Jakarta | Media Ronggolawe News – Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah besar dengan merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam pengumuman resmi tersebut, Presiden mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga itu, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Pergantian ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan program strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Nanik S Deyang Diangkat Kepala BGN Yang Baru
“Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai ucapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama ini dalam membangun fondasi Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” kata Prasetyo.
Prasetyo melanjutkan, RI 1 juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono sebagai Wakil BGN baru. “Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasonal yang baru, kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat lembaga, dan tentu saja memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ucap Prasetyo.
Dia pun berpesan agar tiga pimpinan BGN yang baru itu bisa memastikan seluruh progam MBG bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Prasetyo mengakui, ada berbagai catatan yang menjadi pertimbangan RI 1 dalam melakukan pergantian pucuk BGN.
“Kita semua berharap, kepemimpinan yang baru dapat dengan cepat melaksanakan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” jelas Prasetyo.
Dia menambahkan, pemerintah RI terus melakukan evaluasi terhadap semua proses dan program BGN. Tujuannya agar BGN bisa bekerja sebagaimana mestinya. “Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali dan setiap unit kerja di Badan Gizi Nasional bisa menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing,” kata Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo menegaskan, pergantian pucuk pimpinan BGN tak akan mengganggu program MBG. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Evaluasi Besar Program MBG
Pergantian pimpinan BGN tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026.
Meski program tersebut telah menjangkau jutaan penerima manfaat dan menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar, berbagai persoalan juga muncul di lapangan.
Mulai dari temuan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, kualitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum seragam, lemahnya pengawasan keamanan pangan, hingga persoalan tata kelola yang beberapa kali menjadi sorotan DPR RI.
Dalam beberapa kesempatan, Badan Gizi Nasional sendiri mengakui masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi standar teknis ideal sebagaimana dirancang pemerintah.
Bahkan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati sempat mengungkapkan masih ditemukannya dapur-dapur sempit yang beroperasi menggunakan bangunan bekas rumah, ruko, maupun tempat usaha yang tidak sesuai petunjuk teknis.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kualitas layanan gizi dan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat program.
Kontroversi Wacana MBG ke Luar Negeri
Nama Dadan Hindayana juga sempat menjadi perhatian publik setelah mengemukakan gagasan untuk memperluas program MBG ke Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi.
Usulan tersebut muncul setelah kunjungannya ke sekolah yang menampung anak-anak pekerja migran Indonesia.
Menurut Dadan saat itu, program tersebut berpotensi menjadi proyek percontohan yang kemudian dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki komunitas pekerja migran Indonesia.
Namun gagasan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan politik.
PDIP Semprot Kepala BGN soal Wacana MBG Masuk Saudi: Nggak Usah Aneh-aneh!
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, secara terbuka meminta BGN fokus membenahi pelaksanaan MBG di dalam negeri terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai ekspansi program ke luar negeri.
Menurutnya, persoalan tata kelola, pengawasan, koordinasi, dan kualitas makanan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
“Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya,” kritik Charles saat itu.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik paling keras yang diarahkan kepada manajemen BGN dalam beberapa bulan terakhir.
Sosok Akademisi yang Dipercaya Jokowi
Dadan Hindayana bukan sosok baru dalam dunia akademik. Ia merupakan dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan latar belakang keilmuan di bidang proteksi tanaman.
Karier akademiknya berkembang hingga jenjang doktoral dengan pendidikan lanjutan di Jerman.
Pada Agustus 2024, Presiden Joko Widodo mempercayakan posisi Kepala Badan Gizi Nasional kepada Dadan sebagai bagian dari persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang saat itu menjadi program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Di bawah kepemimpinannya, BGN berhasil membangun ribuan dapur MBG dan memperluas cakupan penerima manfaat hingga jutaan orang di seluruh Indonesia.
Namun besarnya skala program juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama terkait pengawasan, standar pelayanan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Sinyal Pengetatan Pengawasan
Pengamat kebijakan publik menilai pergantian pimpinan BGN dapat dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, keamanan pangan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.
Dengan pergantian pucuk pimpinan ini, publik kini menunggu arah baru yang akan ditempuh pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BGN dan memastikan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda Indonesia.
Keputusan Presiden merombak seluruh jajaran pimpinan tertinggi BGN sekaligus menjadi pesan bahwa evaluasi terhadap program strategis nasional akan terus dilakukan, terutama ketika menyangkut penggunaan anggaran negara dan kepentingan jutaan masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung.
Reporter : Tim Media Ronggolawe News
Editor : Anto Sutanto
