Pasuruan, Ronggolawe News –
Advokat Muda Moch. Gati, S.H, C.TA., M.H yang akrab dipanggil Sakty
menemui 32 orang korban rentenir, melihat cara menagih dengan ala gaya
preman dengan menerobos aturan yang bertentangan dengan hukum,
khususnya pidana pemerasan & pengacaman, perbuatan tidak menyenangkan,
pelanggaran HAM.
“Perbuatan tidak menyenangkan itu adalah mulai pemukulan, menampar, menginjak- injak, mengeksekusi rumah tanpa ijin, hingga membayar sewa kontrak bulanan, kalau rumahnya tidak mau dieksekusi,” ungkap Sakty.
“Saya berharap
APH Kepolisian Bapak Kapolresta Pasuruan atensi perkara ini, citra polisi
sudah sangat bagus, jangan karena ulah rentenir citranya hancur. Kenapa
dari rata-rata keterangan korban rentenir atas nama Ibu Y, “selalu mengatakan, saya sudah setor/bayar ke polisi atau kejaksaan, lapor siapa saja, aku tak takut, ” tegasnya.
Sakty, yang juga Dewan Pembina LP2KP Jawa Timur, berharap kasus ini menjadi
atensi Eksekutif dan Legisatif di Pasuruan, khususnya Pidananya dan
memberikan efek jera bagi pelaku, dan secara tegas Sakty akan melakukan
Pemantauan, Perlindungan Hukum dan Tindakan Hukum
“memang siapa kau kebal hukum.”
Ditambahkan olehnya. Gugatan Perdata akan segera diluncurkan, dengan tetap memberikan pemantauan sanksi pidana terhadap rentenir yang dinilai telah meresahkan masyarakat karena memberikan pinjaman dengan
bunga yang sangat besar dan tindakan penagihan yang tak berperikemanusiaan.
Untuk Penyitaan menurut Sakty,
“penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP,” yang berbunyi “
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan
dan peradilan.”
Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana,
namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, tetapi dengan cara-cara yang
telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
“Nah jelas “ Rentenir bukanlah pihak kepolisian, maka tidak berhak untuk melakukan penyitaan.“ Ataupun jika Rentenir mau melakukan penyitaan, maka harus melakukan gugatan terlebih dahulu kepada pengadilan setempat dan pihak rentenir harus menang terlebih dahulu terhadap gugatan yang diajukan, sebab sita jaminan dilakukan atas perintah
Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dimana hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan,” jelas Sakty.
Sakty mengatakan, “Rentenir melakukan pemukulan terhadap anda atau istri anda, karena
anda tidak melakukan pembayaran terhadap sisa hutang tersebut, maka itu justru lebih baik, sebab tindakan pemukulan yang terjadi dapat menjerat pihak rentenir kearah perbuatan Pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) yang bunyinya :
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun
delapan bulan.
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”
” Satu-satunya jalan untuk menghadapi rentenir atau bank plecit atau bank ucek-ucek adalah kita harus bertempur habis,” ucarnya, di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (5/5/2023, saat menemui semua korban kekejaman
Rentenir, dikantor LBH MUKTI PAJAJARAN bersama
ADERIAS WUISAN, S.E., S.H selaku Ketua DPD Jawa Timur.
Advokat Kondang Sakty ini, juga Anggota Pengurus Pusat Peradin Bidang
Pengawasan, Hukum & Etika Provesi ini, sekali lagi menyampaikan “Dia mengibaratkan
rentenir seperti halnya tikus, yang berusaha mencari celah untuk mendapatkan
makanan, meskipun berbagai jalan telah ditutup.
Oleh karena itu pemerintah harus berusaha menurunkan suku bunga bank dan
kemudahan pinjaman kepada pelaku usaha kecil termasuk di dalamnya para
pedagang kecil di pasar tradisional sebagai upaya untuk menangkal rentenir.
Lanjut Sakty,
“dia memberikan atensi penuh pada kekejaman rentenir, sehingga tak menindas masyarakat kecil, tentunya dengan sinergi antara LBH, LSM, APH,
Kejaksaan, Kepolisian, Bupati dan Jajaran Legislatif.
lebih lanjut Sakty mengatakan “ingatlah,
rentenir itu seperti tikus, dan tikus itu pintar, sehingga berbagai cara akan dilakukan,”
Menurut Sakty lagi, seharusnya ada batas maksimal bunga pinjaman yang diberikan oleh perseorangan di luar perbankan atau lembaga jasa keuangan.
“Misalnya, jika BI Rate itu 9 persen, batas maksimalnya 9 persen, ditambah 5 persen menjadi 14 persen. Ini adalah bunga yang berlaku di seluruh Indonesia,
sehingga kalau lebih dari 14 persen, maka sanksinya pidana,” katanya.
Dia meyakini jika sanksi pidana itu bisa diterapkan, maka ruang gerak rentenir akan
semakin sempit, hingga akhirnya hilang dan jalan untuk melawan rentenir adalah melawan dengan hukum, karena mereka itu sangat lincah,”
Dan kami sesegera mungkin akan mengadukan
secara keras siapapun backing dibalik rentenir yang meresahkan masyarakat, tegasnya. (Jo)
