OPINI
Oleh: Anto Sutanto
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal lahir sebagai salah satu simbol harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Program ini bukan sekadar soal membagikan makanan, melainkan sebuah investasi besar negara untuk masa depan generasi bangsa. Di balik sepiring makanan bergizi, tersimpan cita-cita besar untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di masa depan.
Karena itulah, ketika publik dikejutkan dengan kabar dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), masyarakat tentu tidak hanya merasa terkejut, tetapi juga kecewa.
Jika dugaan tersebut benar terbukti secara hukum, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara. Yang jauh lebih menyedihkan adalah hilangnya hak anak-anak Indonesia yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.
Korupsi dalam program sosial memiliki dampak yang berbeda dibandingkan korupsi proyek fisik biasa. Ketika sebuah jalan rusak akibat korupsi, masyarakat masih bisa melihat kerusakannya secara kasat mata. Namun ketika dana program gizi dikorupsi, dampaknya bisa berupa anak-anak yang kekurangan nutrisi, kualitas kesehatan yang menurun, bahkan masa depan generasi yang terancam.
Inilah yang membuat dugaan korupsi pada program MBG menjadi persoalan yang sangat serius.
Program Besar Selalu Mengundang Godaan Besar
Dalam sejarah pemerintahan di berbagai negara, program yang melibatkan anggaran besar hampir selalu menjadi sasaran oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi.
MBG merupakan program nasional dengan cakupan sangat luas. Mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, penyimpanan, pengelolaan dapur, transportasi, hingga pelaporan administrasi melibatkan banyak pihak dan mata rantai birokrasi.
Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan apabila sistem pengawasannya lemah.
Di sinilah sesungguhnya tantangan terbesar pemerintah.
Membangun program besar bukan hanya soal menyiapkan dana dan kebijakan. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah korupsi sejak awal.
Korupsi tidak selalu terjadi karena seseorang memiliki niat jahat. Kadang korupsi lahir karena sistem memberikan celah yang terlalu besar.
Ketika kontrol lemah, transparansi minim, dan pengawasan tidak berjalan efektif, maka peluang penyimpangan akan terbuka lebar.
Kepercayaan Publik Sedang Diuji
Masyarakat selama ini menaruh harapan besar terhadap program-program yang dijalankan pemerintah.
Ketika sebuah program diumumkan, rakyat percaya bahwa anggaran yang berasal dari pajak dan sumber daya negara akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, dugaan korupsi dalam program MBG sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum semata.
Ini adalah persoalan kepercayaan publik.
Kepercayaan adalah modal paling berharga dalam pemerintahan.
Uang negara yang hilang masih bisa dikembalikan melalui proses hukum. Namun kepercayaan rakyat yang hilang jauh lebih sulit untuk dipulihkan.
Apabila masyarakat mulai meragukan integritas pengelolaan program negara, maka setiap kebijakan pemerintah akan selalu dicurigai.
Kondisi seperti ini tentu tidak sehat bagi pembangunan bangsa.
Karena itu, langkah paling tepat adalah membuka seluruh proses hukum secara transparan dan profesional.
Hukum Harus Berdiri di Atas Semua Kepentingan
Indonesia adalah negara hukum.
Prinsip ini harus menjadi pegangan utama dalam menyikapi berbagai kasus yang muncul.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara tuntas.
Namun pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah juga harus dihormati.
Tidak boleh ada seseorang yang langsung dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas dan objektif.
Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi secara berimbang agar tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi yang belum terverifikasi.
Keadilan hanya bisa terwujud apabila proses hukum berjalan tanpa tekanan politik, tanpa intervensi kekuasaan, dan tanpa perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan.
Momentum Bersih-Bersih Tata Kelola
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan yang berkembang saat ini, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program-program strategis nasional.
Negara tidak boleh hanya sibuk mengejar target kuantitas.
Yang lebih penting adalah memastikan kualitas pengelolaan anggaran.
Audit internal harus diperkuat.
Pengawasan publik harus diperluas.
Sistem digitalisasi pengadaan harus diperketat.
Mekanisme pelaporan harus dibuat lebih transparan.
Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Inilah bentuk penghormatan negara terhadap amanah yang diberikan masyarakat.
Menjaga Harapan Anak Indonesia
Pada akhirnya, substansi utama dari Program Makan Bergizi Gratis bukanlah soal angka triliunan rupiah, bukan pula soal jabatan para pejabatnya.
Yang paling penting adalah anak-anak Indonesia.
Mereka adalah alasan mengapa program ini dibuat.
Mereka adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa.
Jangan sampai harapan besar yang ditanam melalui program gizi nasional justru tercoreng oleh perilaku segelintir oknum yang mengkhianati amanah.
Bangsa ini membutuhkan pejabat yang jujur, birokrasi yang bersih, dan sistem yang kuat.
Karena sesungguhnya, makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia bukan sekadar program pemerintah.
Ia adalah investasi masa depan bangsa.
Dan masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan oleh korupsi.
Penulis adalah
Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
