Madiun, Ronggolawe News – Pemerintah Kabupaten Madiun telah sukses menyelenggarakan Penganugerahan Penghargaan Implementasi SAKIP, Satu Data, dan Zona Integritas Tahun 2024 di Sun Hotel Kota Madiun. Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam implementasi SAKIP, pengelolaan data statistik, serta pembangunan zona integritas.
Acara yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah ini melibatkan Penjabat Bupati Madiun, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Para Staf Ahli, Kepala BPS Kabupaten Madiun, serta Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas.
Dalam laporannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Joko Lelono, memaparkan hasil evaluasi SAKIP 2024 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ESAKA pada 1-9 Juli 2024. Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang membanggakan, yaitu:
- 18 perangkat daerah meraih kategori A (memuaskan)
- 21 perangkat daerah mendapatkan kategori BB (sangat baik)
- 4 perangkat daerah berhasil meraih kategori B (baik)
Dalam implementasi Satu Data, penilaian dibagi menjadi tiga kategori: perangkat daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah, Kecamatan, dan pengelola data. Hasilnya:
- 8 perangkat daerah meraih predikat baik
- 10 perangkat daerah mendapatkan predikat cukup baik
- 12 perangkat daerah memperoleh predikat kurang baik
Kemajuan signifikan juga terlihat dalam pengembangan Zona Integritas, di mana:
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhasil naik ke level evaluasi yang lebih tinggi
- Puskesmas Gemarang mencapai level pembangunan berkelanjutan
- Tiga unit kerja baru bergabung ke dalam program ini: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Puskesmas Wonoasri, dan Puskesmas Bangunsari Dolopo.
“Tahun ini menjadi momentum penting dengan pengajuan tiga unit kerja untuk predikat Wilayah Bebas Korupsi. Dua di antaranya telah berhasil melewati tahap wawancara dan kunjungan lapangan. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik bagi Kabupaten Madiun dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkap Joko Lelono.
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat, dan diharapkan dapat memicu semangat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Joko Lelono.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menyampaikan bahwa SAKIP adalah metode evaluasi kinerja yang diukur setiap tahunnya berdasarkan rencana dokumen yang telah ditetapkan dalam dokumen lima tahunan.
“Terkait dengan MCP, skor kita kemarin adalah 93,5. Sekarang, kita harus menargetkan lebih dari itu. Tidak hanya perencanaan yang baik dalam mengimplementasikan program kegiatan, tetapi juga harus terintegrasi dalam sistem penganggaran dan pelaksanaan yang baik.” jelas Tontro.
“Satu Data adalah bagian penunjang dari MCP dan SAKIP. Ditambah dengan Zona Integritas, ini adalah aspek yang harus kita tanamkan bersama. Seorang birokrat atau PNS harus mengedepankan integritas di atas segalanya.” terangnya.
“Saya berharap ke depan etos kerja kita semakin baik, menunjukkan bahwa kita siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Saya yakin, di era kepemimpinan presiden yang baru, integritas dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama.” tambahnya. @mbokni
