Tuban, Ronggolawe News — Sengketa mengenai status sebidang tanah di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mempersoalkan rencana penggunaan lahan sebagai akses jalan menuju area pertanian, keluarga Sutikno kini mengambil langkah administratif dengan mendatangi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tuban.
Persoalan tersebut semakin memanas setelah keluarga Sutikno mengaku telah membawa dokumen dari BPN, melakukan pengisian dokumen serta memasang patok batas di lokasi tanah yang menjadi objek perselisihan. Selanjutnya, pihak keluarga mendatangi Pemerintah Desa Talun untuk meminta tanda tangan dan stempel desa.
Namun, permintaan tersebut disebut ditolak oleh Kepala Desa Talun, Abdul Basif.
Baca juga : https://ronggolawenews.com/sengketa-tanah-di-desa-talun-memanas-keluarga-sutikno-minta-bukti-kepemilikan-dari-pemerintah-desa/
Perkembangan ini membuat persoalan yang semula berkutat pada perbedaan klaim mengenai status tanah dan rencana pembangunan jalan lingkungan, kini mulai mengarah pada upaya penyelesaian melalui jalur administratif dan, menurut pihak keluarga, kemungkinan pengaduan kepada aparat penegak hukum.
Berawal dari Rencana Jalan Akses Pertanian
Perselisihan bermula ketika seorang warga bernama Wahid mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Talun agar sebidang tanah di sekitar permukiman digunakan sebagai akses jalan menuju lahan pertanian.
Permohonan tersebut, menurut keterangan keluarga Sutikno, kemudian mendapat persetujuan Pemerintah Desa Talun.
Keluarga Sutikno menyatakan keberatan karena mereka mengklaim tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan keluarganya secara turun-temurun.
H. Rawi, salah satu keluarga Sutikno, sebelumnya menerangkan bahwa lokasi tersebut pada awalnya merupakan parit atau saluran air di sekitar jalan. Sekitar tahun 1982, menurut keterangannya, tanah tersebut mulai diusahakan dan dimanfaatkan hingga kemudian menjadi bagian dari akses yang digunakan keluarga maupun warga sekitar.
Namun demikian, klaim penguasaan fisik selama puluhan tahun maupun pencatatan administrasi desa sama-sama belum dapat dijadikan kesimpulan final mengenai siapa pemegang hak atas tanah tersebut tanpa pemeriksaan bukti secara menyeluruh.
Keluarga Sutikno Pilih Menelusuri ke BPN
Tidak ingin persoalan berhenti pada perdebatan di tingkat desa, pihak keluarga kemudian mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban untuk memperoleh kejelasan mengenai data pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan dengan membawa dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah proses tersebut, pihak keluarga melakukan pemasangan patok batas tanah.
Bagi keluarga Sutikno, langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan persoalan batas dan status tanah dapat ditelusuri melalui jalur administrasi pertanahan, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Setelah memperoleh dokumen dari BPN dan melakukan pemasangan patok, pihak keluarga kemudian mendatangi Pemerintah Desa Talun untuk meminta tanda tangan serta stempel sebagai bagian dari proses administrasi yang mereka jalankan.
Namun, menurut keterangan pihak keluarga, permintaan tersebut tidak mendapatkan tanda tangan maupun stempel dari kepala desa.
Kades: Datang Senin, Minta Data Jalan Lingkungan
Sebelumnya, pada Sabtu, 5 September 2026, Kepala Desa Talun disebut meminta pihak keluarga datang ke kantor desa pada hari Senin.
Menurut keterangan pihak keluarga, kepala desa menyampaikan:
“Besok hari Senin saja datang ke kantor desa untuk mendapatkan data bahwa tanah itu adalah jalan lingkungan.”
Baca juga :
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang dipertanyakan pihak keluarga.
Mereka menilai apabila Pemerintah Desa menyatakan lokasi tersebut merupakan jalan lingkungan, maka seharusnya tersedia dokumen administrasi yang dapat menjelaskan dasar penetapan atau pencatatan status jalan tersebut.
Bagi pihak keluarga, dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah status jalan lingkungan memang telah ditetapkan secara administratif sebelumnya, atau baru menjadi rencana penggunaan setelah munculnya permohonan dari warga.
Senin Datang ke Kantor Desa, Kades Tidak Ada
Sesuai arahan tersebut, pada Senin, 7 September 2026, pihak keluarga datang ke Kantor Desa Talun untuk meminta data sebagaimana yang sebelumnya disampaikan.
Namun, menurut keterangan pihak keluarga, Kepala Desa Abdul Basif tidak berada di kantor desa ketika mereka datang.
Pihak keluarga kemudian berupaya menemui kepala desa di kediamannya.
Alih-alih memperoleh dokumen yang mereka harapkan, pihak keluarga mengaku kembali diarahkan untuk meminta data kepada BPN.
Situasi tersebut membuat keluarga Sutikno merasa kebingungan karena sebelumnya mereka telah diarahkan datang ke kantor desa untuk mendapatkan data mengenai status tanah sebagai jalan lingkungan.
Kini, mereka kembali diminta mencari data pertanahan kepada Kantor Pertanahan.
Keluarga Merasa Dipermainkan
Perbedaan arahan tersebut membuat pihak keluarga mengaku merasa dipermainkan.
Mereka mempertanyakan lembaga mana yang sebenarnya memiliki dokumen mengenai dasar penetapan lokasi tersebut sebagai jalan lingkungan.
Jika Pemerintah Desa memiliki dokumen yang menunjukkan status tanah sebagai jalan lingkungan, keluarga meminta agar dokumen tersebut dibuka secara transparan.
Sebaliknya, jika status tanah masih harus diverifikasi melalui BPN, pihak keluarga mempertanyakan dasar Pemerintah Desa dalam mengambil langkah penggunaan tanah tersebut sebagai jalan.
Persoalan inilah yang kini menjadi titik krusial dalam sengketa.
Apakah tanah tersebut memang telah berstatus jalan lingkungan berdasarkan dokumen resmi, atau baru direncanakan untuk digunakan sebagai jalan?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen, bukan sekadar pernyataan lisan.
Letter C Kembali Dipersoalkan
Sebelumnya, pihak keluarga juga mempersoalkan penggunaan buku Letter C sebagai salah satu dasar administrasi tanah.
Letter C merupakan catatan administrasi pertanahan desa yang secara historis berkaitan dengan pencatatan tanah dan perpajakan. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu petunjuk dalam menelusuri riwayat tanah, tetapi tidak dapat begitu saja disamakan dengan sertifikat hak atas tanah.
Karena itu, apabila Pemerintah Desa Talun menyatakan tanah tersebut merupakan tanah desa atau jalan lingkungan, perlu diperjelas dokumen apa saja yang menjadi dasar pernyataan tersebut.
Di antaranya dapat berupa riwayat asal-usul tanah, dokumen perolehan, berita acara penyerahan, pencatatan aset desa, peta bidang, data pengukuran, maupun dokumen pertanahan lainnya.
Kejelasan dokumen menjadi penting karena sengketa tanah tidak cukup diselesaikan hanya dengan menunjuk satu dokumen administrasi.
Patok Batas Bukan Penentu Kepemilikan
Pemasangan patok yang dilakukan pihak keluarga setelah mendatangi BPN juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Patok batas pada dasarnya berkaitan dengan penunjukan batas fisik suatu bidang tanah. Keberadaan patok tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa kepemilikan.
Baca juga : https://ronggolawenews.com/distribusi-pupuk-subsidi-di-desa-talun-dipertanyakan-petani-mengaku-tak-terima-sesuai-rdkk/
Demikian pula, keberadaan catatan administrasi desa tidak otomatis menyelesaikan sengketa hak apabila terdapat pihak lain yang mengajukan klaim dengan bukti berbeda.
Karena itu, pengukuran dan penetapan batas idealnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan serta berdasarkan data pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Desa Diminta Terbuka
Pihak keluarga Sutikno melalui kuasa pendampingnya, Anto Sutanto, meminta Pemerintah Desa Talun memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar status tanah yang disebut sebagai jalan lingkungan.
Menurut pihak keluarga, mereka tidak sedang menolak pembangunan jalan untuk kepentingan masyarakat.
Yang dipersoalkan adalah dasar hukum dan dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang akan digunakan sebagai jalan tersebut.
Jika memang tanah tersebut merupakan tanah desa, keluarga meminta Pemerintah Desa menunjukkan dokumen yang mendasarinya.
Sebaliknya, apabila statusnya belum jelas, keluarga meminta agar tidak ada tindakan yang mengubah kondisi fisik tanah sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Rencana Aduan ke Polresta Tuban
Merasa tidak memperoleh kejelasan mengenai dokumen yang mereka minta, pihak keluarga melalui kuasa pendamping Anto Sutanto menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian.
Rencana pengaduan tersebut disebut sebagai bentuk keberatan keluarga atas rangkaian kejadian yang mereka alami dalam proses meminta kejelasan status tanah.
Namun, perlu ditegaskan bahwa rencana pengaduan bukan berarti telah terjadi tindak pidana. Status dan substansi dugaan pelanggaran tetap harus diperiksa oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan, bukti, keterangan para pihak, serta hasil penyelidikan apabila laporan tersebut benar-benar diajukan.
Dengan demikian, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
Bukan Sekadar Soal Jalan
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan jalan.
Di balik rencana penggunaan tanah sebagai akses jalan terdapat pertanyaan mendasar mengenai status tanah, asal-usul penguasaan, batas bidang, pencatatan aset desa, serta dasar administratif penetapan sebagai jalan lingkungan.
Jika tanah memang merupakan aset desa dan telah ditetapkan sebagai jalan lingkungan berdasarkan dokumen yang sah, Pemerintah Desa seharusnya dapat menjelaskannya secara transparan.
Sebaliknya, apabila terdapat klaim dari keluarga Sutikno yang didukung dokumen atau riwayat penguasaan tertentu, klaim tersebut juga perlu diperiksa secara objektif.
Tidak semestinya sengketa tanah diselesaikan dengan adu kuat klaim.
Warga Jangan Sampai Menjadi Korban Konflik
Kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses jalan memang patut diperhatikan.
Namun, pembangunan fasilitas umum juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan.
Sebab apabila jalan dibangun di atas tanah yang kemudian terbukti masih menjadi objek sengketa, persoalan tersebut justru dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Karena itu, langkah paling aman adalah membuka seluruh dokumen, melakukan verifikasi data pertanahan, memastikan batas bidang, serta mempertemukan para pihak dalam forum musyawarah atau mediasi.
Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Klaim
Kini publik menunggu langkah Pemerintah Desa Talun untuk menjelaskan dasar administrasi yang digunakan dalam menyatakan lokasi tersebut sebagai jalan lingkungan.
Di sisi lain, keluarga Sutikno juga harus membuktikan klaimnya melalui dokumen dan data pertanahan yang dapat diverifikasi.
BPN Kabupaten Tuban menjadi salah satu institusi penting dalam proses verifikasi data pertanahan, sementara apabila terjadi sengketa hak yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai persoalan administrasi berubah menjadi konflik sosial antarmasyarakat.
Redaksi Ronggolawe News: Semua Pihak Berhak Memberikan Klarifikasi
Ronggolawe News menempatkan persoalan ini sebagai sengketa yang status hukumnya masih perlu diverifikasi.
Pemberitaan mengenai klaim keluarga Sutikno tidak dimaksudkan sebagai penetapan bahwa keluarga tersebut merupakan pemilik sah tanah. Begitu pula pernyataan Pemerintah Desa mengenai status jalan lingkungan belum dapat dianggap sebagai bukti final mengenai kepemilikan tanpa melihat dokumen pendukungnya.
Redaksi memberikan ruang yang sama kepada Pemerintah Desa Talun, Kepala Desa Abdul Basif, keluarga Sutikno, Wahid, BPN Kabupaten Tuban, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen yang relevan.
Sebab dalam sengketa tanah, yang dibutuhkan bukan siapa yang paling keras menyatakan klaim, melainkan siapa yang mampu menunjukkan dasar hukum dan bukti yang dapat diverifikasi.
Kini pertanyaan publik sederhana:
Jika tanah tersebut benar merupakan jalan lingkungan, di mana dokumen yang menetapkannya?
Dan jika tanah tersebut diklaim sebagai bagian dari penguasaan keluarga Sutikno:
Apa dasar hak yang dapat membuktikannya?
Jawaban atas dua pertanyaan tersebut seharusnya dicari melalui dokumen resmi, pengukuran, verifikasi pertanahan, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku — bukan melalui konflik di lapangan.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
