MOJOKERTO | RONGGOLAWE NEWS – Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (12/11/2026), DPRD mempertemukan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Dinas Pendidikan, dan Inspektorat untuk membahas informasi dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan program revitalisasi sejumlah sekolah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut dibuka Ketua Komisi IV, H. Agus Fauzan. Forum ini menjadi ruang dialog antara elemen masyarakat dan instansi terkait untuk mengklarifikasi informasi lapangan sekaligus mencari langkah perbaikan agar program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan.
Ketua APPI, Kasiyono, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah informasi mengenai dugaan pelaksanaan revitalisasi sekolah yang dinilai belum sesuai prosedur.
Menurutnya, kedatangan APPI bukan untuk mencari persoalan, melainkan menyampaikan informasi dan mengajak seluruh pihak duduk bersama guna menemukan solusi.
“Kami di sini hanya ingin duduk bersama berdialog tentang dugaan temuan mengenai revitalisasi sekolah, karena ada beberapa sekolah pelaksanaannya diduga tidak sesuai prosedur. Kita cari solusi yang lebih baik,” kata Kasiyono.
APPI berharap informasi tersebut tidak diabaikan. Sebaliknya, laporan maupun masukan masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan program yang menyangkut fasilitas pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.
Kadis Pendidikan: Program Revitalisasi Harus Dikawal Bersama
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amzar Siregar, menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang pelaksanaannya perlu mendapatkan pengawalan dari berbagai pihak.
Ia menyampaikan bahwa sebelumnya para kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia telah dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta untuk mendapatkan penjelasan mengenai program prioritas Presiden, termasuk revitalisasi sekolah.
Dalam pemaparannya, Amzar menyebutkan bahwa sasaran program revitalisasi secara nasional mengalami peningkatan, dari sekitar 11 ribu sekolah, kemudian berkembang menjadi 41 ribu hingga mencapai 60 ribu sekolah.
Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan kabupaten maupun kota, diminta membantu mengawal pelaksanaan program agar berjalan baik dan tidak mengalami kendala di lapangan.
Amzar juga menjelaskan bahwa dalam pembekalan tersebut terdapat dua narasumber, yakni dari Kemendikdasmen dan Kejaksaan Agung. Keterlibatan Kejaksaan Agung dimaksudkan untuk mendukung pengawalan program revitalisasi sekolah secara nasional.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa pengguna anggaran program tersebut adalah kementerian, sedangkan lembaga pendidikan menjadi penerima manfaat. Adapun dinas pendidikan daerah membantu melakukan pengawalan dan koordinasi agar pelaksanaan program berjalan lancar.
“Pengguna anggarannya adalah Kemendikdasmen dan penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan. Adapun fungsi dinas pendidikan membantu Kemendikdasmen untuk mengawal agar proses revitalisasi ini tidak ada yang terkendala,” jelas Amzar.
Informasi APPI Akan Ditindaklanjuti
Meski menjelaskan pembagian peran dan kewenangan dalam program revitalisasi, Amzar menegaskan bahwa informasi dari APPI tetap menjadi perhatian Dinas Pendidikan.
Ia mengapresiasi kepedulian APPI terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mengawal pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah di Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, program revitalisasi dari pemerintah pusat sangat membantu daerah, terutama ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi.
Melalui program tersebut, sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan sehingga fasilitas belajar mengajar menjadi lebih baik.
Amzar juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan langkah tindak lanjut dan koordinasi terkait informasi yang disampaikan APPI. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan di lapangan, pihak yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan.
“Kita nanti turun. Karena mereka adalah sebagai pengguna anggarannya, mereka yang memberikan anggaran. Jadi, bagaimanapun mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Kalau memang dianggap ada pelanggaran di bawah, mereka juga tidak akan tinggal diam, mereka akan memanggil,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi masyarakat tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, dugaan ketidaksesuaian prosedur yang disampaikan APPI masih memerlukan verifikasi. Karena itu, pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, dokumen pekerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil fisik pembangunan menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan atau tidak.
Hartono: Jika Ada Indikasi Tidak Benar, Harus Diperbaiki
Dalam RDP tersebut, H. Hartono dari Komisi IX turut menyampaikan pandangannya. Ia meminta agar masukan dan informasi dari elemen masyarakat, termasuk APPI, diterima secara positif sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Hartono menegaskan bahwa setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Namun, pembagian kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan indikasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
“APPI atau Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia bagian dari salah satu elemen masyarakat. Di sini kita mencari solusi, bukan mencari masalah. Saya berharap apa yang menjadi keinginan APPI juga tetap kita wadahi. Semua itu juga ada fungsinya masing-masing serta punya kewenangannya masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan revitalisasi ditemukan indikasi yang tidak sesuai, maka persoalan tersebut harus dibenahi dan didukung penyelesaiannya.
“Kalau memang dalam pelaksanaan itu ada indikasi yang kurang benar, itu harus dibetulkan, harus kita support, harus kita perbaiki,” tegas Hartono.
Menurutnya, masukan APPI memiliki arti penting dalam membantu pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Pengawasan masyarakat, DPRD, dan instansi teknis diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga program revitalisasi tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan bangunan dan fasilitas sekolah yang sesuai standar serta benar-benar bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar.
DPRD Apresiasi Bantuan Pemerintah Pusat
Hartono juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan atas dukungan anggaran revitalisasi sekolah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi dan pengurangan anggaran.
Menurutnya, bantuan pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki kondisi sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi maupun pembangunan fasilitas baru.
Ia berharap program serupa tetap berlanjut pada 2027. Instansi terkait diminta mengupayakan agar sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perbaikan dapat masuk dalam sasaran program berikutnya.
“Kalau nanti di tahun 2027 masih ada program-program ini, supaya semaksimal mungkin diupayakan untuk sekolah-sekolah yang masih membutuhkan renovasi maupun pembangunan baru,” pesannya.
Harapan tersebut menjadi penting mengingat kualitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya proses belajar mengajar yang aman dan nyaman.
Pengawasan Jangan Berhenti di Ruang Rapat
RDP Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto bersama APPI, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat menjadi momentum untuk mempertemukan informasi masyarakat dengan penjelasan pemerintah daerah.
Namun, substansi persoalan tidak boleh berhenti pada penyampaian pendapat dan penjelasan di ruang rapat.
Informasi dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan revitalisasi perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung terhadap sekolah-sekolah yang menjadi perhatian APPI.
Pemeriksaan juga perlu mengacu pada dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, mekanisme pelaksanaan, serta kondisi hasil pekerjaan di lapangan.
Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, pihak yang berwenang perlu mengambil langkah korektif sesuai aturan. Sebaliknya, apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Program revitalisasi sekolah merupakan investasi penting bagi masa depan pendidikan. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Dinas Pendidikan menyatakan optimistis program revitalisasi dapat berjalan dengan baik dan tetap membuka ruang bagi informasi serta masukan masyarakat.
Sementara DPRD berharap seluruh pihak mengedepankan penyelesaian persoalan demi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Kini, yang ditunggu adalah tindak lanjut nyata atas informasi APPI. Sebab, keberhasilan program revitalisasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya sekolah yang menerima bantuan, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan aturan, dan manfaatnya bagi peserta didik.
(Heni/ADV)
