Surabaya, Ronggolawe News – Kepala BKKN Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo mengatakan provinsi Jawa Timur memiliki potensi bonus demografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Unsur penting terwujudnya bonus demografi adalah memiliki keluarga muda dan Sumberdaya Manusia berkualitas. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu stunting.
“Kepala Daerah menjadi Ketua Gugus Tugas yang menjadi pucuk pimpinan penentu arah kebijakan percepatan penurunan stunting, keberhasilan penurunan stunting menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah tapi ibu-ibu PKK, insan kesehatan, kader dan relawan, serta masyarakat,” ungkap Hasto saat menghadiri Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Rabu (02/03/2022) di Ballroom Vasa Hotel Surabaya.
Kegiatan yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diikuti seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur dengan menerapkan protokol kesehatan dihadiri juga oleh
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E, yang tampak didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP), dr. Bambang Priyo Utomo, Kepala Bappeda dan Litbang, Agung Triwibowo, S.E, M.M.
Hasto Wardoyo menerangkan pemerintah pusat menetapkan target nasional penurunan stunting yang semula 24,1 persen pada 2020 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dari angka tersebut ditargetkan laju penurunan stunting per tahun sebesar 3,4 persen tiap tahunnya.
Sebagai langkah percepatan penurunan stunting ditunjang melalui pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak. Kedepannya, pemantauan tumbuh kembang melalui kegiatan Posyandu dilakukan secara lebih teliti dengan mencocokkan tinggi dan berat badan anak. Selain itu, gencar melakukan edukasi kesehatan, konsumsi makanan bergizi, maupun pembinaan nikah secara berkesinambungan.
Selain provinsi Jawa Timur, lanjut Hasto, kegiatan serupa akan dilaksanakan provinsi lainnya. Tujuannya guna menyamakan persepsi dan langkah penanganan stunting. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam penurunan stunting di wilayah masing-masing. “Kebijakan ini sesuai demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan Pemkab Tuban mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurutnya, penurunan stunting menjadi salah satu langkah membangun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). “Hal tersebut menjadi salah satu program Pemkab Tuban yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,” jelasnya.
Mas Bupati menekankan, agar seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan masyarakat, tenaga kesehatan, Posyandu, dan PKK saling bersinergi memberi pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Konsumsi makanan bergizi hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, utamanya ibu-ibu.
Dengan meningkatkan kualitas kesehatan mampu menyokong pengembangan sumber daya manusia. “Mengingat pondasi pembangunan SDM salah satunya penguatan sektor kesehatan,” tegasnya. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas SDM secara tidak langsung akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.(red)
