Jakarta, Ronggolawe News – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan lembaganya telah merealisasikan pencairan anggaran sebesar Rp32,1 triliun hanya dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan.
Angka tersebut disebut sebagai rekor baru dalam sejarah penyaluran anggaran kementerian atau lembaga negara.
Pernyataan itu disampaikan Dadan dalam forum Ekonomi Outlook 2026, Jumat (13/2). Ia menilai percepatan realisasi anggaran menjadi indikator kuat bahwa program pemenuhan gizi tidak hanya berjalan administratif, tetapi langsung berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Dari total pencairan tersebut, sekitar Rp29 triliun diproyeksikan telah beredar di berbagai daerah melalui jaringan Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG, kata Dadan, rata-rata mengelola dana mendekati Rp1 miliar per bulan untuk operasional layanan.
Ia mencontohkan Provinsi Aceh yang memiliki sekitar 608 SPPG, sehingga potensi dana yang berputar mencapai Rp608 miliar per bulan. Sementara di Jawa Barat dengan sekitar 5.295 SPPG, peredaran dana diperkirakan menembus Rp5,295 triliun setiap bulan.
Secara keseluruhan, tahun ini BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total mencapai sekitar Rp335 triliun. Sebanyak 93 persen anggaran tersebut disalurkan langsung ke daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mendukung operasional SPPG.
Rinciannya, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, 20 persen untuk operasional termasuk honor relawan, dan 10 persen sebagai insentif pembangunan fasilitas layanan gizi.
Skema ini, menurut Dadan, dirancang agar dana benar-benar bergerak di tingkat lokal—mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil.
BGN optimistis pola distribusi anggaran tersebut bukan hanya memperkuat program makan bergizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah berbasis pangan lokal.
Reportase Media Ronggolawe News
Mengabarkan
