PONOROGO, RONGGOLAWE NEWS – Pelaksanaan proyek rehabilitasi Balai Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp150 juta.
Selain kondisi fisik bangunan yang disebut belum sepenuhnya terselesaikan, proyek tersebut juga disorot lantaran tidak ditemukan papan informasi kegiatan yang semestinya menjadi sarana keterbukaan kepada masyarakat.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah awak media Ronggolawe News menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penarikan swadaya atau iuran warga sebesar Rp20.000 per kepala keluarga (KK) untuk mendukung kegiatan di desa tersebut.
Berdasarkan penelusuran awal awak media pada Senin, 9 November 2026, proyek rehabilitasi Balai Desa Watubonang diketahui menggunakan anggaran BKKD sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut, Sekretaris Desa Watubonang, Suji, menyampaikan bahwa pengerjaan proyek BKKD telah selesai sekitar satu bulan sebelumnya.
Namun, ketika awak media mencermati kondisi fisik bangunan, masih terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang belum terselesaikan. Di antaranya, bagian cor tembok atas yang disebut belum dikerjakan hingga tahap penyelesaian atau pelunasan pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara nilai anggaran yang telah dialokasikan dengan hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Suji menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia telah habis sehingga pembangunan hanya dapat dilakukan sampai pada kondisi bangunan seperti sekarang.
“Ya, hanya sampai di situ bangunannya,” tutur Suji sebagaimana disampaikan kepada awak media.
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai rincian penggunaan anggaran Rp150 juta, volume pekerjaan yang telah direalisasikan, spesifikasi material, serta bagian pekerjaan yang belum terselesaikan.
PAPAN INFORMASI PROYEK TIDAK TERPASANG
Hal lain yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya papan informasi kegiatan proyek rehabilitasi Balai Desa Watubonang.
Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, besaran dana, jenis kegiatan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pihak pelaksana kegiatan.
Keterbukaan informasi semacam ini penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara.
Tanpa adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat tentu kesulitan mengetahui secara jelas berapa anggaran yang digunakan, apa saja pekerjaan yang direncanakan, dan sejauh mana realisasi pembangunan telah dilaksanakan.
Apalagi, bangunan yang direhabilitasi merupakan fasilitas pelayanan publik yang sehari-hari digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat desa.
MUNCUL INFORMASI PENARIKAN SWADAYA RP20 RIBU PER KK
Belum selesai persoalan mengenai transparansi anggaran BKKD, pada Rabu, 11 November 2026, awak media Ronggolawe News kembali memperoleh informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya penarikan swadaya warga di Desa Watubonang.
Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat disebut dimintai iuran sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per kepala keluarga.
Desa Watubonang diketahui terdiri dari 23 RT. Apabila setiap RT terdapat penerimaan dana sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan perkiraan tersebut total dana yang terkumpul mencapai kurang lebih Rp34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
Angka tersebut masih merupakan perhitungan berdasarkan informasi awal masyarakat dan belum dapat dipastikan sebagai jumlah keseluruhan dana yang benar-benar terkumpul.
Informasi mengenai penarikan swadaya ini menjadi penting untuk diklarifikasi, mengingat sebelumnya pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran BKKD sebesar Rp150 juta untuk rehabilitasi balai desa.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dana swadaya masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan balai desa, kegiatan kerja bakti, atau kebutuhan lainnya?
Jika memang dana tersebut dikumpulkan untuk mendukung kegiatan pembangunan, masyarakat tentu berhak mengetahui tujuan pengumpulan, mekanisme penarikan, jumlah penerimaan, serta rincian penggunaannya.
SEKDES SUJI MENYEBUT DANA SUDAH MASUK RKD, PENCAIRAN MENUNGGU PAK
Untuk mendapatkan klarifikasi dan memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media kembali berupaya mengonfirmasi Sekretaris Desa Watubonang, Suji.
Namun, saat hendak ditemui secara langsung, yang bersangkutan belum dapat memberikan keterangan. Komunikasi kemudian dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Dalam keterangannya melalui WhatsApp, Suji menyampaikan:
“Sudah masuk RKD dan belum dicairkan dan untuk pencairan menunggu PAK.”
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
Apakah dana swadaya yang dimaksud memang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD)? Apakah dana tersebut merupakan dana yang sama dengan hasil penarikan iuran masyarakat? Jika belum dicairkan, lalu bagaimana dengan informasi yang menyebutkan bahwa dana penarikan tersebut sudah digunakan untuk membiayai kegiatan kerja bakti?
Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
KEPALA DESA SARIANTO BELUM MEMBERIKAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA
Awak media Ronggolawe News juga berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Watubonang, Sarianto, terkait informasi penarikan swadaya masyarakat tersebut.
Namun, beberapa kali upaya untuk menemui yang bersangkutan belum membuahkan hasil. Dengan alasan masih memiliki kesibukan, Kepala Desa belum dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada awak media.
Dalam komunikasi melalui sambungan telepon, awak media kembali menanyakan mengenai kebenaran penarikan iuran Rp20.000 per KK serta peruntukan dana yang dikumpulkan dari masyarakat.
Kepala Desa Sarianto menyampaikan bahwa dana penarikan tersebut telah habis digunakan untuk membiayai kegiatan kerja bakti.
Akan tetapi, ketika awak media meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan dana, termasuk berapa jumlah keseluruhan penerimaan dan berapa pengeluaran untuk kegiatan kerja bakti, belum diperoleh perincian yang dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut secara transparan.
Keterangan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya penelusuran media, sebab dana yang berasal dari masyarakat juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi.
TRANSPARANSI ANGGARAN DAN HAK MASYARAKAT MENDAPATKAN PENJELASAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Terlebih, pembangunan fasilitas umum yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan.
Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks rehabilitasi Balai Desa Watubonang, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah desa kepada masyarakat.
Pertama, bagaimana rincian penggunaan anggaran BKKD sebesar Rp150 juta dan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
Kedua, mengapa papan informasi kegiatan tidak terpasang sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi secara terbuka mengenai proyek tersebut.
Ketiga, bagaimana kondisi pekerjaan yang masih disebut belum selesai, khususnya bagian cor tembok atas, dan apakah masih terdapat pekerjaan yang harus dituntaskan.
Keempat, apakah benar terdapat penarikan swadaya masyarakat sebesar Rp20.000 per KK, berapa jumlah keseluruhan dana yang terkumpul, serta bagaimana mekanisme dan dasar pengumpulan dana tersebut.
Kelima, apabila dana swadaya telah digunakan untuk kegiatan kerja bakti, mengapa belum disampaikan rincian penerimaan dan pengeluarannya kepada masyarakat maupun awak media.
INSPEKTORAT DAN DINAS TERKAIT DIHARAPKAN TURUN MELAKUKAN KLARIFIKASI
Mencermati berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh, persoalan rehabilitasi Balai Desa Watubonang patut mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi pengawas terkait.
Inspektorat Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan klarifikasi serta pemeriksaan apabila diperlukan, terutama untuk memastikan kesesuaian antara anggaran BKKD Rp150 juta dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, ketentuan pengadaan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.
Selain itu, apabila memang terdapat pengumpulan swadaya masyarakat, perlu dipastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparan, jelas peruntukannya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat yang sudah berpartisipasi melalui iuran justru tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan uang yang mereka kumpulkan.
Pemerintah desa semestinya menjadi pihak terdepan dalam memberikan contoh keterbukaan, bukan justru membiarkan munculnya pertanyaan tanpa penjelasan yang memadai.
RONGGOLAWE NEWS MENDORONG KLARIFIKASI DAN KETERBUKAAN
Media Ronggolawe News menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pemberitaan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pemerintah Desa Watubonang, melainkan upaya mendorong keterbukaan informasi agar seluruh persoalan yang berkembang dapat dijelaskan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Desa Sarianto maupun Sekretaris Desa Suji tetap memiliki ruang dan hak untuk memberikan klarifikasi, termasuk menyampaikan dokumen pendukung terkait penggunaan anggaran BKKD, realisasi pekerjaan, serta pengelolaan dana swadaya masyarakat.
Ronggolawe News juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, uang pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.
Jika anggaran Rp150 juta telah dinyatakan habis, sementara masih terdapat bagian bangunan yang belum terselesaikan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Jika dana swadaya benar-benar telah dikumpulkan, masyarakat juga berhak mengetahui ke mana setiap rupiah digunakan.
Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah desa. Justru keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
(TIM INVESTIGASI RONGGOLAWE NEWS/SRI)
