Semarang, Ronggolawe News — Pemerintah Ubah Peta Pemasok MBG: Koperasi Desa Resmi Didorong Jadi Tulang Punggung Dapur Bergizi
Arah besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru. Tidak lagi bergantung pada rantai pasok skala besar, pemerintah kini mengarahkan koperasi desa sebagai pemasok utama bahan baku dapur MBG.
Kebijakan ini disebut sebagai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto agar dampak ekonomi program raksasa ini benar-benar menyentuh warga di tingkat paling bawah.
Kebijakan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), saat meninjau dapur MBG di Jatibarang, Kota Semarang, pada Jumat (19/12/2025).
“Bahan bakunya itu sudah kita atur agar menimbulkan suasana yang Bapak Presiden inginkan—dampak ekonomi kerakyatan,” ucap Zulhas di lokasi.
Koperasi Desa Resmi Masuk Skema MBG: Perputaran Ekonomi Diminta Menyentuh Akar Rumput
Dalam skema baru, pemasok bahan baku MBG akan diprioritaskan dari lingkup paling dekat dengan masyarakat:
Koperasi desa
Koperasi kelurahan
BUMDes
Usaha rakyat di sekitar dapur MBG
Kementerian menilai pola ini lebih adil, efisien, dan potensial menciptakan percepatan ekonomi lokal.
“Supplier MBG nanti itu koperasi desa, koperasi kelurahan, koperasi lainnya, BUMDes atau usaha rakyat sekitar,” tegasnya.
Langkah ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan koreksi arah besar: program bergizi nasional harus menghasilkan multiplier effect nyata bagi petani kecil, peternak, pekebun, dan UMKM desa.
Dorong Desa Jadi Produsen: Ibu-Ibu Diminta Tanam dan Beternak
Pemerintah juga mendorong partisipasi langsung keluarga desa. Menurut Zulhas, pola MBG dapat menjadi katalis untuk membangun ekosistem pangan desa.
“Ibu-ibu bisa tanam sayur, tanam buah, piara unggas atau ikan. Ekonomi rakyat bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Dengan rantai pasok yang lebih pendek, potensi peningkatan pendapatan rumah tangga desa dinilai lebih besar dan lebih stabil.
Dapur MBG Wajib Penuhi Standar Ketat
Dalam kunjungannya, Zulhas memastikan dapur MBG yang ia tinjau telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Standar ini diterapkan untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas menu yang akan dikirimkan kepada anak-anak sekolah.
Ronggolawe News: Catatan Kami
Kebijakan ini tampak menjanjikan, tetapi implementasinya akan menentukan keberhasilan:
Apakah koperasi desa siap mengelola rantai produksi yang besar dan konsisten?
Siapa yang memastikan harga tetap adil bagi petani dan tidak diambil alih spekulan?
Bagaimana pengawasan kualitas bahan baku di setiap wilayah?
Ronggolawe News akan terus mengawal kebijakan MBG, terutama dalam konteks akuntabilitas koperasi desa sebagai pemasok. Program besar selalu mengundang peluang, sekaligus celah untuk penyimpangan. Dan di titik itulah kontrol publik diperlukan.
Media Ronggolawe News — Mengabarkan, Mengkritisi, Mengawal.
