OPINI: Ada Apa dengan Dunia Pendidikan di Kabupaten Tuban? Plt Kepala Sekolah Jangan Hanya Menjadi Bos, Lupa Kewajiban Mengajar
TUBAN, RONGGOLAWE NEWS – Dunia pendidikan di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian. Persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah definitif yang selama ini menjadi pembicaraan ternyata menyisakan sejumlah pertanyaan serius.
Bukan hanya tentang lambannya pengisian jabatan kepala sekolah definitif, melainkan juga mengenai bagaimana tanggung jawab seorang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya di lingkungan satuan pendidikan.
Ada fenomena yang patut menjadi bahan evaluasi bersama. Ketika seorang guru mendapatkan tugas tambahan sebagai Plt. Kepala Sekolah, apakah kemudian dirinya merasa sudah sepenuhnya menjadi seorang pimpinan sehingga melupakan tugas utama sebagai pendidik?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan.
Sebab, pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, tanda tangan dokumen, rapat, laporan, maupun kegiatan manajerial. Ada hak peserta didik yang harus tetap dipenuhi, yakni mendapatkan pelayanan pembelajaran secara maksimal.
PLT KEPALA SEKOLAH BUKAN BERARTI BEBAS DARI TUGAS GURU
Dalam tata kelola pendidikan, jabatan Plt. Kepala Sekolah merupakan penugasan sementara untuk memastikan roda organisasi sekolah tetap berjalan ketika jabatan kepala sekolah definitif mengalami kekosongan.
Namun, penugasan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai perubahan status yang membuat seseorang melupakan tanggung jawab profesionalnya sebagai guru.
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru telah mengatur pelaksanaan beban kerja guru, termasuk tugas tambahan dan pemenuhan pembelajaran.
Bahkan, ketentuan mengenai beban kerja kepala sekolah juga memberikan ruang pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat guru yang berhalangan sementara atau belum tersedia guru yang mengampu kelas maupun mata pelajaran tertentu.
Artinya, kepentingan pembelajaran peserta didik harus tetap menjadi perhatian utama.
Fenomena yang menjadi sorotan masyarakat adalah adanya dugaan sejumlah Plt. Kepala Sekolah di lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang kurang optimal menjalankan fungsi pendidiknya ketika terjadi kekosongan jam pelajaran.
Ketika guru kelas atau guru mata pelajaran berhalangan hadir karena izin maupun alasan lainnya, seharusnya sekolah memiliki mekanisme agar peserta didik tidak kehilangan hak mendapatkan pembelajaran.
Jika Plt. Kepala Sekolah memiliki kompetensi dan kesesuaian untuk membantu mengisi kekosongan tersebut, mengapa kesempatan itu tidak dimanfaatkan?
Jangan sampai muncul kesan bahwa setelah mendapatkan tugas sebagai Plt. Kepala Sekolah, seseorang merasa kedudukannya sudah lebih tinggi sehingga enggan berhadapan langsung dengan peserta didik di ruang kelas.
Perlu dipahami, menjadi kepala sekolah bukan berarti menjadi bos yang hanya memberikan perintah. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.
JANGAN SAMPAI KELAS KOSONG MENJADI HAL BIASA
Persoalan kelas kosong bukan perkara sepele.
Bayangkan ketika seorang siswa datang pagi-pagi ke sekolah dengan harapan mendapatkan ilmu, tetapi ternyata guru yang seharusnya mengajar tidak hadir dan tidak ada pengganti yang memberikan pembelajaran.
Siapa yang dirugikan?
Tentu saja peserta didik.
Mereka datang ke sekolah bukan untuk menghabiskan waktu tanpa kegiatan pembelajaran. Mereka datang karena memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Jika kondisi tersebut terjadi berulang kali tanpa solusi, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kedisiplinan guru, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan dan manajemen sekolah dijalankan.
Apakah sudah ada pembagian tugas yang jelas ketika guru berhalangan hadir? Apakah kepala sekolah sudah memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran? Dan apakah pengawas sekolah telah melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
TPG DAN SERTIFIKASI GURU, JANGAN HANYA MENJADI PERSOALAN ADMINISTRASI
Hal lain yang juga menarik untuk dicermati adalah persoalan pemenuhan beban kerja guru dan kaitannya dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Selama ini, pemenuhan beban kerja dan persyaratan administrasi menjadi bagian penting dalam proses verifikasi hak tunjangan profesi.
Namun, masyarakat juga membutuhkan transparansi mengenai bagaimana aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
Jangan sampai aturan hanya terlihat tegas di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak mencerminkan pengawasan yang sesungguhnya.
Apabila terdapat guru atau Plt. Kepala Sekolah yang tidak memenuhi ketentuan beban kerja, harus ada mekanisme evaluasi dan tindak lanjut sesuai regulasi.
Sebaliknya, pencairan TPG juga tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pendidik.
Sebab, ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar terpenuhinya persyaratan administrasi, yakni bagaimana guru benar-benar hadir, mendidik, membimbing, dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa yang terpenting administrasi beres, data valid, dan tunjangan cair, sementara persoalan pembelajaran di ruang kelas justru terabaikan.
REGULASI SUDAH MEMBERIKAN RUANG, TINGGAL BAGAIMANA PELAKSANAANNYA
Pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 telah memberikan pengaturan mengenai pemenuhan beban kerja guru dan berbagai tugas tambahan.
Bahkan, terdapat mekanisme ekuivalensi tugas tambahan, termasuk tugas sebagai wali kelas yang dapat diperhitungkan sebesar dua jam tatap muka per minggu dengan persyaratan tertentu.
Petunjuk teknis melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 221/P/2025 juga mengatur lebih lanjut mengenai pemenuhan beban kerja guru.
Dengan demikian, persoalan pembagian waktu antara tugas administrasi, manajerial, dan tanggung jawab pembelajaran semestinya dapat dikelola secara terencana.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa ekuivalensi tugas tambahan bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan pembelajaran peserta didik ketika terjadi kekosongan guru.
Yang dibutuhkan adalah manajemen sekolah yang bertanggung jawab, pembagian tugas yang jelas, serta keberpihakan kepada kepentingan siswa.
DINAS PENDIDIKAN TUBAN HARUS TURUN TANGAN, JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan dan pernah merasakan proses pendidikan pada era 1990-an, kami melihat bahwa persoalan ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Pendidikan zaman dahulu mungkin memiliki banyak keterbatasan fasilitas, tetapi kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tugas seorang guru merupakan nilai yang harus tetap dipertahankan.
Sekarang zaman sudah berubah. Teknologi semakin maju, fasilitas pendidikan semakin berkembang, dan berbagai regulasi telah diterbitkan.
Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah anak-anak sudah mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya?
Kami mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban agar tidak hanya melakukan pengawasan berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah.
Beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan evaluasi antara lain:
Melakukan pemeriksaan terhadap sekolah yang mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah definitif.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Plt. Kepala Sekolah, baik dari sisi manajerial maupun tanggung jawab pembelajaran.
Memastikan adanya mekanisme pengganti ketika guru kelas atau guru mata pelajaran berhalangan hadir.
Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan beban kerja guru sesuai ketentuan yang berlaku.
Mempercepat proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif sesuai mekanisme dan persyaratan peraturan perundang-undangan.
Memberikan pembinaan dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kelalaian tugas berdasarkan hasil pemeriksaan.
Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika ada persoalan atau laporan masyarakat. Pengawasan harus menjadi bagian dari tanggung jawab rutin untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
JANGAN KORBANKAN HAK SISWA DEMI KEPENTINGAN JABATAN
Pada akhirnya, jabatan kepala sekolah merupakan amanah, bukan fasilitas untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.
Seorang Plt. Kepala Sekolah seharusnya mampu menunjukkan keteladanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang lebih besar karena sedang dipercaya menjalankan roda kepemimpinan lembaga pendidikan.
Jangan sampai jabatan sementara justru membuat seseorang lupa terhadap tugas pokoknya sebagai seorang pendidik.
Kami tidak sedang menyamaratakan seluruh Plt. Kepala Sekolah di Kabupaten Tuban. Banyak pendidik yang tetap bekerja keras, menjalankan tugas manajerial sekaligus memperhatikan kebutuhan pembelajaran peserta didik.
Namun, apabila benar terdapat praktik di lapangan yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap kelas kosong tanpa solusi, maka hal tersebut patut dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar persoalan jabatan, tunjangan, maupun administrasi kepegawaian.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi penerus bangsa.
Pendidikan bukan tempat untuk mengejar jabatan semata. Pendidikan adalah tempat mengabdi, mendidik, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jangan sampai anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena orang-orang yang diberi amanah memimpin lembaga pendidikan lupa bahwa tugas utama sekolah adalah mendidik.
Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban perlu menjawab keresahan masyarakat ini melalui pengawasan nyata, evaluasi terbuka, dan pembenahan tata kelola pendidikan.
Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan sekolah yang memiliki kepala sekolah, tetapi juga membutuhkan pemimpin pendidikan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap masa depan anak didiknya.
Penulis: D. Agung Nugroho (Cahndeso)
Penulis Pemula dan Pemerhati Pendidikan
OPINI – MEDIA RONGGOLAWE NEWS
Catatan redaksi: Dasar regulasi yang digunakan adalah Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025. Keduanya dapat diperiksa melalui sumber resmi berikut:
JDIH BPK – Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025
Petunjuk Teknis Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025
Saya sengaja tidak mencantumkan nomor telepon pribadi penulis dalam naskah opini yang dipublikasikan. Selain itu, klaim mengenai TPG otomatis tidak cair dan batas enam bulan masa Plt. perlu diverifikasi tersendiri sebelum dijadikan pernyataan hukum yang pasti.























