BGN Alarmi Menu Mi Program MBG
Ronggolawe News – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mulai mengambil langkah serius menyikapi berulangnya kasus gangguan pencernaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan tajam kini mengarah pada penggunaan menu mi basah yang dinilai rawan memicu keracunan pangan jika tidak diolah secara profesional.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, secara terbuka mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak memasak menu mi tanpa pengawasan juru masak andal.
Langkah itu muncul setelah insiden gangguan pencernaan massal yang menimpa 147 siswa di Jakarta Timur usai menyantap menu MBG berupa bakmi Jawa lengkap dengan lauk dan pelengkap lainnya. Dari jumlah tersebut, 33 siswa bahkan sempat menjalani perawatan medis sebelum akhirnya dipulangkan.
Kasus ini menjadi tamparan serius bagi pelaksanaan program MBG yang selama ini digadang-gadang sebagai program strategis nasional untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia.
Menurut Nanik, masalah utama terletak pada karakteristik mi basah yang memiliki kadar air tinggi sehingga sangat mudah terkontaminasi mikroorganisme apabila salah penanganan.
“Mi basah atau mi kuning segar memang cepat basi dan membutuhkan teknik pengolahan khusus,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari akun media sosialnya.
Data internal BGN bahkan menunjukkan fakta mencengangkan. Selama program MBG berjalan sekitar 1,5 tahun di Jakarta, tercatat telah terjadi 10 Kejadian Luar Biasa (KLB) gangguan pencernaan, dan tujuh di antaranya dipicu oleh menu berbahan dasar mi.
Fakta tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait standar operasional dapur MBG di lapangan.
Pengawasan kualitas makanan kini menjadi perhatian publik, terutama karena program tersebut menyasar jutaan pelajar dari tingkat dasar hingga menengah.
Dalam evaluasi internal, BGN mengakui bahwa penggunaan menu mi seharusnya hanya dilakukan oleh dapur yang memiliki tenaga masak berpengalaman dan memahami teknik pengolahan pangan higienis.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG akan terus dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa.
Saat meresmikan SPPG di Citaringgul, Dadan menyebut para siswa kini diberikan ruang untuk menyampaikan usulan menu makanan yang mereka sukai melalui pihak SPPG.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar program MBG tidak sekadar memenuhi standar gizi, tetapi juga diterima dengan baik oleh siswa sebagai penerima manfaat.
BGN bahkan mulai melakukan pemetaan selera siswa, mulai dari tingkat kematangan nasi, jenis beras yang disukai, hingga menu pengganti bagi siswa yang tidak menyukai nasi.
Pendekatan itu dinilai sebagai strategi baru untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus meminimalisasi makanan terbuang akibat ketidaksesuaian selera.
Namun di tengah upaya evaluasi tersebut, insiden keracunan pangan tetap menjadi ancaman serius yang tidak bisa dianggap sepele. Pengamat menilai keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pengawasan distribusi dan keamanan pangan.
Saat ini tercatat sekitar 28.390 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dengan cakupan penerima manfaat mencapai sekitar 62 juta orang.
Angka besar itu menunjukkan betapa kompleksnya pengawasan program berskala nasional tersebut.
Kasus gangguan pencernaan di Jakarta Timur pun menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan makanan massal memerlukan standar ketat, disiplin higienitas, serta sumber daya manusia yang benar-benar kompeten.
Jika tidak, program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa justru berpotensi memunculkan persoalan kesehatan baru di lingkungan sekolah.
Reportase Media Ronggolawe News mengabarkan
