PGRI Tuban Ketuk Nurani Bupati, Nasib 39 Guru PPPK Terkatung di Tengah Kekosongan Kebijakan

    Absensi Digital Jadi Palu Kebijakan: 41 PPPK Tuban Tersingkir di Era Sistem Tanpa Toleransi

    Absensi Digital Jadi Palu Kebijakan: 41 PPPK Tuban Tersingkir di Era Sistem Tanpa Toleransi

    Dugaan Korupsi Rp64 Miliar di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kejati Jatim Naikkan Status ke Penyidikan

    Dugaan Korupsi Rp64 Miliar di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kejati Jatim Naikkan Status ke Penyidikan

  • Seputar Jatim
    • Seputar Tuban
  • More
    • Olahraga
    • Tentang Kami
No Result
View All Result
Ronggolawe News
No Result
View All Result
Home Makan Bergizi Gratis

BGN Bekukan 6 Dapur MBG di Tuban, Ada Masalah Administrasi hingga Standar Dapur

avatar by Ronggolawe News
6 Oktober 2026
in Makan Bergizi Gratis
6 min read
0
BGN Bekukan 6 Dapur MBG di Tuban, Ada Masalah Administrasi hingga Standar Dapur
0
SHARES
56
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

825 SPPG di Wilayah II Kena Pemberhentian Operasional Sementara, Enam di Tuban Masuk Daftar

RelatedPosts

SISWI SD DI MOJOKERTO DIDUGA TERTANCAP DURI IKAN MENU MBG, KEPALA SPPG DISEBUT USIR WARTAWAN

Insentif Dapur MBG Diubah: Dari Rp 6 Juta per Hari Menjadi Rp2.000 per Porsi

Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka, Kasus Korupsi MBG Masuk Jalur Koneksitas

TUBAN, RONGGOLAWE NEWS — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kali ini, sebanyak 825 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II dikenai sanksi Pemberhentian Operasional Sementara.

Kebijakan tersebut bukan disebut sebagai respons terhadap kasus keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB), melainkan berkaitan dengan temuan pelanggaran standar operasional yang oleh BGN dikategorikan sebagai Sanksi Pelanggaran Standar 2 (SPS 2).

Di Kabupaten Tuban, terdapat enam dapur SPPG yang masuk dalam daftar pemberhentian operasional sementara tersebut.

Enam dapur itu tersebar di tiga kecamatan, yakni Montong, Plumpang dan Soko.

Keputusan tersebut tercantum dalam surat BGN Nomor 4814/D.TWS/10/2026 tertanggal 4 Oktober 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr. Ketut Sumedana.

Informasi mengenai surat dan enam SPPG Tuban tersebut juga telah diberitakan pada 5 Oktober 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan BGN terhadap kepatuhan pengelola dapur MBG terhadap persyaratan administrasi, keuangan, sertifikasi, fasilitas serta standar operasional.

Enam Dapur MBG Tuban yang Dibekukan

Berdasarkan daftar yang tercantum dalam surat tersebut, enam SPPG di Kabupaten Tuban yang dikenai pemberhentian operasional sementara adalah:

SPPG Talangkembar — Kecamatan Montong
SPPG Kedungrojo — Kecamatan Plumpang
SPPG Kesamben — Kecamatan Plumpang
SPPG Nguruan — Kecamatan Soko
SPPG Sumurcinde — Kecamatan Soko
SPPG Sandingrowo — Kecamatan Soko

Dengan demikian, wilayah Soko menjadi kecamatan dengan jumlah SPPG terdampak paling banyak, yakni tiga dapur. Disusul Plumpang dengan dua dapur dan Montong satu dapur.

Nama-nama desa tersebut merupakan wilayah administratif yang memang berada di Kabupaten Tuban. Data wilayah Kecamatan Plumpang dan Montong, misalnya, juga tercantum dalam data resmi Pengadilan Agama Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban
Bukan Karena Keracunan Massal
Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah alasan pemberian sanksi.
Keenam SPPG Tuban tersebut disebut masuk kategori Non-Kejadian Menonjol.

Artinya, berdasarkan informasi dalam surat yang menjadi dasar pemberitaan, penghentian operasional sementara tersebut bukan disebut sebagai akibat kasus keracunan peserta didik atau KLB.

BGN menjelaskan SPS 2 sebagai kategori pelanggaran standar operasional yang membutuhkan perbaikan besar atau major improvement

Dengan kata lain, persoalannya lebih berkaitan dengan kepatuhan terhadap tata kelola dan standar penyelenggaraan dapur MBG.

Kebijakan semacam ini bukan hal baru dalam pengawasan BGN. Pada Maret 2026, BGN juga pernah menjatuhkan sanksi kepada 1.251 SPPG secara nasional, termasuk penghentian sementara terhadap 1.030 SPPG karena berbagai pelanggaran standar, seperti persoalan infrastruktur, IPAL dan SLHS.

Tiga Persoalan Utama yang Disorot BGN

Dalam penjelasan mengenai SPS 2, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian.

1. Administrasi Keuangan Belum Sepenuhnya Akuntabel
Salah satu persoalan yang menjadi dasar pemberian sanksi adalah aspek administrasi keuangan.

Pengelola SPPG diwajibkan menjalankan transaksi melalui sistem resmi Virtual Account (VA).
Apabila integrasi atau kewajiban transaksi melalui mekanisme tersebut belum diselesaikan sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari temuan kepatuhan.

Ini menunjukkan bahwa pengawasan MBG tidak hanya menyasar makanan yang sampai ke meja penerima manfaat.

Arus uang dan administrasi transaksi juga menjadi bagian dari objek pengawasan.

2. Sertifikasi dan Infrastruktur Belum Memenuhi Standar

Persoalan berikutnya menyangkut kelengkapan standar teknis.
Di antaranya adalah:
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
kelengkapan fasilitas pendukung lainnya.

Persyaratan tersebut memiliki kaitan langsung dengan keamanan pangan dan sanitasi dapur.

BGN sebelumnya juga telah menegaskan bahwa persoalan SLHS, IPAL dan infrastruktur merupakan bagian dari pengawasan SPPG.

Pada Maret 2026, lembaga tersebut menyebut sejumlah SPPG dikenai sanksi karena infrastruktur tidak memenuhi standar, IPAL tidak tersedia atau belum memenuhi ketentuan, serta SLHS belum didaftarkan.

Karena MBG merupakan program yang menyangkut konsumsi makanan dalam jumlah besar, standar sanitasi menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan.

3. Tata Kelola Fisik Dapur Dinilai Belum Sesuai SOP

Persoalan ketiga berkaitan dengan kondisi fisik dan tata kelola dapur.
Mulai dari alur penataan ruangan, alur kerja memasak hingga pengelolaan logistik harus mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Jika terdapat ketidaksesuaian yang dianggap membutuhkan perbaikan besar, SPPG dapat masuk dalam kategori SPS 2.

Dengan demikian, sebuah dapur MBG tidak cukup hanya mampu memasak dan mendistribusikan makanan.
Ada standar mengenai bagaimana bahan datang, disimpan, diproses, dimasak, dikemas, hingga kemudian didistribusikan.

Semua tahapan tersebut merupakan bagian dari rantai keamanan pangan.
Ada Tenggat Perbaikan
Sanksi pemberhentian operasional sementara tersebut bukan berarti enam dapur di Tuban otomatis ditutup secara permanen.

BGN memberikan kesempatan kepada SPPG terdampak untuk melakukan perbaikan terhadap temuan yang menjadi dasar pemberian sanksi.
Salah satu kewajiban yang ditekankan adalah penyelesaian transaksi melalui sistem Virtual Account (VA).

Dalam surat tersebut, kepala SPPG terdampak diwajibkan menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui VA dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum penutupan fisik dijalankan secara penuh.

Artinya, terdapat tahapan yang harus segera diselesaikan pengelola apabila ingin status suspend dicabut.

Status Suspend Bisa Dicabut

Kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa status suspend bersifat dinamis.

Apabila pengelola berhasil memenuhi persyaratan dan memperbaiki pelanggaran, status penghentian operasional dapat dicabut.
Dengan kata lain:
Suspend bukan otomatis berarti SPPG berakhir selamanya.

Namun, syaratnya jelas: temuan harus diperbaiki dan standar yang ditetapkan BGN harus dipenuhi.

Sebaliknya, apabila pengelola tetap menjalankan aktivitas produksi MBG ketika status suspend masih berlaku, konsekuensinya dapat menjadi lebih berat.

BGN memperingatkan adanya kemungkinan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku apabila perbaikan tidak dilakukan.
Jangan Produksi Jika Status Masih Suspend
Poin ini menjadi perhatian penting bagi seluruh pengelola dapur.

Ketika sebuah SPPG sudah dinyatakan berhenti beroperasi sementara, maka status tersebut harus dihormati sampai ada keputusan pencabutan atau pemulihan dari BGN.

Jangan sampai terjadi kondisi di mana dapur secara administratif masih berstatus suspend, tetapi secara faktual tetap memproduksi dan mendistribusikan makanan MBG.

Sebab, apabila itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar memperbaiki dokumen atau fasilitas, tetapi dapat berkembang menjadi pelanggaran terhadap instruksi pengawasan BGN.

Dapur MBG Kini Tidak Hanya Dinilai dari Banyaknya Porsi

Kebijakan ini juga memperlihatkan perubahan paradigma dalam pengelolaan program MBG.

Ukuran keberhasilan SPPG bukan hanya berapa banyak makanan yang bisa diproduksi setiap hari.

Ada beberapa unsur yang harus berjalan bersamaan:

Produksi — keamanan pangan — sanitasi — administrasi — keuangan — logistik — dokumentasi — kepatuhan SOP.

Satu saja bermasalah, pengelola dapat menghadapi evaluasi bahkan sanksi.
Hal tersebut sejalan dengan langkah BGN yang sejak awal 2026 telah meningkatkan pengawasan terhadap SPPG di berbagai daerah. Pada Maret lalu, BGN menyatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan layak, aman dan memenuhi standar gizi.

Enam Dapur Tuban Kini Menunggu Hasil Perbaikan

Dengan adanya surat tertanggal 4 Oktober 2026 tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada enam SPPG di Tuban.

Pertanyaannya bukan hanya mengapa keenam dapur tersebut dikenai suspend, tetapi juga:
Seberapa cepat temuan tersebut dapat diselesaikan?
Apakah persoalan administrasi VA dapat segera dibereskan?
Apakah seluruh dokumen standardisasi telah dilengkapi?
Bagaimana dengan SLHS?
Bagaimana kondisi IPAL?
Apakah alur ruang dan alur kerja dapur sudah memenuhi SOP?

Dan yang tidak kalah penting:
Kapan enam SPPG tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan kembali mendapatkan hak operasional?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas pengawasan MBG di tingkat daerah.

BGN Tegaskan Pengawasan Bukan untuk Menghentikan Program

Pemberian sanksi kepada SPPG perlu dibaca dalam konteks pengawasan program, bukan semata-mata sebagai penghentian program MBG secara keseluruhan.

BGN sebelumnya memang telah menerapkan mekanisme sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar. Pada Maret 2026, misalnya, BGN menjelaskan adanya tahapan sanksi mulai dari surat peringatan hingga penghentian operasional apabila pelanggaran tidak diperbaiki.

Karena itu, penghentian sementara enam dapur di Tuban lebih tepat dipahami sebagai tindakan terhadap unit pelayanan tertentu berdasarkan temuan kepatuhan, bukan penghentian Program MBG secara keseluruhan.

Catatan Penting untuk Pengelola SPPG

BGN Bekukan 6 Dapur MBG di Tuban, Ada Masalah Administrasi hingga Standar Dapur enam dapur di Tuban memberikan pesan cukup jelas kepada seluruh pengelola SPPG.

Program MBG merupakan program berskala besar dengan penggunaan anggaran publik dan melibatkan pelayanan makanan kepada masyarakat.
Karena itu, pengelola tidak cukup hanya mengejar target produksi.
Administrasi harus tertib.
Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen harus lengkap.
Sanitasi harus memenuhi standar.
IPAL harus sesuai ketentuan.

Alur dapur harus mengikuti SOP.
Dan seluruh transaksi harus tercatat melalui mekanisme yang ditetapkan.

Ketika salah satu unsur tersebut belum terpenuhi dan masuk kategori pelanggaran yang ditetapkan BGN, konsekuensinya dapat berupa penghentian operasional sementara.

Enam SPPG Tuban dalam Sorotan

No
SPPG
Kecamatan
Status
1
Talangkembar
Montong
Suspend sementara
2
Kedungrojo
Plumpang
Suspend sementara
3
Kesamben
Plumpang
Suspend sementara
4
Nguruan
Soko
Suspend sementara
5
Sumurcinde
Soko
Suspend sementara
6
Sandingrowo
Soko
Suspend sementara

Total: 6 SPPG di Kabupaten Tuban.
Secara regional, keenam dapur tersebut merupakan bagian dari 825 SPPG di Wilayah II yang dikenai pemberhentian operasional sementara berdasarkan surat BGN tertanggal 4 Oktober 2026.

RONGGOLAWE NEWS: Suspend Bukan Akhir, Tetapi Ujian Kepatuhan
Penghentian sementara enam dapur MBG di Tuban kini menjadi ujian bagi para pengelola SPPG untuk membuktikan bahwa seluruh standar yang ditetapkan pemerintah benar-benar dapat dipenuhi.

Jika persoalan dapat diperbaiki, dapur dapat kembali beroperasi sesuai mekanisme pemulihan yang ditetapkan BGN.

Namun apabila kewajiban diabaikan, sanksi lebih berat dapat menanti.

Yang perlu menjadi perhatian utama bukan semata-mata keberlangsungan operasional dapur, tetapi jaminan bahwa setiap makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kebersihan, mutu dan tata kelola yang telah ditentukan.

Sebab pada akhirnya, MBG bukan hanya soal berapa banyak porsi yang keluar dari dapur, tetapi juga bagaimana setiap porsi tersebut diproduksi, dikelola, dipertanggungjawabkan dan sampai dengan aman kepada penerima manfaat.

RONGGOLaWE NEWS — Tajam Mengawal Fakta, Profesional Menyajikan Informasi.

Tags: Ada Masalah Administrasi hingga Standar DapurBGN Bekukan 6 Dapur MBG di Tuban
Previous Post

Ony Pilih Bahas Kemiskinan, Bukan Dapil

Next Post

Solar Bersubsidi Karang Agung Jadi Sorotan: R dan G Disebut Dilepas, Lapak Tak Dipasang Police Line, Kini Muncul Laporan Pencemaran Nama Baik

avatar

Ronggolawe News

Next Post
Solar Bersubsidi Karang Agung Jadi Sorotan: R dan G Disebut Dilepas, Lapak Tak Dipasang Police Line, Kini Muncul Laporan Pencemaran Nama Baik

Solar Bersubsidi Karang Agung Jadi Sorotan: R dan G Disebut Dilepas, Lapak Tak Dipasang Police Line, Kini Muncul Laporan Pencemaran Nama Baik

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

Pos-pos Terbaru

  • Seluruh Fraksi DPRD Mojokerto Setujui Dua Raperda
  • Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa
  • Proyek Drainase Jalan Diponegoro Disorot, Marka Jalan Diduga Rusak
  • SENGKETA TANAH DESA TALUN KEMBALI BERGULIR, DUA ORANG DISEBUT TAK HADIRI PANGGILAN POLRESTA TUBAN
  • Rehabilitasi Balai Desa Watubonang Disorot, Anggaran BKKD Rp150 Juta dan Swadaya Warga Dipertanyakan

Komentar Terbaru

  • Margaret936 pada Proyek Pemeliharaan Jalan di Mojokerto Diduga Gunakan Tanah Brungki, untuk Alas Cor, Kualitas Dipertanyakan

RelatedPosts

SISWI SD DI MOJOKERTO DIDUGA TERTANCAP DURI IKAN MENU MBG, KEPALA SPPG DISEBUT USIR WARTAWAN

Insentif Dapur MBG Diubah: Dari Rp 6 Juta per Hari Menjadi Rp2.000 per Porsi

Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka, Kasus Korupsi MBG Masuk Jalur Koneksitas

Info Penting

Recent Post

Seluruh Fraksi DPRD Mojokerto Setujui Dua Raperda
Iklan/Advetorial

Seluruh Fraksi DPRD Mojokerto Setujui Dua Raperda

20 November 2026
Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa
Iklan/Advetorial

Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa Fraksi DPRD Mojokerto Soroti RAPBD 2027 dan Raperda Desa

16 November 2026
Proyek Drainase Jalan Diponegoro Disorot, Marka Jalan Diduga Rusak
Investigasi

Proyek Drainase Jalan Diponegoro Disorot, Marka Jalan Diduga Rusak

15 November 2026
SENGKETA TANAH DESA TALUN KEMBALI BERGULIR, DUA ORANG DISEBUT TAK HADIRI PANGGILAN POLRESTA TUBAN
Investigasi

SENGKETA TANAH DESA TALUN KEMBALI BERGULIR, DUA ORANG DISEBUT TAK HADIRI PANGGILAN POLRESTA TUBAN

15 November 2026
Rehabilitasi Balai Desa Watubonang Disorot, Anggaran BKKD Rp150 Juta dan Swadaya Warga Dipertanyakan
Investigasi

Rehabilitasi Balai Desa Watubonang Disorot, Anggaran BKKD Rp150 Juta dan Swadaya Warga Dipertanyakan

16 November 2026

Kategori

  • Berita Utama
  • Hewan kesayangan
  • Hukum & Kriminal
  • Iklan/Advetorial
  • Info Kesehatan
  • Investigasi
  • Kebudayaan dan Religi
  • Makan Bergizi Gratis
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Seputar Jatim
  • Seputar Tambang
  • Seputar Tuban
  • Siaran Pers
  • Subsidi
  • TNI & POLRI
  • Tokoh
  • Tragedi nasional
  • Uncategorized

Ronggolawe News by IBII System

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Hukum & Kriminal
  • Info Kesehatan
  • Investigasi
  • Nasional
  • Politik
  • Pendidikan
  • Seputar Jatim
    • Seputar Tuban
  • More
    • Olahraga
    • Tentang Kami

© 2020 ronggolawenews.com design ibi system

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In