TUBAN, Ronggolawe News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul desakan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tuban dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ulang secara menyeluruh dan transparan. Pengawasan dinilai tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi harus menyentuh kondisi riil di lapangan dengan melibatkan media lokal yang memahami dinamika daerah.
Desakan ini menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya di Tuban memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan SPPG milik Polri yang disebut paling bersih dan tertib dalam menjalankan program MBG.
Pernyataan Presiden tersebut justru memantik pertanyaan publik: jika ada dapur yang dinilai paling bersih dan tertib, bagaimana dengan dapur-dapur lainnya?
Di tengah pujian terhadap SPPG Polri, sejumlah persoalan justru terus bermunculan di berbagai daerah, mulai dari dugaan pelanggaran kapasitas produksi, lemahnya pengawasan sanitasi, jam kerja relawan yang melebihi batas kewajaran, hingga dugaan penurunan kualitas makanan.
Karena itu, banyak pihak menilai evaluasi total terhadap seluruh dapur MBG di Tuban menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi.
Pengawasan Tak Bisa Hanya di Atas Kertas
Program MBG merupakan proyek strategis nasional dengan anggaran sangat besar dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Namun di lapangan, implementasinya dinilai masih menyimpan banyak celah.
Beberapa temuan yang menjadi perhatian publik antara lain:
Dugaan dapur memproduksi makanan melebihi kapasitas standar harian
Potensi ketidaksesuaian kualitas menu dengan anggaran yang ditetapkan
Beban kerja relawan yang dinilai tidak manusiawi
Dugaan lemahnya kontrol sanitasi dan keamanan pangan
Rekrutmen tenaga kerja yang disebut tidak transparan
Ketimpangan kualitas antar-SPPG
Situasi ini membuat publik mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan internal yang selama ini dijalankan.
“Kalau Presiden saja menegaskan ada SPPG paling bersih dan tertib, berarti secara tidak langsung ada pengakuan bahwa kualitas pengelolaan tiap dapur memang berbeda-beda. Maka semua harus diperiksa ulang secara objektif,” ujar salah satu pemerhati program sosial di Tuban.
Media Lokal Dinilai Harus Dilibatkan
Desakan sidak ulang juga dibarengi tuntutan agar awak media lokal yang berkompeten dilibatkan dalam pengawasan dan pembaruan informasi terkait kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).
Alasannya sederhana: media lokal dianggap lebih memahami kondisi lapangan dan memiliki akses langsung terhadap suara masyarakat maupun relawan yang selama ini bekerja di dapur MBG.
Selama ini, banyak persoalan di tingkat bawah justru muncul pertama kali melalui laporan warga dan media daerah, bukan dari mekanisme pengawasan resmi.
Keterlibatan media juga dinilai penting untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran negara dalam program MBG.
“Pengawasan publik itu penting. Jangan sampai program sebesar ini hanya terlihat bagus di panggung seremoni, tetapi menyimpan masalah di dapur operasional,” ungkap sumber lain.
Pujian Presiden Jadi Tantangan Besar
Dalam kunjungannya di Tuban, Presiden Prabowo Subianto menyebut pengelolaan SPPG Polri sebagai yang paling tertib dan bersih. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian ratusan dapur MBG Polri yang berada di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari.
Presiden bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak mudah memberikan pujian jika tidak melihat langsung kualitas kerja di lapangan.
Namun di sisi lain, pujian tersebut kini menjadi tantangan besar bagi pengelola SPPG lain di daerah, termasuk di Tuban. Sebab masyarakat kini mulai membandingkan standar operasional antar dapur MBG.
Publik menilai, jika ada dapur yang mampu berjalan bersih dan tertib, maka seluruh SPPG seharusnya bisa memenuhi standar yang sama.
Relawan dan Kualitas Pangan Jadi Sorotan
Selain persoalan tata kelola, kondisi relawan MBG juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan menyebut masih ada relawan yang bekerja dengan jam panjang, tekanan kerja tinggi, dan sistem operasional yang dinilai belum profesional.
Dalam program yang menyangkut keamanan pangan, kondisi tenaga kerja menjadi faktor penting. Relawan yang kelelahan berisiko memicu kesalahan produksi hingga berdampak pada kualitas makanan.
Belum lagi persoalan sanitasi, Ada tidaknya Ahli Gizi, higienitas dapur, hingga pengawasan distribusi yang harus dilakukan secara ketat.
Apalagi BGN sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa pelanggaran terkait keamanan pangan, manipulasi data penerima manfaat, dan pengurangan kualitas makanan , serta pengolahan dan pengemasan yang harus sesuai waktu distribusi dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari penghentian operasional hingga proses hukum.
MBG Jangan Sampai Kehilangan Kepercayaan Publik
Program MBG sejatinya membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas gizi nasional dan masa depan generasi muda Indonesia. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari kualitas tata kelola, transparansi, dan integritas pelaksanaannya.
Jika pengawasan lemah dan dugaan penyimpangan terus bermunculan, maka kepercayaan publik terhadap program ini perlahan dapat terkikis.
Karena itu, sidak ulang terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Tuban dinilai bukan sekadar langkah pengawasan biasa, tetapi bagian penting untuk menyelamatkan marwah program MBG itu sendiri.
Kini publik menunggu, apakah evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan terbuka, atau justru berhenti pada pujian dan laporan administratif semata.
•Redaksi Media Ronggolawe News : “Pers bukan musuh negara, tetapi penjaga agar kekuasaan tetap berjalan di jalur kepentingan rakyat.”
