Tuban, Ronggolawe News – Puluhan Warga Masyarakat Dusun Dangulung RT 004 / RW 001Desa Mojoagung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menolak dan merasa keberatan atas berdirinya Tower BTS yang telah berdiri.
Dengan meneriakkan yel-yel penolakan warga berharap agar pendirian Tower BTS tersebut dihentikan. Rabu. 19/06/2024.
Salah seorang warga yang terkena dampak pembangunan menara telekomunikasi tersebut, mengungkapkan rasa kekecewaannya.
“Kami sama sekali tidak diberi tahu mengenai pembangunan ini. Tidak ada sosialisasi dari pihak terkait, dan kami juga tidak tahu apa kompensasi yang akan kami terima. Kami menolak keras pembangunan ini sampai ada kejelasan yang pasti,” katanya.
Warga lainnya pun menambahkan,
“Keberadaan menara ini mengkhawatirkan kami. Kami khawatir akan dampak kesehatan dan keselamatan yang mungkin timbul. Pihak berwenang harus segera menghentikan pembangunan ini dan memberikan penjelasan yang memadai kepada kami, jika tidak hentikan dan robohkan saja tower itu,” pintanya.
Menanggapi hal itu. Dua Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Seluruh Unsur Sejahtera (LSM PASUS)
dan Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (LSM GMAS) Kabupaten Tuban mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas pembangunan menara telekomunikasi di Kota Tuban yang dilakukan tanpa izin lengkap dan tanpa persetujuan dari warga sekitar.
Laporan yang diterima oleh LSM PASUS dan LSM GMAS, bahwa pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.
Ketua LSM PASUS, Aris Zainul Abidin, pada Media Ronggolawe News mengatakan, “Kami mengecam keras tindakan pembangunan menara telekomunikasi tanpa izin dan persetujuan warga ini. Tindakan tersebut jelas melanggar peraturan yang ada dan merugikan masyarakat sekitar. Kami mendesak penegak peraturan daerah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini.” Ungkap aktivis yang biasa dipanggil Aris Pasus pada Awak Media Ronggolawe News.
“Laporan yang diterima oleh LSM PASUS dan LSM GMAS, bahwa pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku,” terang Aris.
Ditambahkan oleh Aris. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, setiap pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki izin lengkap serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat.
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi : Pasal 32 menyatakan bahwa setiap pembangunan prasarana telekomunikasi harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi : Pasal 10 mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari warga sekitar sebelum pembangunan dimulai.
Sementara itu. Ketua LSM GMAS Kabupaten Tuban, Jatmiko menambahkan, “Tidak adanya sosialisasi dan kejelasan mengenai kompensasi bagi warga sekitar menara telekomunikasi ini menunjukkan ketidakpedulian pihak terkait terhadap dampak yang ditimbulkan pada masyarakat. Kami menuntut transparansi dan keadilan bagi warga yang terdampak.” Kata Miko.
Pria yang akrab dipanggil Miko ini menambahkan.
“Perkara ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan keterlibatan warga dalam setiap proses pembangunan di wilayah mereka. Penegak hukum dan pihak terkait harus memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama,” tegas Miko.
LSM PASUS dan LSM GMAS juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.@nt
