Bukan Sekedar Kartu Kepesertaan, Perlindungan Sosial Jadi Bentuk Tanggung Jawab Partai terhadap Kader di Garis Depan
(Ony Setiawan,S.E – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban).
TUBAN, RONGGOLAWE NEWS – Kerja politik di tingkat akar rumput tidak selalu berlangsung di ruang rapat dan forum resmi. Para pengurus partai kerap harus turun ke desa, mendampingi masyarakat, mengikuti kegiatan sosial, melakukan konsolidasi organisasi, hingga mengawal berbagai kepentingan warga.
Di balik aktivitas tersebut, terdapat risiko yang tidak selalu terlihat.
Kecelakaan dalam perjalanan maupun ketika menjalankan tugas organisasi dapat terjadi kapan saja.
Karena itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban mulai mengambil langkah konkret untuk memberikan perlindungan sosial kepada jajaran pengurusnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diawali dengan kegiatan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, yang digelar di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Jalan Teuku Umar Nomor 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Jenu, Sabtu (8/8/2026).
Sosialisasi ini diikuti jajaran pengurus partai dan menjadi tahapan awal sebelum DPC mendaftarkan sekitar 250 pengurus, yang terdiri dari unsur DPC, PAC, badan serta sayap partai.
Kebijakan tersebut menarik perhatian karena perlindungan sosial bagi pengurus partai ditempatkan bukan sekadar sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kepartaian di lapangan.
Kader Diminta Tak Bekerja dalam Kondisi Rentan
Mewakili Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban,Ony Setiawan, S.E,
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Kusmen, mengatakan gagasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan muncul dari kebutuhan nyata di lapangan.
Menurutnya, pengurus partai selama ini memiliki aktivitas yang cukup padat, terutama ketika harus berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Selama ini pengurus kita kerja siang malam, turun ke desa, mendampingi masyarakat, dan mengurus program partai. Jadi butuh perlindungan sosial,” ujar Kusmen.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan organisasi. Kader tidak hanya dituntut aktif menjalankan tugas, tetapi juga perlu mendapatkan jaminan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
Terlebih, menurut Kusmen, dalam satu tahun terakhir terdapat sejumlah pengurus yang mengalami kecelakaan ketika menjalankan tugas.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi DPC untuk tidak menunda program perlindungan sosial tersebut.
“InsyaAllah DPC akan mendaftarkan 250 pengurus, mulai DPC, PAC, Badan dan Sayap. Kebijakan ini kami ambil karena dalam satu tahun terakhir ada beberapa pengurus yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Maka harus ada back up pembiayaan,” katanya.
Empat Program Perlindungan Disiapkan
Dalam sosialisasi tersebut, Account Representative Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Toni Dhanu Setya Pradana, memberikan penjelasan mengenai mekanisme kepesertaan kepada para pengurus.
Ia memaparkan empat program yang akan menjadi bagian dari perlindungan bagi pengurus yang didaftarkan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Tidak hanya menjelaskan jenis program, Toni juga menerangkan berbagai hal teknis yang perlu diketahui calon peserta, mulai dari mekanisme pendaftaran, besaran iuran, prosedur pengajuan klaim, hingga hak peserta apabila menghadapi risiko yang masuk dalam cakupan program.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya persoalan membayar iuran dan memperoleh kartu peserta.
Pengurus harus memahami kapan perlindungan berlaku, bagaimana prosedur ketika terjadi kecelakaan, dokumen apa yang dibutuhkan, serta hak apa saja yang dapat diterima sesuai ketentuan program.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPC PDI Perjuangan Tuban. Dengan menjadi peserta, para pengurus akan mendapatkan perlindungan 24 jam, tidak hanya saat bertugas, tetapi juga di luar jam kerja. Ini bentuk jaminan negara kepada pekerja, termasuk pengurus organisasi,” jelas Toni Dhanu.
Dari Kaderisasi Menuju Perlindungan Kader
Bagi organisasi politik, keberadaan kader merupakan salah satu kekuatan utama. Kader di tingkat bawah menjadi penghubung langsung antara struktur partai dengan masyarakat.
Mereka yang berada di PAC maupun tingkat desa, badan dan sayap partai merupakan bagian dari mesin organisasi yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat.
Karena itu, perlindungan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan organisasi yang lebih berkelanjutan.
Partai tidak cukup hanya meminta kader bekerja keras. Ketika kader dituntut aktif menjalankan kegiatan organisasi, maka aspek keselamatan dan perlindungan terhadap mereka juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Di titik inilah kebijakan DPC PDI Perjuangan Tuban memiliki arti lebih luas.
Program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi mulai diarahkan pada aspek kesejahteraan dan keamanan kader, bukan hanya konsolidasi politik.
Kusmen menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab moral partai kepada seluruh jajaran pengurus.
“Kami di DPC PDI Perjuangan Tuban senantiasa menghargai dan memperhatikan seluruh pengurus. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini, kami ingin memberikan rasa aman. Kalau terjadi apa-apa saat bertugas, ada jaminan. Jadi kader bisa fokus berjuang tanpa rasa khawatir,” jelasnya.
Ketika Politik Tak Hanya Bicara Elektoral
Ada satu hal yang menarik dari kebijakan tersebut.
Di tengah politik yang sering kali lebih banyak berbicara mengenai elektabilitas, pemilu, kontestasi kekuasaan dan strategi pemenangan, DPC PDI Perjuangan Tuban justru mengangkat persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kader: jaminan perlindungan ketika mereka bekerja untuk organisasi.
Ini merupakan isu yang sering luput dari perhatian.
Padahal, aktivitas politik di tingkat bawah memiliki konsekuensi nyata. Pengurus harus melakukan perjalanan, menghadiri kegiatan masyarakat, menjalankan konsolidasi, mendampingi warga, hingga mengikuti agenda organisasi di berbagai wilayah.
Semakin luas aktivitas tersebut, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem perlindungan yang jelas.
Dengan target kepesertaan sebanyak 250 orang, program ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi organisasi. Sosialisasi merupakan tahap awal, sedangkan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh proses pendaftaran benar-benar selesai dan seluruh peserta memahami hak serta kewajibannya.
Artinya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak pengurus yang didaftarkan.
Yang jauh lebih penting adalah apakah perlindungan tersebut benar-benar dapat diakses ketika kader menghadapi risiko.
DPC Targetkan Pendaftaran Segera Rampung
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menargetkan proses pendaftaran 250 pengurus dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Dengan kepesertaan tersebut, diharapkan para pengurus dapat menjalankan aktivitas organisasi dengan rasa aman yang lebih baik.
Kusmen kembali menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban yang telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme program tersebut.
“Terima kasih kepada Pak Toni dan BPJS Ketenagakerjaan Tuban yang sudah memberikan penjelasan detail. Dengan begitu pengurus tidak bingung lagi. Kalau ada apa-apa saat menjalankan tugas kepartaian, sudah ada jaminannya,” pungkasnya.
Pada akhirnya, politik tidak hanya tentang bagaimana sebuah partai memenangkan pertarungan elektoral. Ada manusia yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi tersebut.
Mereka adalah kader, pengurus, relawan dan simpatisan yang bekerja di lapangan, sering kali jauh dari sorotan.
Karena itu, memberikan perlindungan kepada mereka bukan sekadar persoalan fasilitas.
Ini menyangkut bagaimana sebuah organisasi menghargai orang-orang yang selama ini menjadi ujung tombak perjuangannya.
Bagi DPC PDI Perjuangan Tuban, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kini diarahkan menjadi salah satu bentuk konkret perhatian terhadap kader—agar semangat mengabdi kepada masyarakat tidak harus dibayar dengan rasa cemas ketika risiko datang tanpa diduga.
Media Ronggolawe News — Tajam, Berani, Terpercaya.
