OPINI | RONGGOLAWE NEWS
Politik Bukan Soal “Dua Kaki”, Tetapi Soal Keberanian Berpihak kepada Rakyat
Oleh: Ony Setiawan, SE
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban / Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan
Di tengah memanasnya dinamika politik nasional, kembali muncul tudingan bahwa PDI Perjuangan sedang bermain “dua kaki”. Narasi ini terus diulang, dipelintir, lalu digiring menjadi seolah-olah sebuah fakta.
Bagi saya, tudingan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan cara berpikir politik yang terlalu sempit. Seakan-akan dalam demokrasi hanya ada dua pilihan: menjadi pendukung yang selalu mengatakan “ya”, atau menjadi penentang yang selalu mengatakan “tidak”.
Demokrasi bukan hitam dan putih.
Politik bukan pertandingan sepak bola yang mengharuskan semua orang memilih satu tribun.
Demokrasi justru membutuhkan keberanian berpikir objektif, keberanian mengoreksi kekuasaan ketika keliru, sekaligus keberanian mengapresiasi ketika pemerintah mengambil kebijakan yang benar.
Ironisnya, sebagian pihak justru menganggap sikap objektif itu sebagai “politik dua kaki”. Logika seperti ini berbahaya karena dapat mematikan tradisi berpikir kritis dalam demokrasi.
Apakah setiap kebijakan pemerintah harus ditolak hanya agar terlihat sebagai oposisi? Tentu tidak.
Apakah setiap kebijakan pemerintah harus didukung tanpa kritik agar dianggap loyal? Jelas juga tidak.
Yang dibutuhkan rakyat bukanlah tepuk tangan politik, melainkan solusi atas persoalan kehidupan mereka.
PDI Perjuangan sejak awal memiliki garis perjuangan yang jelas. Kami berpihak kepada rakyat, bukan kepada siapa yang sedang memegang kekuasaan.
Siapa pun pemerintahnya, ukuran kami tetap sama: apakah kebijakan tersebut menghadirkan keadilan sosial, memperkuat ekonomi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi konstitusi.
Jika jawabannya “ya”, kami mendukung.
Jika jawabannya “tidak”, kami akan mengkritik.
Sesederhana itu.
Sayangnya, di tengah kompetisi politik, muncul kecenderungan membangun stigma daripada adu gagasan. Ketika argumentasi mulai habis, label-label politik pun bermunculan. Salah satunya adalah istilah “dua kaki”. Padahal, memberi cap jauh lebih mudah daripada menjawab substansi kritik.
Bangsa ini tidak akan maju jika politik hanya dipenuhi saling memberi stigma. Demokrasi membutuhkan adu ide, bukan adu label.
Yang lebih mengkhawatirkan, ada kecenderungan sebagian elite menginginkan seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan tanpa ruang koreksi yang memadai. Sejarah, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, menunjukkan bahwa kekuasaan yang minim kritik lebih rentan melahirkan penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan menurunnya kualitas demokrasi.
Karena itu, keberadaan partai yang tetap menjalankan fungsi kontrol bukanlah ancaman. Justru itulah salah satu pilar demokrasi yang sehat.
PDI Perjuangan tidak sedang mencari posisi aman. Kami juga tidak sedang mencari kenyamanan politik. Yang kami jaga adalah konsistensi terhadap amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Kami tidak akan menjadi “yes man” bagi siapa pun.
Namun kami juga tidak akan menjadi penentang demi kepentingan pencitraan.
Kami memilih menjadi kekuatan politik yang berpikir jernih, berbicara berdasarkan fakta, dan bertindak berdasarkan kepentingan bangsa.
Biarlah orang lain sibuk membangun narasi.
Biarlah rakyat yang menilai siapa yang benar-benar bekerja.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berteriak di panggung politik. Sejarah mencatat siapa yang tetap berdiri teguh ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan.
Bagi PDI Perjuangan, pijakan kami hanya satu.
Bukan dua kaki.
Tetapi satu kompas perjuangan: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan rakyat Indonesia.
Redaksi Ronggolawe News
Tulisan ini merupakan opini penulis sebagai respons terhadap berkembangnya wacana politik di ruang publik. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Ronggolawe News memberikan ruang bagi berbagai pandangan yang disampaikan secara argumentatif, menghormati etika jurnalistik, serta menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Editorial: Anto Sutanto
Media Ronggolawe News mengabarkan
