TUBAN, Ronggolawe News – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Mulai 2 Juni 2026, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terancam dikenai sanksi tegas hingga pencabutan insentif operasional.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang dikeluarkan Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN. Dalam aturan itu, setiap dapur MBG diwajibkan melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok rentan atau kelompok 3B.
Deputi Tauwas BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program raksasa bernilai ratusan triliun rupiah ini melenceng dari tujuan utamanya, yakni memperkuat kualitas gizi masyarakat rentan.
“Kalau tidak memenuhi standar pelayanan minimal kelompok 3B, maka SPPG bisa disuspend sementara dan insentif harian Rp6 juta dapat dicabut,” tegas Dadang dalam keterangannya.
Langkah keras tersebut memunculkan sinyal bahwa pemerintah mulai membaca adanya ketimpangan pelayanan di lapangan. Dalam sejumlah inspeksi mendadak, BGN disebut masih menemukan dapur MBG yang hanya melayani di bawah 100 penerima manfaat kelompok 3B.
Situasi ini memantik perhatian publik, termasuk di daerah. Di Kabupaten Tuban sendiri, sejumlah pihak mulai mendorong agar seluruh dapur SPPG dilakukan sidak ulang secara terbuka dengan melibatkan media lokal yang kompeten agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif.
Pasalnya, program MBG saat ini telah menjadi salah satu proyek strategis nasional dengan anggaran sangat besar. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan pemangkasan biaya operasional, masyarakat dinilai berhak mengetahui kualitas distribusi makanan, kebersihan dapur, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Tuban sempat memuji pengelolaan SPPG Polri sebagai yang paling bersih dan tertib. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan publik apakah standar tersebut sudah merata di seluruh daerah dan seluruh mitra dapur MBG.
Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar program MBG tidak berubah hanya menjadi proyek seremonial semata. Transparansi distribusi, kualitas makanan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran kini menjadi perhatian utama masyarakat.
Di tengah besarnya target penerima manfaat dan ribuan dapur MBG yang telah beroperasi, BGN kini menghadapi tantangan besar: memastikan program berjalan tepat sasaran tanpa membuka ruang pemborosan maupun penyimpangan.
Ronggolawe News menilai pengawasan independen, keterlibatan masyarakat, serta akses informasi yang terbuka menjadi faktor penting agar program MBG benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil, terutama kelompok ibu hamil, balita, dan anak sekolah di daerah terpencil.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
