Tuban Krisis Eksekusi: Proyek PUPR-PRKP Tersendat, DPRD Sibuk Kritik Tanpa Arah
Narasi Berbeda, Sudut Pandang Akar Masalah — Bukan Sebatas Menyalahkan
Waktu Mepet Bukan Sekadar Angka: Mengapa Proyek PUPR PRKP Tuban Baru 46,6 Persen?
Anggota DPRD Hanya Bisa Mengkritik, Tapi Mengabaikan Realitas Hulu Permasalahan
Tuban, Ronggolawe News — Pemberitaan sejumlah media tentang progres proyek fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Tuban yang baru menyentuh 46,6 persen menjelang tutup tahun memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD.
Namun di balik kritik yang dilontarkan, ada persoalan fundamental yang justru tidak disentuh sama sekali: kegagalan sistem pengadaan nasional yang berulang setiap tahun, dinamika lelang berbasis LPSE yang tidak realistis, dan kendala administratif birokratis yang bertumpuk sejak pusat hingga daerah.
Bukan Sekadar Cuaca dan Rekanan Lambat
Kepala DPUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi, memang mengakui lambatnya sejumlah pekerjaan akibat faktor teknis: musim penghujan, material yang terhambat, hingga proses administrasi vendor.
Tetapi fakta ini hanyalah permukaan.
Jika mau berbicara jujur—akar masalah bukan sekadar soal pekerja santai atau pengawas lapangan lalai, melainkan karena mayoritas paket pekerjaan terlambat keluar setelah perubahan anggaran (P-APBD) serta lambatnya proses lelang nasional yang tak pernah dibenahi.
DPRD Mengkritik, Tapi Di Mana Tanggung Jawab Pengawasan Dari Hulu?
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menuding perencanaan di awal tahun amburadul dan menyebut lelang lambat sebagai biang masalah.
Namun publik perlu bertanya:
Selama proses penyusunan anggaran, dimana fungsi kontrol DPRD?
DPRD berwenang mengawasi dan mengkaji sebelum APBD diketok palu.
DPRD hadir dalam Badan Anggaran dan Komisi teknis.
DPRD mengetahui bahwa belanja fisik mayoritas bergantung P-APBD yang baru keluar di semester kedua.
Jika hari ini proyek fisik menumpuk di akhir tahun, bukankah ini konsekuensi sistemik yang sudah diketahui sejak awal? Mengapa kritik baru lantang saat semuanya sudah mepet?
Saling Menyalahkan Tidak Menyelesaikan Proyek, Kolaborasi Justru Kunci
DPUPR PRKP sudah menegaskan penambahan tenaga kerja menjadi harga mati agar seluruh paket selesai sebelum pergantian tahun.
Agung optimistis serapan anggaran dapat tembus hingga 96 persen, sebagaimana capaian tahun sebelumnya.
Daripada saling menuding, publik berharap DPRD dan eksekutif duduk bersama menemukan solusi berbasis data, di antaranya:
Reformasi sistem pengadaan dan percepatan lelang
Analisis risiko cuaca dan kontrak multi-years strategis
Tindakan tegas pada rekanan yang berulang kali gagal perform
Evaluasi struktural alur perencanaan APBD
Catatan Redaksi Ronggolawe News
Kritik itu penting, tetapi kritik tanpa memahami akar persoalan hanya menjadi seruan kosong yang tidak solutif.
Jika semua pihak hanya sibuk membangun panggung opini, maka rakyat yang dirugikan — akses jalan, jembatan, puskesmas, dan fasilitas publik yang seharusnya telah selesai bekerja untuk mereka.
Saatnya pengawasan berbasis data, bukan opini politis tanpa arah.
Tuban membutuhkan pemecah masalah, bukan pembuat keributan.
Ronggolawe News – Independen, Tajam, dan Berpihak pada Kepentingan Publik
Kami tidak sekadar menulis berita, tetapi membedah realitas.
