Tuban, RonggolaweNews
Rombongan DPRD Kabupaten Ciamis berjumlah 35 orang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana , melakukan kunjungan Studi Banding ke Kabupaten Tuban Terkait pengelolaan retribusi parkir berlangganan , rombongan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein M.Si bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban , Kepala Dinas Perhubungan , sejumlah pimpinan OPD , perwakilan Polres , dan UPT Dispenda Jatim kantor Cabang Tuban. di Ruang Rapat Dandang Wacana, Kamis 23/01/2020.
Ketua DPRD kabupaten Ciamis, Nanang Permana menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemkab Tuban. Ini menjadi kesempatan bagi DPRD kabupaten Ciamis untuk menambah pengetahuan terkait pengelolaan retribusi parkir untuk diterapkan di wilayahnya.
“Semoga jalinan kerjasama dan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik serta mendapat wawasan ilmu dan pengetahuan, Jajaran DPRD Ciamis ingin melihat peranan Pemkab Tuban terhadap parkir berlangganan yang ada di daerah ini.” ujar Ketua DPRD Ciamis.
Sementara Wakil Bupati kabupatan Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein menyampaikan terima kasih sekaligus rasa bangga karena telah memilih Tuban menjadi tempat study banding. Pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban tertuang dalam Perda Kabupaten Tuban no 2 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Ditetapkan Perda tersebut menjadi wujud sinergitas antara Pemkab Tuban bersama DPRD kabupaten Tuban serta Polres Tuban. “Memerlukan waktu yang lama sebelum Perda tersebut dapat disahkan, yang mana pembahasan telah dimulai dari tahun 2002, pada awal penerapan di tahun 2017, dari sektor retribusi parkir menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar 4 milyar. Jumlah tersebut mengalami terus peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai 8,3 milyar. ” ungkap Wabup.
Penerapan parkir berlangganan untuk memberikan pelayanan parkir sebaik-baiknya. Dulu sebelum ditetapkan, jasa parkir dalam prakteknya sering terjadi pungli yang dilakukan preman. Setelah ditetapkan maka Pemkab Tuban berhak melakukan pengawasan dan penertiban. “Jika ada yg melanggar akan dikenakan hukuman dan diberhentikan,” tegasnya.
Pemkab Tuban juga terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan menjalin kerjasama dengan pemilik toko/pelaku usaha. Pelaku usaha juga diminta berkoordinasi terkait pengelolaan juru parkir mandiri. “Jika ditemukan preman jalanan yang tetap melanggar maka akan dikenakan pidana. Ini semata-mata untuk memberikan efek jera dan penertiban,” imbuhnya.
Selanjutnya, dilakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik atau lokasi parkir. (@nt).
