Mojokerto, Ronggolawe News –
Terkait isu atau penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan lagi agar memanfaatkan kabar berita secara positif dan jangan mudah termakan isu yang tidak benar.
Isu miring terus menerpa DPRKP2 ( Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksana Program Bantuan Hibah/Sosial Jamban Sehat bagi masyarakat luas dana P- APBD Tahun anggaran 2022.
Berita bermunculan dari berbagai perusahaan media baik melalui online maupun cetak. Ada dua berita online yang cukup menyengat dari media beritalima.com yang bejudul Dinas DPRKP2 Gagal Laksanakan Jamban Sehat Program Bupati Mojokerto ( terbitan tanggal 16 Januari 2023) dan Dinilai Ada Korupsi Program Jamban Sehat Diadukan ke Kejari Mojokerto ( terbitan 2 Januari 2023).
Tak nyaman mendengar isu tersebut dan berniat untuk klarifikasi dan terpanggil mencari problem solving Ketua LSM senior dari LMP3 H.Urip Widodo, SE menggagas pertemuan LSM terkait dengan Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Rahmad Suhariono. Pertemuan berlangsung pada Rabu, 18 Januari 2023 jam 13.00 Wib. Di ruang Kerja Rahmad kantor DPRKP2 Jalan Brawijaya No.231 Bedagas Pungging Mojokerto.
Pertemuan dibuka oleh Urip Widodo menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan ini yang tidak lain untuk klarifikasi isu dimaksud guna mencari penyelesaian terbaik. Kemudian disambung oleh Machradji Machfud dari LSM LPR menyampaikan dua berita diatas terkait isu penyimpangan dan sarat KKN termasuk gagalnya pelaksanaan program jamban sehat karena sumber berita hadir disini, kecuali Sumartik dari LSM Srikandi berhalangan hadir karena ada kepentingan keluarga yang mendadak.
Giliran pak Rahmad menyampaikan penjelasannya, dengan mengatakan : “ Kami sebenarnya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman LSM atas sikap kritis dan pedulinya terhdap program jamban sehat ini. Sehingga pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat diawasi menuju pelaksanaan yang baik dan bersih. Kami sama sekali tidak alergi dengan kritikan LSM maupun Wartawan atau media dengan kritik melalui beritanya. Bahkan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih.”
Lebih jauh Rahmad menguraikan bahwa Program Bantuan Hibah atau Sosial ini dananya dari PAK APBD Tahun anggaran 2022, praktis saya hanya punya waktu 2 (dua bulan) untuk menuntaskannya. Jika disana sini ada kekurangan ya maklumlah karena waktunya singkat dan baru pengalaman pertama kali bagi kami melaksanakan program ini. Tapi saya jamin kami bersih dalam melaksanakannya.
Saya melaksanakan program jamban sehat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Perbup Nomor 15 Tahun 2012 tentang pemberian hibah dan bantuan. Program jamban sehat ini menyasar kepada 5.598 orang penerima bantuan dengan anggaram sebesar Rp. 20,5 M. 10 % nya untuk beaya administrasi dan operasional umum. Termasuk honor TFL ( Tim Fasilitator Lapangan ) sebanyak 38 orang yang dikontrak selama 3 (tiga) bulan dan pendampin dari desa.
Dana yang diterima oleh penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 3.100.000,- dengan rincian Rp. 2.100.000,- untuk belanja material yang cukup yang pembayarannya melalui virtual account via Bank Jatim langsung ke Toko bangunan yang disepakati. Kemudian bahan bangunan dikirim ke lokasi Jamban Sehat Penerima Bantuan. Sedang yang Rp. 1.000.000,- untuk ongkos tukang diterimakan langsung kepada penerima bantuan. Ini semua kebijakan Tim bukan saya sendiri untuk memastikan belanja material terlaksana dan bangunan jamban sehat terbangun dengan baik. Semua sudah kami sosialisasikan ke desa-desa penerima bantuan. Jadi uang tidak ada yang lewat atau melalui kami. Alhamdulillah hampir semuanya sudah selesai dibangun saat ini, pungkas Rahmad.
Tanggung jawab program ini sebenarnya ada pada penerima bantuan. Jika ditemukan berbagai masalah terkait ongkos tukang, kualitas, kuantitas dan harga dan lain sebagainya itu urusan dibawah dan kami siap menerima masukan atau laporan untuk mengklarifikasinya dan menindaknya.
Kemudian Khusnul Ali ketua LSM MPPKKN ( Masyarakat Pemerhati Perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme ) mengatakan : “ Yang saya maksud gagal itu adalah gagal sehatnya “.
Menurut Ali yang dimaksud itu adalah jamban sehat yang dibangun itu tidak memenuhi kriteria jamban sehat, jarak septic tank harus 10 m dari sumber air, kedalamannya harus 4 m atau lebih, tidak terlihat orang dari luar, sirkulasi udara baik dan tidak berbau.
Berbeda dengan Ali, temannya mas Jim mengajukan usul ke depannya sebaiknya mengggunakan tangki Water Filter yang lebih sehat dan praktis. Kemudian dijelaskan Panjang lebar keuntungan menggunakan Water Filter.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) mulai menyalurkan bantuan pembangunan jamban sehat Tahun 2022.
Tak tanggung -tanggung Pemerintah Daerah rela menggelontor anggaran sekitar Rp.18 miliar demi pembangunan jamban sehat untuk masyarakat.
Adapun sasaran penerima bantuan yakni rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak yakni sebanyak 5.598 orang.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati memaparkan bantuan pembangunan jamban sehat ini merupakan upaya mewujudkan Kabupaten Mojokerto bebas Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.
“Tahun 2022 ini kita ingin masyarakat di Kabupaten Mojokerto semuanya betul-betul
Open Defecation Free jadi tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar tidak di jamban yang masuk ke dalam septic tank,” ucap Ikfina usai monitoring pembangunan jamban sehat di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Jumat (18/11) sore.
Ia mengungkapkan bantuan pembangunan jamban sehat yang layak ini sebagai upaya pemerintah daerah bebas ODF. Salah satunya warga di Desa Kepuhanyar yang saat ditemui mengaku selama 25 tahun tidak memiliki jamban layak sehingga ia terpaksa BAB di sungai.
“Pemerintah Daerah mengupayakan dengan memberikan bantuan pembangunan jamban sehat yang layak sehingga masyarakat tidak lagi buang air besar di tempat yang terbuka,” bebernya.
Pembangunan jamban sehat ini dialokasikan sekitar Rp.18 miliar bersumber dari anggaran P-APBD Tahun 2022.
Data sasaran penerima bantuan jamban sehat sesuai data dari Bidang Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Mojokerto adalah rumah tangga yang belum memiliki jamban yang layak.
Program bantuan pembangunan jamban sehat ini juga turut mendongkrak pemulihan ekonomi lantaran memanfaatkan tenaga kerja masyarakat seperti melibatkan toko bangunan dan tukang warga setempat.
“Dari data-data yang masuk jadi kita anggarkan sekitar Rp.18 miliar dan pembangunan jamban sehat per satuan yaitu Rp.3,1 juta dengan rincian Rp.1 juta biaya tukang kemudian Rp.2,1 juta biaya bahan bakunya,” jelasnya.
Adapun sasarannya adalah 5.598 penerima bantuan pembangunan jamban sehat. Sedangkan, sekitar 300 data batal karena ada calon penerima bantuan meninggal dan pindah domisili.
“Sudah benar-benar diverifikasi yang bisa untuk pembangunan (Jamban sehat) yakni sebanyak 5.598,” ungkapnya.
Bupati Ikfina juga menyalurkan bantuan pembangunan jamban sehat secara simbolis dalam kegiatan World Toilet Day (Hari Toilet Sedunia) Monitoring Pembangunan Jamban Sehat, di Balai Desa Kepuhanyar, Kabupaten Mojokerto.
Setelah itu, Ikfina tampak didampingi Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono melakukan monitoring pembangunan jamban sehat di sejumlah rumah penerima bantuan dan toko bangunan penyedia bahan baku.
“Jadi kita tadi sudah lihat di lapangan kita tinjau ke toko bangunannya juga betul-betul memang standar dibuat yang bagus, sehingga betul-betul mewujudkan ODF di Kabupaten Mojokerto bisa tercapai,” kata Ikfina.
Progres pembangunan jamban sehat yang sudah rampung saat ini sekitar 200 unit. Kemudian, proses persiapan bahan bangunan dalam pengiriman sekitar 50 persen. Distribusi bantuan pembangunan jamban ini ditargetkan selesai pada akhir tahun.
“Jadi harus selesai sebelum akhir Desember,” tegasnya.
Ditanya soal alasan Pemerintah Daerah menggelontor anggaran hingga Rp.18 miliar untuk bantuan pembangunan jamban sehat?
Ikfina menyebut bantuan pembangunan jamban sehat ini tujuan utamanya adalah untuk kesehatan masyarakat sekaligus dapat mengurangi permukiman kumuh. Pembangunan jamban sehat ini juga sebagai pengendalian penularan penyakit yang disebabkan bakteri atau virus yang ada di dalam tinja.
“Ini berhubungan satu dengan permukiman kumuh yang kedua kesehatan masyarakat, karena kesehatan ini termasuk dalam program prioritas nomor dua setelah pendidikan,” pungkasnya
Ditambahkannya, program bantuan pembangunan jamban sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan di masyarakat Kabupaten Mojokerto.
“Sebenarnya tidak bisa ditunda karena produktivitas masyarakat ini akan bisa bagus secara ekonomi kalau kesehatannya bagus dan masalah jamban tidak hanya permasalahan sendiri, melainkan berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Jadi ini masalah kesehatan masyarakat komunal,” tandasnya.
Pertemuan berakhir clear tidak ada masalah lagi semua hadirin memahami dan mengerti dengan bergagai persoalan yang muncul. Tidak ada salah paham dan gagal paham lagi. Artinya selesai sudah.
Selesai pertemuan ada seseorang yang tidak mau disebut Namanya mengatakan bahwa dirinya yakin ada permainan dana antara beberapa toko bangunan yang menyuplai material bagunan jamban sehat dengan oknum pelaksana dilapangan maupun atasannya.
Selesai pertemuan Rahmat meladeni permintaan para awak media yang hadir untuk sesi wawancara di ruang khusus besar dan bagus sebelah ruang kerjanya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Rahmad didampingi Sekretarisnya dan beberapa staff, Kartiwi ( Perhuttani ), Urip Widodo ( LMP3), Yulis Ariantoko ( LTA ), Machradji Machfud (LPR), Khusnul Ali ( MPPKKN), tim Anggota Ali.(heni)
