Tuban, Ronggolawe News – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Gubernur Jawa Timur bersama 37 kepala daerah se Jatim
Penghargaan kepada Gubernur diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jatim, Taukhid, selanjutnya Gubernur menyerahkan penghargaan kepada Bupati dan Walikota di Jatim. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Jumat.29/10/2021.
Penghargaan ini merupakan apresiasi Kemenkeu atas prestasi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Predikat Opini WTP dari BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Pada kesempatan ini Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima plakat dan piagam Opini WTP 5 kali berturut-turut.
Gubernur Jatim mengatakan keberagaman di Jawa Timur merupakan sebuah potensi yang harus disikapi dengan bijak. “Taman safari politik kita ini juga harus nampak indah,varian varian warna di taman safari politik kita, harus enak dilihat dan memberikan manfaat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI, Taukhid, menjelaskan penghargaan tersebut merupakan bagian dari apresiasi pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mengupayakan, mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing. Poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat. “Yang mana tujuan akhirnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menjelaskan penghargaan tersebut menjadi penyemangat sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja. Dalam pelaksanaannya menjunjung komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Harapannya, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Hal ini menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah,” katanya.
Mas Bupati berpesan seluruh jajaran Pemkab Tuban mampu menambah semangat untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik. “Jadikan ini sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten,” tegasnya.(red)
