MOJOKERTO, Ronggolawe News – Persoalan kesejahteraan perangkat desa kembali menjadi perhatian dalam agenda dialog antara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto.
Melalui kegiatan rutin bertajuk Hari Fraksi PKB, berbagai aspirasi dan keluhan perangkat desa disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat yang hadir di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban. Namun di balik suasana dialogis itu, tersimpan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan para perangkat desa.
Mulai dari kesejahteraan, kepastian perlindungan kesehatan melalui BPJS, tunjangan purna bakti, hingga berbagai persoalan administratif yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Bagi para perangkat desa, persoalan tersebut bukan sekadar tuntutan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan tugas pelayanan publik di tingkat desa.
Perangkat Desa Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, menegaskan bahwa perangkat desa memiliki posisi strategis dalam roda pemerintahan. Mereka merupakan garda terdepan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan administrasi, pelayanan publik, hingga pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, peran besar yang dijalankan perangkat desa harus mendapatkan penghargaan yang sepadan melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Mereka bekerja melayani masyarakat hampir sepanjang waktu. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Eka menilai beban kerja perangkat desa saat ini terus meningkat seiring bertambahnya program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat desa. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan penghasilan maupun jaminan kesejahteraan yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
Siltap Dinilai Perlu Dievaluasi
Dalam dialog tersebut, salah satu isu yang paling banyak disampaikan adalah mengenai penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Sejumlah peserta mengungkapkan bahwa kenaikan kebutuhan hidup masyarakat saat ini tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.
Fraksi PKB menilai aspirasi tersebut layak mendapatkan perhatian karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik di tingkat desa.
Eka menegaskan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi perangkat desa melalui jalur legislatif agar dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“Kami melihat penghasilan tetap perangkat desa masih perlu dievaluasi. Kebutuhan hidup terus meningkat, sementara tanggung jawab mereka juga semakin besar,” katanya.
Perlindungan BPJS dan Purna Bakti Jadi Tuntutan
Selain persoalan penghasilan, forum dialog juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan melalui BPJS dan kepastian tunjangan purna bakti bagi perangkat desa yang memasuki masa pensiun.
Para perangkat desa berharap adanya regulasi yang lebih jelas dan berkelanjutan terkait perlindungan sosial mereka. Sebab selama ini masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang sering muncul dalam implementasinya.
Mereka menilai perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian perangkat desa yang telah bertahun-tahun melayani masyarakat.
PKB Janji Kawal Aspirasi Hingga Tuntas
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, memastikan seluruh masukan yang diterima dalam forum tersebut tidak akan berhenti sebagai catatan rapat semata.
Ia menegaskan Fraksi PKB akan membawa berbagai aspirasi tersebut ke dalam pembahasan resmi bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan PPDI melalui mekanisme yang ada di DPRD. Harapannya, persoalan yang disampaikan dapat memperoleh solusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah,” ujarnya.
Menurut Ahmad Lutfi, dialog semacam ini menjadi sarana penting bagi DPRD untuk memahami persoalan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya perangkat desa yang selama ini menjadi penggerak utama pemerintahan di tingkat bawah.
PPDI Harapkan Langkah Nyata
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, menyambut baik terselenggaranya dialog tersebut. Menurutnya, kesempatan berdiskusi secara langsung dengan anggota DPRD memberikan ruang bagi perangkat desa untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka alami.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah setelah aspirasi ini disampaikan. Harapan kami, kesejahteraan dan perlindungan bagi perangkat desa dapat semakin baik,” tegas Heru.
Menurutnya, perangkat desa selama ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan berbagai program pembangunan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan perangkat desa sejatinya juga merupakan investasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Menjaga Semangat Pengabdian dari Desa
Dialog antara Fraksi PKB dan PPDI Kabupaten Mojokerto menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan aparatur yang menjalankan pelayanan publik setiap hari.
Di tengah tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, perangkat desa dituntut bekerja cepat, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan, perlindungan kesehatan, hingga kepastian masa purna tugas menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang kuat dan berdaya.
Ke depan, masyarakat tentu menunggu sejauh mana aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Sebab perangkat desa bukan hanya pelaksana administrasi, melainkan wajah pertama pemerintah yang setiap hari hadir di tengah masyarakat.
Reportase: Heni
Editor: Media Ronggolawe News mengabarkan
