Tuban , Ronggolawe News – Di saat pemerintah pusat sedang mengetatkan anggaran secara besar-besaran, Pemerintah Kabupaten Tuban justru menyiapkan proyek ruang terbuka hijau (RTH) dengan nilai yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Tak tanggung-tanggung, dua proyek RTH di Kecamatan Bangilan dan Palang dianggarkan mencapai Rp 58,6 miliar. Masing-masing lokasi disebut menelan anggaran sekitar Rp 29,3 miliar.
Nilai fantastis itu langsung memantik kritik. Apalagi sebelumnya Pemkab Tuban juga ramai disorot karena rencana pembangunan mega proyek Museum Art Space senilai hampir Rp 40 miliar.
Di tengah kondisi efisiensi nasional demi menopang program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, proyek taman miliaran rupiah dinilai kurang memiliki sense of crisis.
Sorotan keras datang dari anggota DPRD Tuban, Siswanto. Ia menilai pembangunan dua RTH tersebut bukan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
Menurutnya, kondisi jalan rusak di berbagai wilayah justru lebih layak diprioritaskan dibanding proyek taman dengan anggaran jumbo.
“Masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang lebih penting,” kritiknya.
Pernyataan itu seolah mewakili suara publik bawah yang mulai mempertanyakan arah prioritas pembangunan daerah.
Sebab di lapangan, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur dasar, akses ekonomi, hingga fasilitas pelayanan publik yang belum merata.
Ironisnya, hingga kini konsep detail pembangunan RTH tersebut belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, Kepala DPUPR PRKP Tuban Agung Supriyadi terkesan sangat sulit dikonfirmasi hingga saat ini belum memberikan respons terkait realisasi maupun desain proyek tersebut.
Minimnya keterbukaan ini justru memperbesar tanda tanya publik.
Apakah proyek ini benar-benar kebutuhan masyarakat? Ataukah sekadar proyek prestise yang dipoles dengan istilah ruang hijau?
Sejumlah warga pun mulai bersuara. Ada yang berharap RTH tidak hanya menjadi tempat nongkrong dan swafoto, tetapi juga mampu menghidupkan ekonomi rakyat kecil melalui keterlibatan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM.
Namun, kekhawatiran lain juga muncul: jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar itu hanya berakhir menjadi taman mahal yang sepi manfaat.
Ronggolawe News mencatat, publik saat ini tidak anti pembangunan. Yang dipersoalkan adalah skala prioritas.
Ketika jalan rusak masih dikeluhkan, ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih, dan efisiensi anggaran terus digaungkan pusat, proyek taman miliaran rupiah tentu sulit lepas dari sorotan.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar mempercantik kota—tetapi menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
