Mojokerto, Ronggolawe News – Faktor dan keamanan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam “Rancangan Pembangunan Panjang Nasional, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan transportasi terutama dalam bidang keselamatan dan keamanan.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menggelar kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan integrasi transportasi di sebuah hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Acara ini menyoroti pentingnya transportasi yang terintegrasi, baik di antara daerah maupun antar moda, (4/09/2024) Jum’at siang.
Sosialisasi ini, dihadiri tiga pemateri, yakni Hera Widyastuti dari ITS, Eliviana Roseva Simbolon, Analis Kebijakan Madya di Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi, dan Agung Moeljono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, serta Kepala Dinas Perhubungan dari Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Madiun, serta Camat se-Mojokerto.
Dr. Umar Aris, S.H., M.H., Analis Kebijakan Utama di Badan Kebijakan Transportasi (Bakertrans), Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa pemilihan Kota Mojokerto sebagai lokasi sosialisasi didasarkan pada kemajuan transportasi di daerah tersebut yang sangat baik serta potensi yang dimilikinya.
“Mojokerto memiliki sejumlah permasalahan transportasi yang perlu ditangani dengan serius. Selain itu, sebagai kota penganggaran ibu kota Provinsi Jawa Timur, Mojokerto dipilih juga karena pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat dibandingkan daerah lain di Gerbang Kertosusilo,” ungkapnya.
Kota Mojokerto mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen, angka yang hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan operasional bus Trans Jatim.
“Untuk pengembangan BRT (Bus Rapid Transit), kami perlu melakukan kajian dan mempersiapkan anggaran. Dengan adanya keterbatasan dana, Kementerian Perhubungan berupaya untuk menyinergikan anggaran agar pembiayaan dapat dilakukan secara kolaboratif,” tambah Dr. Umar.
Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menambahkan bahwa semua negara memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. “Diperlukan keseimbangan agar bumi tetap ideal bagi peradaban, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencapainya,” katanya.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), yang mencakup pengurangan emisi karbon, efisiensi transportasi publik, integrasi moda transportasi, desain perkotaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas udara, serta inovasi teknologi.
“Kota Mojokerto memiliki rencana untuk mengembangkan moda transportasi massal berupa BRT. Konsep ini memungkinkan untuk diterapkan saat ini, karena pengembangan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) terlalu besar skala dan biayanya,” jelasnya.
Mas Pj, demikian sapaan akrabnya, berharap Kota Mojokerto dapat menjadi proyek percontohan dalam tata kelola transportasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Sebagai kota terkecil keempat di Indonesia, diharapkan Mojokerto dapat terus berkembang menjadi mercusuar baru di tingkat regional maupun nasional.
Anggota DPR RI, Sadarestuwati, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan anggaran yang berfokus pada moda transportasi yang disubsidi, seperti BRT. “Kami ingin memastikan bahwa transportasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Beberapa daerah telah diberikan trayek-trayek perintis,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga berjanji akan memperjuangkan penambahan bus sekolah untuk Kota Mojokerto. “Karena wilayah kita, seperti Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun tidak memiliki laut, kebutuhan akan transportasi darat sangat penting,” jelasnya.
“Saya tidak akan memberikan janji muluk-muluk, tetapi kami akan berusaha untuk menambah jumlah bus sekolah di Kota Mojokerto,” pungkasnya.
(Heni)
