MOJOKERTO | RONGGOLAWE NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A.A. Basuni Nomor 23, Kecamatan Sooko, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, didampingi dua wakil ketua. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mojokerto, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, saran, kritik, dan sejumlah pertanyaan strategis kepada pemerintah daerah. Berbagai masukan itu menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kedua Raperda sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
PKB Soroti Ketergantungan Transfer dan Kualitas Belanja
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2027. Salah satu perhatian utama adalah masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rancangan APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp918,43 miliar atau sekitar 39,47 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,4 triliun atau 60,62 persen.
Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Mojokerto masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong untuk lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Selain pendapatan, Fraksi PKB juga menyoroti rencana belanja daerah sebesar Rp2,48 triliun. Menurut fraksi ini, besarnya anggaran harus diimbangi dengan kualitas belanja yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
PKB juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi belanja rutin yang disebut mencapai 75,88 persen dari total belanja. Evaluasi diperlukan agar anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, sementara program pembangunan dan pelayanan publik harus tetap mendapatkan alokasi yang memadai.
Tak kalah penting, Fraksi PKB mengingatkan agar rencana defisit anggaran sebesar Rp160 miliar atau sekitar 6,1 persen dicermati secara serius, khususnya terkait penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan.
Raperda Pemerintahan Desa Jangan Sisakan Celah Konflik
Selain persoalan APBD, Fraksi PKB juga memberikan perhatian khusus terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada Pasal 10 ayat (3), PKB mengusulkan penambahan ketentuan mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa (LKD), dan tokoh masyarakat.
Namun, PKB mengingatkan bahwa keterlibatan perangkat desa dalam kepanitiaan inti perlu diatur secara cermat.
Sebab, apabila terdapat calon petahana atau incumbent yang kembali maju dalam pemilihan, kedekatan struktural berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Meskipun dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa panitia wajib bersikap mandiri, fraksi ini menilai tetap diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjaga netralitas dan kepercayaan masyarakat.
Jangan sampai ketentuan yang dimaksudkan untuk melibatkan unsur desa justru menimbulkan kecurigaan publik, sengketa netralitas, hingga konflik horizontal selama tahapan pemilihan kepala desa.
Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (3), PKB meminta adanya penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan, termasuk kemungkinan keterlibatan tim independen serta parameter objektif yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan hasil pemilihan.
Pada Pasal 26, PKB mengusulkan agar dimasukkan norma kewajiban menyertakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dokumen bukti fisik laporan, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara pada Pasal 73, fraksi ini menyoroti jumlah desa di Kabupaten Mojokerto yang mencapai 304 desa.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah diminta menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang sederhana, rasional, efektif, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
NasDem dan PKS Temukan Perbedaan Angka Dokumen
Catatan lain disampaikan Fraksi NasDem dan Fraksi PKS. Keduanya menyoroti adanya perbedaan angka pendapatan dan belanja antara dokumen rancangan peraturan daerah dengan nota keuangan maupun buku RAPBD awal.
Perbedaan tersebut perlu mendapat penjelasan dan pencocokan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerancuan dalam proses pembahasan maupun saat pelaksanaan anggaran nantinya.
Fraksi NasDem, Demokrat, dan PKS juga menekankan pentingnya peningkatan PAD yang dilakukan secara terukur. Upaya menggali sumber pendapatan baru harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Artinya, peningkatan PAD tidak boleh sekadar mengejar target penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pelaku usaha, masyarakat kecil, serta iklim investasi di Kabupaten Mojokerto.
PDI Perjuangan Pertanyakan Strategi Hadapi Penurunan Transfer
Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah pertanyaan strategis terhadap rancangan APBD 2027, terutama berkaitan dengan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi ini mencatat bahwa pendapatan transfer mengalami penurunan sekitar Rp147,69 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026.
Atas kondisi tersebut, PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan PAD sebesar Rp918,43 miliar pada 2027, termasuk strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Mojokerto.
Di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan pendapatan transfer, pemerintah daerah juga diminta menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh agar sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, tidak mengalami penurunan kualitas.
Persoalan defisit anggaran turut menjadi perhatian. PDI Perjuangan meminta jaminan pemerintah daerah bahwa kondisi tersebut tidak akan berdampak pada keterlambatan pembayaran kegiatan, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, maupun pelaksanaan program-program prioritas.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pengelolaan anggaran bukan hanya berkaitan dengan angka dalam dokumen APBD, melainkan juga menyangkut kepastian pelaksanaan pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
PDI Perjuangan Minta Kejelasan Aturan Pilkades dan BUM Desa
Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai sejumlah substansi yang dinilai masih memerlukan kejelasan.
Pertama, terkait penggunaan istilah “masyarakat setempat” dalam ketentuan pemilih pada pemilihan kepala desa. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai batasan dan kriteria masyarakat yang dimaksud agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pilkades.
Kedua, mengenai persyaratan lain yang berkaitan dengan kearifan lokal. Fraksi ini meminta penjelasan bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan sehingga tetap menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip kesetaraan bagi seluruh calon.
Ketiga, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan BUM Desa agar regulasi yang disusun mampu memperkuat ekonomi desa serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masukan Fraksi Menjadi Bahan Penyempurnaan Raperda
Sementara itu, pandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya, di antaranya NasDem, PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PAN, secara umum juga memuat sejumlah saran dan masukan terhadap kedua Raperda tersebut.
Berbagai pandangan yang disampaikan menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD 2027 tidak cukup hanya berorientasi pada penyusunan angka pendapatan dan belanja.
Pemerintah daerah juga dituntut mampu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Demikian pula Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi landasan administratif, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, profesional, transparan, dan akuntabel.
Terlebih, pengaturan mengenai pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa, pertanggungjawaban pemerintahan desa, hingga pengelolaan BUM Desa harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di tengah masyarakat.
Seluruh pandangan umum fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memberikan jawaban sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap kedua Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Karena itu, setiap catatan dan pertanyaan fraksi diharapkan mendapatkan jawaban yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sedangkan Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
(Heni/ADV)























