TUBAN, Ronggolawe News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional setelah Badan Gizi Nasional (BGN) secara terbuka mengakui masih banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jauh dari standar ideal. Bahkan, Wakil
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut “nyawa” program MBG sesungguhnya berada di tangan pengawas gizi dan juru masak atau chef di setiap dapur
pelayanan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-DKI Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan utama MBG bukan hanya soal anggaran besar, melainkan kualitas pengelolaan dapur di lapangan.
BGN menegaskan, tahun 2026 fokus utama pemerintah bukan lagi sekadar mengejar jumlah dapur MBG, melainkan memperbaiki kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola dapur yang dinilai masih semrawut di berbagai daerah.
“Diteruskan atau tidaknya Program MBG ini sesungguhnya ada di tangan pengawas gizi dan chef,” tegas Nanik.
Banyak Dapur MBG Dinilai Tak Layak
Dalam keterangannya, Nanik mengungkap fakta mengejutkan hasil inspeksi mendadak (sidak) BGN di berbagai wilayah Indonesia. Sekitar 80 persen dapur SPPG ternyata menggunakan bangunan bekas seperti rumah tinggal, ruko, cafe, hingga rumah makan.
Padahal menurut petunjuk teknis, dapur SPPG seharusnya dibangun baru dengan layout dan standar keamanan pangan yang ketat.
BGN menemukan banyak dapur sempit dengan alur kerja yang tidak memenuhi standar higienitas. Kondisi itu disebut berpotensi memicu kontaminasi silang makanan hingga insiden keracunan pangan.
“Kalau itu rumah bekas, seharusnya tetap mengikuti juknis. Bukan juknis yang mengikuti rumah,” sindir Nanik.
Ia bahkan menyebut masih menemukan “rumah liliput” yang dijadikan dapur MBG meski luas minimal sesuai standar seharusnya mencapai 400 meter persegi.
Target Dikejar, Kualitas Dipertanyakan
Pernyataan BGN ini memperkuat kritik publik bahwa program MBG selama ini terlalu fokus mengejar target jumlah penerima manfaat dan percepatan operasional dapur, namun kurang memperhatikan kesiapan fasilitas serta kualitas SDM.
Dalam berbagai kasus sebelumnya, sejumlah dapur MBG juga sempat disorot akibat dugaan makanan tidak layak, kualitas menu rendah, hingga persoalan keamanan pangan.
Kini BGN mulai melakukan pembenahan dengan menyusun petunjuk teknis baru terkait:
Layout dapur SPPG
Standar peralatan dapur
Tata kelola memasak
Penanganan bahan pangan
Penyusunan bank menu nasional
BGN juga menegaskan penambahan dapur baru akan dihentikan sementara demi fokus pembenahan kualitas pelayanan.
Pengawas Gizi dan Chef Diminta Tidak Ego Sektoral
Dalam evaluasinya, BGN menemukan lemahnya komunikasi antara pengawas gizi dengan juru masak di sejumlah dapur MBG. Bahkan ada pengawas gizi yang disebut jarang hadir ke dapur.
“Kadang chef merasa paling pintar, pengawas gizinya juga merasa paling benar. Akhirnya tidak ketemu komunikasinya,” ujar Nanik.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol mutu makanan di sejumlah dapur MBG.
Media dan Publik Dinilai Perlu Dilibatkan
Situasi ini memunculkan dorongan agar sidak dan evaluasi dapur SPPG dilakukan lebih terbuka dengan melibatkan media lokal yang kompeten di daerah.
Keterlibatan media dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah dalam program MBG sekaligus mengawasi kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program yang digadang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu kini memasuki fase krusial: antara menjaga ambisi besar pemerataan gizi nasional atau menghadapi ancaman lemahnya pengawasan di lapangan.
(Reportase Redaksi Ronggolawe News mengabarkan
)
