Malang, Ronggolawe News — Kinerja Unit Paminal Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Batu menuai sorotan tajam dari publik. Hal ini terkait lambannya penanganan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polsek Kasembon.
Laporan pengaduan dari masyarakat telah dilayangkan sejak 6 Mei 2025, namun hingga awal Juli, belum ada tanda-tanda hasil konkret dari proses penyelidikan internal yang dilakukan. Padahal, kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara narkoba oleh anggota Polsek Kasembon yang diduga tidak sesuai prosedur.
Bahkan, Surat Perintah Pemeriksaan dari Kapolres Batu telah diterbitkan sejak 20 Mei 2025, namun tidak terlihat perkembangan signifikan. Keterlambatan ini semakin diperjelas dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) ke-2 pada 26 Juni 2025, atau lebih dari 1,5 bulan sejak laporan pertama diterima.
Surat tersebut hanya mencantumkan bahwa Paminal baru melakukan permintaan keterangan terhadap korban dan saksi-saksi, tanpa informasi mengenai klarifikasi terhadap pihak terlapor maupun proses etik atau pidana lanjutan.
Pelapor Kecewa, Desak Transparansi
Pelapor, Dwijo Kretarto, S.E., M.M., menyampaikan kekecewaannya kepada media.
“Kami berharap ada transparansi dan keseriusan dari institusi Polri dalam menindak tegas pelanggaran oleh oknum. Jangan sampai kepercayaan publik terkikis hanya karena lambannya proses internal,” tegas Dwijo.
Dwijo menilai bahwa proses hukum internal ini seharusnya mengedepankan asas kepastian hukum dan akuntabilitas, sebagaimana semangat Reformasi Birokrasi Polri melalui program Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Kuasa Hukum: Dugaan Pelanggaran Etik dan Pasal 421 KUHP
Pihak kuasa hukum pelapor, Agus Sholahuddin, S.H., yang juga menjabat Penasehat Hukum PT. Sang Putra Ronggolawe News, turut menyuarakan sikap tegas terhadap lambannya respons Paminal Polres Batu.
“Kami sangat menyayangkan sikap lamban dari pihak Paminal. Korban sudah sangat kooperatif sejak awal dan telah memenuhi seluruh panggilan klarifikasi. Tapi hingga hari ini belum ada kepastian terhadap dugaan pelanggaran oleh terlapor,” ujar Agus.
Agus menilai bahwa keterlambatan ini justru memperkuat dugaan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 421 KUHP, yaitu:
“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan menyalahgunakan jabatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
Selain itu, jika terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara narkotika, maka dapat pula dikenakan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, mengenai penyalahgunaan wewenang dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas.
“Kami mendesak Kapolres Batu memastikan pemeriksaan ini berjalan objektif dan tidak diskriminatif. Jika tidak ada perkembangan berarti, kami akan mempertimbangkan untuk mengadukan hal ini ke Polda Jatim atau bahkan ke Kompolnas,” tegasnya.
Agus mengingatkan bahwa lambannya proses ini juga bisa menimbulkan kesan adanya upaya perlindungan terhadap oknum tertentu, yang dapat merusak citra institusi secara keseluruhan.
Polres Batu Belum Beri Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Unit Paminal Sipropam Polres Batu belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan keterlambatan proses pemeriksaan. Namun, dalam SP3D disebutkan bahwa pelapor dapat menghubungi Kanit Paminal, Aipda Abdi Syukur, melalui kontak resmi untuk mendapatkan perkembangan informasi lebih lanjut.
Kini, masyarakat menanti langkah tegas dan nyata dari Polres Batu dalam menjunjung tinggi prinsip Presisi, serta membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, sebagaimana harapan publik terhadap wajah Polri yang modern dan berintegritas.
Tuntutan Publik: Jangan Ada Impunitas di Tubuh Polri
Kasus ini menjadi cermin dari keresahan masyarakat terhadap praktik impunitas di tubuh aparat penegak hukum. Bila proses internal dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, hal itu bukan saja menggerus kepercayaan publik, tetapi juga mencederai semangat reformasi di institusi Polri.
Aktivis hukum dan pengamat kepolisian Dewi Pratiwi, M.H. dari Lembaga Advokasi Hukum Rakyat Nusantara (LAHRAN) menilai bahwa keterlambatan ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera disikapi.
“Polri harus segera bersikap. Bila pelanggaran etik atau bahkan pidana terbukti dilakukan oleh aparat, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. Keterlambatan bisa ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran atau perlindungan,” ujar Dewi saat dimintai tanggapan oleh Ronggolawe News.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah dibungkam. Dengan keterbukaan informasi, segala bentuk proses hukum yang tidak transparan akan menjadi konsumsi publik yang luas.
“Asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum tidak boleh dikalahkan oleh solidaritas sesama aparat. Jika ada pelanggaran, maka harus ditindak sebagaimana mestinya, baik secara etik maupun pidana,” tegasnya.
Kesimpulan dan Harapan
Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polsek Kasembon kini menjadi ujian integritas bagi Polres Batu. Penundaan yang terjadi hampir dua bulan lebih tanpa progres yang berarti memperkuat kesan bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan efektif.
Laporan masyarakat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk partisipasi publik dalam mengawal penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap laporan harus ditanggapi dengan serius, cepat, dan terbuka, demi menjaga kredibilitas Polri sebagai penjaga keadilan dan pelindung rakyat.
Apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari pihak Polres Batu, maka publik bersama kuasa hukum pelapor menyatakan siap mengambil langkah lanjutan dengan mengadukan perkara ini ke Polda Jawa Timur, Kompolnas, bahkan Komnas HAM jika dirasa terdapat pelanggaran hak-hak warga sipil dalam proses penanganan perkara ini.
🖋️ Laporan: Tim Investigasi Ronggolawe News
📍 Editor: Anto Sutanto
📸 Dokumentasi: Arsip Ronggolawe News
📅 Terbit: Rabu Kliwon, 3 Juli 2025
