MOJOKERTO | RONGGOLAWE NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (19/11/2026).
Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Graha Whicesa, Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A.A. Basuni Nomor 35, Kecamatan Sooko.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para direktur BUMD.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan pendapat akhirnya dan menyatakan persetujuan terhadap kedua Raperda. Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ke depan.
Selain penyampaian pendapat akhir fraksi, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Mojokerto, penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap kedua Raperda tersebut.
Bupati Apresiasi Kesepahaman Eksekutif dan Legislatif
Usai mendengarkan persetujuan seluruh fraksi, Bupati Mojokerto menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mengikuti proses pembahasan kedua Raperda.
Menurutnya, persetujuan bersama tersebut mencerminkan adanya kesepahaman dan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.
Bupati menegaskan bahwa persetujuan terhadap Raperda Penyertaan Modal Daerah pada BUMD memiliki arti penting. Pasalnya, BUMD merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, kebijakan penyertaan modal daerah perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata, mendukung pengembangan usaha, serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.
Pengelolaan BUMD juga diharapkan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga setiap modal yang bersumber dari keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
APBD 2027 Harus Efektif dan Tepat Sasaran
Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati menjelaskan bahwa penyusunannya dilakukan di tengah berbagai dinamika, mulai dari kondisi perekonomian, kemampuan fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, hingga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun dan mengelola anggaran secara cermat.
Setiap program dan kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas, memperhatikan skala prioritas, serta memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Bupati menekankan bahwa pelaksanaan APBD 2027 harus berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
Menurutnya, persetujuan bersama terhadap APBD 2027 bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran 2027 bukanlah akhir dari proses, namun awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yakni memastikan seluruh program dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” demikian penegasan Bupati dalam penyampaiannya.
Dengan demikian, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan anggaran ke dalam program kerja yang terukur.
Pelaksanaan kegiatan juga harus dikawal agar tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Dua Raperda Masuk Tahapan Evaluasi
Pada bagian akhir penyampaiannya, Bupati Mojokerto menjelaskan bahwa setelah mendapatkan persetujuan bersama, dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan APBD telah sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Setelah seluruh agenda rapat paripurna selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap kedua Raperda.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, sekaligus menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut, masyarakat kini menantikan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat, baik melalui penguatan peran BUMD maupun program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2027.
(Heni/ADV)























