Desa Talun, Ronggolawe News — Sejumlah proyek pembangunan desa di wilayah Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, hingga pola kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil di lapangan.
Sorotan mengemuka setelah warga menemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari hasil pembangunan yang dinilai kurang maksimal hingga minimnya informasi publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan jalan menuju makam umum Ringin Pitu. Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi fisik jalan tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan. Permukaan tampak tidak rata dan di beberapa titik mulai mengelupas.
“Baru selesai tapi sudah rusak. Ini jadi tanda tanya besar soal kualitas pekerjaan,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, sejumlah proyek lain di area pertanian juga turut menjadi perhatian. Warga mengaku tidak mengetahui secara jelas proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi, yang semestinya memuat rincian anggaran, volume pekerjaan, serta pelaksana kegiatan.
“Tidak ada papan proyek. Tiba-tiba dikerjakan, lalu selesai tanpa penjelasan,” ungkap warga lainnya.
Minimnya transparansi ini memicu kekhawatiran publik terkait akuntabilitas penggunaan dana desa. Warga menilai, tanpa keterbukaan informasi, sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan.
Selain persoalan teknis, muncul pula kritik terhadap pola pengambilan kebijakan di tingkat desa. Beberapa warga menilai adanya dominasi kelompok tertentu yang berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat luas tidak sepenuhnya terakomodasi.
“Seolah keputusan hanya ditentukan segelintir pihak. Warga lain tidak punya ruang untuk bersuara,” keluh seorang warga.
Kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa proses pembangunan belum berjalan secara partisipatif. Padahal, prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana desa.
Di sisi lain, pelayanan publik di kantor desa juga menjadi perhatian. Warga mengaku kerap kesulitan mengurus administrasi karena kantor desa tidak selalu aktif melayani pada jam kerja.
“Sering datang tapi tidak ada pelayanan. Ini sangat menyulitkan,” ujar warga.
Rangkaian persoalan ini menjadi catatan serius yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Evaluasi menyeluruh dinilai penting, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Ronggolawe News akan terus melakukan penelusuran lebih mendalam guna memastikan fakta di lapangan, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Investigasi lanjutan juga diarahkan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna menghadirkan informasi yang berimbang.
Reportase Ronggolawe News mengabarkan.
