JAKARTA, RONGGOLAWE NEWS — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan pada jam kerja normal, tetapi menyasar waktu-waktu paling krusial ketika dapur mulai mempersiapkan makanan untuk penerima manfaat.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui perubahan pola kerja kepala dapur SPPG serta pemeriksaan kehadiran secara langsung menggunakan konferensi video.Bahkan, pemeriksaan dapat dilakukan pada pukul 02.00 dini hari.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa BGN mulai menggeser pola pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menuju pengawasan langsung terhadap kesiapan personel, proses produksi makanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga kualitas bahan baku.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepala dapur kini diwajibkan mengikuti pembagian waktu kerja yang disesuaikan dengan tahapan penting operasional dapur.
“Jadi jam kerjanya adalah sore hari jam 5 sore sampai jam 7 malam, 2 jam. Kemudian jam 2 pagi dini hari sampai dengan jam 8 pagi,” ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPPG di Jakarta, sebagaimana dikutip dari rekaman video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (25/8/2026).
Pukul 02.00 Bukan Lagi Waktu Aman untuk “Menghilang”
Ada pesan tegas di balik perubahan jam kerja tersebut.
BGN ingin memastikan bahwa kepala dapur dan pengawas gizi benar-benar berada di lokasi ketika proses produksi makanan berlangsung.
Pukul 02.00 dini hari menjadi salah satu waktu yang dianggap krusial karena pada saat itulah sebagian dapur SPPG mulai memasuki tahapan persiapan dan pengolahan makanan yang nantinya didistribusikan kepada penerima manfaat.
Untuk memastikan tidak ada petugas yang hanya tercatat hadir secara administratif, BGN menerapkan pemeriksaan melalui Zoom.
“Kita Zoom, kita cek orangnya ada nggak, pengawas gizinya ada nggak, kepala dapurnya ada nggak di jam-jam krusial itu,” tegas Sudaryono.
Artinya, pola pengawasan kini tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari pengelola SPPG.
Kehadiran personel akan diuji secara langsung.
Jika kepala dapur diwajibkan berada di lokasi pada waktu tertentu, maka BGN memiliki instrumen untuk melakukan pengecekan secara real time.
BGN Temukan Dapur yang Petugasnya Tidak Ada
Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan.
Menurut Sudaryono, sebelumnya ditemukan sejumlah SPPG yang mengalami persoalan karena personel yang seharusnya bertanggung jawab tidak berada di tempat ketika proses produksi berlangsung.
Jumlahnya disebut tidak banyak, tetapi persoalan tersebut dinilai cukup serius karena berkaitan langsung dengan kualitas makanan.
“Soalnya ada beberapa dapur, nggak banyak gitu, itu orangnya kagak ada gitu lho. Karena kagak ada, kemudian masaknya asal-asalan,” ungkap Sudaryono.
Pernyataan tersebut menjadi alarm bagi seluruh pengelola SPPG.
Sebab dapur MBG bukan dapur biasa.
Makanan yang diproduksi harus dikonsumsi oleh penerima manfaat dalam jumlah besar.
Kesalahan dalam pengolahan, penyimpanan bahan baku, kebersihan peralatan maupun distribusi berpotensi menimbulkan dampak yang luas.
Karena itu, keberadaan kepala dapur dan pengawas gizi bukan sekadar formalitas.Mereka harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan.
Kepala Dapur Tak Cukup Hanya Ada di Struktur Organisasi
Salah satu persoalan yang kini coba ditekan BGN adalah potensi kesenjangan antara struktur organisasi dengan praktik di lapangan.
Nama kepala dapur boleh tercantum dalam dokumen.
Pengawas gizi boleh tercatat sebagai personel.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka benar-benar hadir dan bekerja ketika dibutuhkan.
Kebijakan pemeriksaan pukul 02.00 melalui Zoom menjadi salah satu cara untuk menjawab persoalan tersebut.
Dengan pola itu, BGN dapat melakukan pengecekan secara langsung terhadap sejumlah hal mendasar:
apakah kepala dapur berada di lokasi;
apakah pengawas gizi hadir;
apakah proses produksi sudah dimulai sesuai jadwal;
apakah SOP dijalankan;
apakah bahan baku tersedia dan memenuhi standar;
serta apakah kondisi dapur layak digunakan.
Pengawasan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan makanan yang sampai kepada penerima manfaat bukan sekadar tersedia, tetapi juga aman dan memenuhi standar gizi.
SOP Tidak Boleh Hanya Menjadi Dokumen
Sudaryono juga menekankan pentingnya penerapan SOP dalam seluruh tahapan pelaksanaan MBG.
SOP bukan sekadar dokumen yang disimpan di kantor.
SOP harus menjadi pedoman kerja sejak bahan baku datang, proses penyimpanan, pencucian, pemotongan, pengolahan, pengemasan hingga makanan didistribusikan.
Jika salah satu tahapan diabaikan, kualitas akhir makanan dapat terganggu.
Karena itu, BGN meminta seluruh petugas bekerja dengan disiplin.
“Kerja pakai hati ya, kerja pakai hati. Ya SOP itu, SOP. Jangan lalai. Tidak boleh lalai sedetik pun kamu,” pesan Sudaryono.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa BGN ingin menanamkan budaya kerja yang lebih disiplin di lingkungan SPPG.
Sertifikat Higiene dan Halal Jadi Perhatian
Selain persoalan kehadiran personel, BGN juga memperketat aspek kelayakan dapur.
Dalam inspeksi tersebut, Sudaryono memastikan SPPG harus memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Persyaratan sertifikasi halal juga menjadi perhatian.
Tidak hanya dapur, rantai pasok bahan baku juga harus mendapatkan perhatian. Supplier yang memasok bahan makanan untuk program MBG dituntut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Ini penting karena kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh proses memasak.
Bahan baku yang bermasalah sejak awal tentu tidak dapat menghasilkan makanan yang berkualitas meskipun dimasak dengan prosedur yang benar.
Dengan demikian, pengawasan BGN harus mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pemasok hingga makanan diterima penerima manfaat.
Mengubah Paradigma Pengawasan MBG
Kebijakan baru BGN ini dapat dibaca sebagai upaya mengubah paradigma pengawasan MBG.
Selama ini, keberhasilan program sering kali diukur melalui jumlah penerima manfaat, jumlah dapur yang beroperasi dan banyaknya makanan yang didistribusikan.
Namun, semakin besar skala program, semakin besar pula kebutuhan pengawasan.
Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat tidak boleh hanya mengejar kuantitas.
Kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
Dapur yang mampu memproduksi makanan dalam jumlah besar tetapi tidak menjalankan SOP justru dapat menjadi persoalan.
Sebaliknya, dapur yang disiplin, bersih, memiliki tenaga kompeten dan menjalankan standar keamanan pangan akan menjadi fondasi keberlanjutan MBG.
Sidak Dini Hari, Ujian Baru bagi Pengelola SPPG
Pemeriksaan pada pukul 02.00 juga menjadi ujian bagi pengelola SPPG.
Jika selama ini ada pengelola yang merasa cukup dengan laporan administratif, kebijakan tersebut akan memaksa mereka beradaptasi.
Tidak ada lagi alasan bahwa pemeriksaan hanya dilakukan pada jam kantor.
Tidak ada lagi alasan bahwa petugas hadir hanya ketika ada kunjungan.
Karena sewaktu-waktu, BGN dapat melakukan pemeriksaan langsung melalui sistem yang telah disiapkan.
Bahkan ketika sebagian besar masyarakat masih tidur, dapur MBG justru dituntut sudah bekerja dengan standar yang ketat.
Efisiensi Harus Berjalan Bersama Pengawasan
Di tengah berbagai pembenahan tata kelola MBG, pengawasan menjadi semakin penting.
Pemerintah tentu membutuhkan efisiensi anggaran.
Namun efisiensi tidak boleh diterjemahkan menjadi pengurangan kualitas pelayanan.
Sebaliknya, pengawasan juga harus dilakukan secara proporsional agar tidak sekadar menambah beban administratif bagi pengelola SPPG.
Yang harus dibangun adalah sistem pengawasan yang efektif.
Teknologi seperti Zoom dapat digunakan sebagai salah satu instrumen kontrol, tetapi tentu tidak cukup jika berdiri sendiri.
Pemeriksaan digital tetap harus dilengkapi audit lapangan, evaluasi dokumen, pemeriksaan kualitas bahan baku, pengawasan keamanan pangan serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Publik Berhak Menuntut Dapur MBG Profesional
Pada akhirnya, penerima manfaat tidak membutuhkan dapur yang sekadar terlihat aktif.
Masyarakat membutuhkan makanan yang aman, bergizi, higienis dan benar-benar sesuai standar.
Anak-anak yang menerima MBG tidak mengetahui bagaimana rumitnya administrasi di balik program tersebut.
Mereka hanya menerima makanan yang kemudian dikonsumsi.
Karena itu, seluruh persoalan mengenai pengelolaan SPPG harus dikembalikan kepada satu pertanyaan utama:
Apakah makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi bagi penerima manfaat?
Jika jawabannya iya, maka seluruh sistem harus mendukung agar standar tersebut dipertahankan.
Jika ditemukan penyimpangan, maka harus segera diperbaiki.
Dan apabila terdapat pengelola yang sengaja mengabaikan SOP, sanksi harus diterapkan secara tegas dan transparan.
BGN Harus Konsisten
Kebijakan pemeriksaan pukul 02.00 dini hari merupakan langkah yang menarik untuk menguji kedisiplinan SPPG.
Tetapi efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi.
Jangan sampai sidak hanya ramai di awal kemudian kembali menjadi formalitas.
Jangan pula pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dapur tertentu.
Jika standar memang berlaku nasional, maka pengawasannya harus konsisten terhadap seluruh SPPG.
Tidak boleh ada dapur yang merasa kebal karena kedekatan dengan pejabat, pengusaha, yayasan atau pihak tertentu.
Semua SPPG harus berdiri di bawah standar yang sama.
Sebab MBG bukan program milik kepala dapur.
Bukan milik yayasan.
Bukan milik vendor.
Bukan pula milik kelompok pengusaha.
MBG adalah program negara yang menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah yang digunakan dan setiap makanan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup
Perubahan jam kerja kepala dapur hingga pemeriksaan pukul 02.00 dini hari menunjukkan BGN sedang berusaha memperketat kendali terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Namun pekerjaan rumahnya masih panjang.
Kehadiran kepala dapur hanyalah satu bagian.
Setelah itu harus dipastikan bahan bakunya benar, proses memasaknya benar, higienitasnya terjaga, kandungan gizinya sesuai, sertifikasinya lengkap dan distribusinya tepat sasaran.
Jika seluruh mata rantai tersebut berjalan baik, maka MBG bukan hanya menjadi program besar di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program sebesar MBG membutuhkan disiplin yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar jumlah porsi dan jumlah penerima manfaat.
Yang harus dikejar adalah kualitas, keamanan, ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
Pukul 02.00 mungkin masih gelap bagi sebagian orang.
Namun bagi pengelola dapur MBG, justru pada saat itulah tanggung jawab sedang dimulai.
Dan ketika kamera Zoom menyala, pertanyaannya sederhana:
Apakah orang yang bertanggung jawab benar-benar berada di tempat?
Apakah dapurnya benar-benar bekerja sesuai SOP?
Dan apakah makanan yang dipersiapkan benar-benar layak diberikan kepada penerima manfaat?
Jika jawabannya iya, maka pengawasan bukanlah beban.
Pengawasan adalah bukti bahwa uang negara dan kepercayaan rakyat benar-benar dijaga.
Ronggolawe News menilai, pukul 02.00 bukan sekadar waktu untuk mengecek siapa yang hadir. Itu adalah momentum untuk menguji apakah tata kelola MBG benar-benar bekerja ketika tidak ada kamera, tidak ada seremoni dan tidak ada pejabat yang datang berkunjung.
Dan di situlah kualitas pengawasan sesungguhnya diuji.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan Kepala BGN Sudaryono sebagaimana materi yang diberikan kepada redaksi. Penjelasan mengenai penerapan jam kerja, pengecekan Zoom, SLHS, sertifikasi halal, dan mekanisme sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan resmi BGN yang berlaku.
