Oleh : Anto Sutanto
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul gelombang aksi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tuban. Di tengah tekanan itu, pimpinan Badan Gizi Nasional justru mengambil langkah berbeda: memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas program hingga level daerah.
Pertemuan Kepala BGN Nanik S Deyang bersama dua wakil kepala badan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (25/6/2026), bukan sekadar agenda seremonial.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai membaca adanya potensi persoalan tata kelola di lapangan yang dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan program MBG.
Dalam pertemuan itu, sejumlah langkah strategis dibahas. Mulai dari penataan ulang anggaran agar lebih fokus pada prioritas nasional, optimalisasi kantor KPKNL di daerah untuk pemeriksaan fisik SPPG, hingga pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi kepala SPPG.
Langkah ini muncul di saat suara protes dari sebagian pengelola dan relawan MBG mulai bermunculan. Sebelumnya, pihak KSP disebut akan menindaklanjuti berbagai usulan dari pengelola MBG sekaligus menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah.
Namun yang menarik, fakta di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru: siapa sebenarnya yang paling dirugikan dalam polemik ini?
Di Kabupaten Tuban misalnya, peserta aksi demonstrasi disebut jarang terlihat mengenakan atribut maupun seragam MBG. Kondisi itu memunculkan spekulasi bahwa aksi tidak sepenuhnya merepresentasikan relawan atau pengelola aktif program MBG di lapangan.
Bila benar demikian, maka ada kemungkinan isu MBG mulai ditarik ke ruang kepentingan lain di luar substansi pelayanan gizi masyarakat.
Di sisi lain, para pengelola SPPG di daerah justru menghadapi tantangan nyata. Mulai dari ketepatan administrasi, distribusi layanan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang kini diperketat pemerintah pusat.
Artinya, tekanan terbesar sesungguhnya bisa jadi justru dirasakan operator lapangan yang harus memastikan program tetap berjalan sambil menghadapi dinamika politik dan sosial.
Pertemuan antara BGN dan Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa pemerintah tampaknya tidak ingin MBG hanya menjadi proyek populis tanpa sistem pengawasan kuat.
Sebab tanpa tata kelola yang rapi, program sebesar MBG sangat rentan disusupi kepentingan, konflik internal, bahkan potensi penyimpangan.
Demo MBG: Relawan Tak Mengaku, Pengelola Justru Diduga Bermain Aman
Gelombang aksi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memunculkan tanda tanya besar. Tim investigasi media Ronggolawe News menemukan fakta menarik di lapangan: sebagian besar peserta aksi yang diwawancarai justru tidak mengaku sebagai relawan aktif MBG.
Temuan itu terjadi dalam sejumlah pemantauan aksi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tuban. Bahkan, dari pengamatan lapangan, atribut maupun seragam khas relawan MBG nyaris tidak terlihat mendominasi massa aksi.
Situasi ini memunculkan dugaan bahwa demonstrasi tidak sepenuhnya lahir dari keresahan relawan akar rumput, melainkan bisa saja digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan lebih besar terhadap keberlangsungan proyek MBG.
Yang lebih menarik, tim investigasi juga mendapatkan informasi adanya seorang pengelola MBG yang diduga sengaja menyaru menggunakan atribut ala pengemudi ojek online saat berada di sekitar lokasi aksi. Langkah itu dinilai sebagai upaya menghindari sorotan publik maupun identifikasi langsung di lapangan.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tajam di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang paling takut jika program MBG dihentikan?
Apakah relawan yang selama ini bekerja di lapangan dengan semangat sosial? Ataukah justru para pengelola yang khawatir kehilangan aliran insentif dan keuntungan operasional?
Di lapangan, isu mengenai nilai operasional hingga dugaan insentif fantastis mulai ramai diperbincangkan. Angka Rp6 juta per hari yang disebut-sebut beredar dalam percakapan internal para pengelola membuat publik mulai mempertanyakan transparansi tata kelola program.
Jika benar ada pihak yang menikmati aliran dana besar dari proyek MBG, maka wajar bila muncul kepanikan ketika pemerintah pusat mulai memperketat pengawasan anggaran dan akuntabilitas melalui langkah-langkah yang dibahas antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, relawan di tingkat bawah justru terlihat cenderung pasif dan tidak banyak tampil dalam pusaran polemik. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa konflik yang berkembang saat ini bukan semata soal kepedulian terhadap program gizi masyarakat, melainkan lebih dekat pada pertarungan kepentingan pengelolaan anggaran.
Publik tentu berharap pemerintah tidak hanya sibuk meredam demonstrasi, tetapi juga berani membuka audit menyeluruh terhadap pola pengelolaan MBG di daerah.
Sebab bila program sebesar ini dikuasai kepentingan tertentu, maka yang paling dirugikan pada akhirnya tetap masyarakat dan anak-anak penerima manfaat.
Publik kini menunggu apakah penguatan pengawasan ini benar-benar akan memperbaiki sistem atau justru membuka fakta baru terkait carut-marut pengelolaan di daerah. Satu hal yang pasti, di tengah gaduh demonstrasi dan tarik-menarik kepentingan, masyarakat tetap berharap program pemenuhan gizi tidak kehilangan tujuan utamanya: melayani rakyat.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Media Ronggolawe News
