Jakarta, Ronggolawe News — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memaparkan secara rinci komposisi penggunaan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dari total alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun, sekitar 93 persen langsung dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam pelaksanaan MBG.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk upaya memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Mayoritas anggaran kami disalurkan langsung ke program, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh penerima manfaat,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Fokus pada Bahan Baku dan Ekonomi Lokal
Dari total anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp249 triliun, BGN merinci bahwa 70 persen di antaranya digunakan untuk pembelian bahan baku pangan.
Alokasi ini dinilai strategis karena melibatkan rantai ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan skema tersebut, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi berbasis kerakyatan. Permintaan bahan baku dalam skala besar disebut mampu menciptakan kepastian pasar bagi produsen lokal.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, distribusi logistik, hingga transportasi. Komponen ini menjadi tulang punggung kelancaran distribusi makanan ke berbagai wilayah.
Peran Besar Relawan SPPG
BGN juga menyoroti peran strategis relawan dalam menjalankan program di lapangan. Hingga saat ini, jumlah tenaga relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menembus lebih dari 1,2 juta orang di seluruh Indonesia.
Para relawan tersebut mendapatkan insentif berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung pada beban kerja dan wilayah operasional.
BGN menilai, keberadaan relawan menjadi elemen penting dalam memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kesejahteraan relawan juga menjadi perhatian kami, karena mereka adalah ujung tombak program,” tambah Dadan.
Klarifikasi Isu Anggaran Rp335 Triliun
Di tengah beredarnya informasi yang simpang siur, BGN juga meluruskan isu terkait besaran anggaran MBG. Dadan menegaskan bahwa anggaran resmi yang tercantum dalam APBN adalah Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang sempat beredar di publik.
Ia menjelaskan, angka Rp335 triliun berasal dari komponen Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang merupakan kebijakan presiden, bukan anggaran operasional langsung MBG.
“Anggaran kami jelas berbasis APBN sebesar Rp268 triliun. Informasi di luar itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegasnya.
Antara Transparansi dan Pengawasan
Meski BGN mengklaim pengelolaan anggaran telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, besarnya nilai anggaran tetap menuntut pengawasan ketat dari berbagai pihak.
Program dengan skala nasional seperti MBG dinilai sangat rentan terhadap potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara konsisten.
Ronggolawe News mencatat, keterbukaan data anggaran menjadi langkah awal yang penting. Namun, transparansi harus diikuti dengan kontrol lapangan yang kuat, evaluasi berkala, serta keterlibatan publik untuk memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan.
Dengan komposisi anggaran yang besar dan dampak yang luas, MBG kini tidak hanya menjadi program gizi, tetapi juga instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional.
Pertanyaannya, apakah transparansi yang disampaikan sudah sejalan dengan realitas di lapangan? Di titik inilah pengawasan publik menjadi kunci.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan.
