Keraton Surakarta di Persimpangan Legitimasi:
GKR Panembahan Timoer Tegaskan Tak Ingin Keraton Dicitrakan Berebut Hibah
Solo, Ronggolawe News — Gonjang-ganjing suksesi Keraton Kasunanan Surakarta memasuki babak baru. Konflik klaim tahta yang melahirkan dua figur Pakubuwono XIV bukan hanya meretakkan stabilitas internal keraton, namun juga berdampak langsung pada proses administrasi pemerintahan, khususnya terkait pencairan hibah sekitar Rp200 juta dari Pemerintah Kota Solo yang kini tersendat.
Di tengah ketegangan politik internal tersebut, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya enggan memberi kesan publik bahwa Keraton Surakarta sedang berebut dana hibah, terlebih situasinya saat ini sedang menjadi sorotan nasional.
“Mending Saya Tidak Ikut Campur, Takut Dikira Rebutan Uang”
Ditemui di Sasana Handrawina, Rabu (26/11/2025), GKR Panembahan Timoer secara terbuka menyampaikan keberatannya bila dinamika suksesi Keraton Surakarta dipersepsikan publik sebagai perselisihan berebut anggaran.
“Untuk itu saya mendingan ini dulu, nanti khawatir dikiranya rebutan uang,” tegasnya.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah Sinuhun Pakubuwono XIV Purboyo secara resmi mengukuhkan bebadan (kabinet) baru di hadapan kerabat dan abdi dalem. Pembentukan struktur baru ini menjadi salah satu langkah strategis PB XIV Purboyo untuk menegaskan legitimasi kepemimpinannya.
Bebadan Baru Diperkenalkan ke Publik dan Pemerintah
GKR Panembahan Timoer menjelaskan bahwa langkah utama mereka bukan mengejar hibah, melainkan memberi kepastian kelembagaan kepada publik dan pemerintah.
“Saya hanya ingin masyarakat tahu, pemerintah tahu, bahwa di sini sudah ada kelembagaan baru yang dipimpin Pakubuwono XIV,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya akan melayangkan surat resmi ke pemerintah pusat hingga daerah, termasuk Presiden, DPR, MPR, Kapolri, dan Wali Kota Solo untuk memastikan pihak mana yang diakui sebagai pemegang otoritas Keraton Surakarta.
Surat tersebut rencananya akan dikirim pekani depan, menandai langkah formal kubu PB XIV Purboyo dalam meneguhkan struktur pemerintahan internal keraton.
Pemkot Solo Tegas: Hibah Tidak Akan Cair Tanpa Satu Penanggung Jawab
Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, menegaskan bahwa Pemkot tidak dapat menyalurkan hibah sebelum persoalan suksesi selesai.
“Kita belum bisa mencairkan. Kepada siapa? Penerima hibah harus buat LPJ. Harus jelas satu pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintah terjebak dalam posisi menunggu karena dua pihak kini mengajukan legitimasi sebagai penerus sah tahta keraton.
Dualisme Pakubuwono XIV: Konflik Suksesi yang Menggantung
Konflik bermula sejak wafatnya PB XIII pada Rabu (5/11/2025). Usai jenazah hendak diberangkatkan, KGPAA Hamangkunegoro mengumumkan dirinya sebagai PB XIV. Namun seminggu kemudian, Lembaga Dewan Adat (LDA) menobatkan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam prosesi resmi di Sasana Handrawina.
Dua penobatan, dua legitimasi, dua struktur kepemimpinan — dan dua klaim atas kontrol Keraton Kasunanan Surakarta.
Situasi ini membuat Keraton Surakarta memasuki fase paling sensitif sejak pecahnya konflik internal awal 2000-an.
Simpulan: Keraton Harus Menata Legitimasi Sebelum Bicara Anggaran
Posisi GKR Panembahan Timoer mempertegas satu hal:
Persoalan terpenting Keraton Surakarta hari ini bukan hibah, melainkan legitimasi.
Sebelum pemerintah daerah dapat bertindak, sebelum dana apapun dicairkan, dan sebelum keraton kembali tenang, harus ada satu figur Pakubuwono XIV yang diterima secara administratif maupun budaya.
Media Ronggolawe News akan terus memantau dinamika suksesi Keraton Surakarta ini dari dekat.
